Ferry Liando : Itu Kebijakan yang tak Berpihak Rakyat

TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO - Sinkronisasi pembahasan APBD Perubahan 2012 antara Badan Anggaran DPRD Sulut dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) telah berlangsung, Selasa (25/9/2012) lalu. Perjalanan dinas sebesar Rp 3,5 miliar untuk tiga bulan membuat jengah Ferry Liando Dosen Politik dan Ilmu Pemerintahan Universitas Sam Ratulangi.

"Ketika mengoreksi studi banding jawaban selalu sudah tertata di APBD, tapi nyatanya sekarang justru dianggarkan. Kita butuhkan adalah policy maker (pembuat kebijakan) yang berpihak pada publik. Studi banding penting tapi korelasi antara hasil dengan kebutuhan publik kecil," katanya.

Ferry berharap Sulut bisa belajar dari Jakarta, simpati masyarat saat ini pada figur elite yang mau terjun langsung atau terlibat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Di Sulut kebutuhan masyarakat terhadap anggaran menurutnya sangat besar. Studi banding menurutnya penting bila bisa dipertanggungjawabkan.

"Saya menduga besaran dana untuk studi banding merupakan ongkos politik atau sebuah kompromi agar DPRD tak banyak menuntut atau jangan banyak mengubah-ubah program dari eksekutif, jalan pintasnya supaya
DPRD diam saja. Perlu ditelusuri kenapa seolah-olah anggota DPRD memiliki hobi studi banding," ujarnya.  

Menanggapi tentang besaran dana media Ferry menilai dana media penting untuk memfasilitasi rancangan perda yang perlu diketahui publik. Bagaimana respon masyarakat untuk terkait rancangan perda tersebut. "Saya tak setuju bila dana media hanya untuk iklan. Iklan itu ke citra elite politik tak begitu optimal. Pencitraan seperti bedak atau cat kadang muka tak terlalu cantik setelah diberi bedak jadi cantik. Atau seperti rumah, setelah dicat jadi bagus," tegas dia.

Ia berharap ada pengelolaan yang baik atau menjembatani aspirasi masyarakat dengan merealisasikan melalui program. "Apapun yang dilakukan pemerintah yang penting berikan efek langsung pada masyarakat pemerintah untuk melayani masyarkat melalui anggaran-anggaran," tandasnya.