Peranan Perempuan Sulut dalam Laporan Keuangan Publik Relatif Kecil

TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO - Peranan perempuan Sulawesi Utara dalam laporan keuangan publik masih relatif kecil. Berdasarkan analisis Gender Specialist pada Program Public Expenditure Analysis and  Capacity Enhancement (PEACH) World Bank, Chandra Sugarta, menunjukan analisis pengelolaan keuangan Sulut menunjukan adanya bias gender yang relatif kecil.

"Kenapa masih perlumembicarakan pengarusutamaan gender di Sulut? karena kesenjangan gender masih terjadi di semua provinsi di Sulawesi, bahkan di tingkat nasional," kata Chandra dalam memberikan materi diskusi di Rumah Makan Bumi Beringin, Jumat (7/9).

Menurutnya, berbicara soal belanja daerah, juga berbicara bagaimana anggaran yang dibelanjakan bisa dirasakan manfaatnya, baik warga laki-laki maupun warga perempuan. Hal ini tercermin dari program-program yang direncanakan dan realisasi pelaksanaan program tersebut dalam tahun berjalan.

"Program pemberdayaan gender merupakan program yang membantu semua warga, laki-laki dan perempuan yang mengalami ketidakadilan dalam menikmati fasilitas atau program dari pemerintah daerah," ujarnya.

Chandra menambahkan, indikator lain guna mengukur dampak keuangan publik pada warga laki-laki dan perempuan seperti belanja daerah. Dalam belanja daerah, menurutnya,  dapat dilihat hubungan belanja dan gender seperti belanja untuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (PP dan PA), keluarga berencana dan sekretariat daerah.

"Idealnya, belanja atau anggaran yang responsif gender semestinya tidak hanya berada dalam urusan PP dan PA, tetapi juga wajib dipertimbangkan dalamperencanaan anggaran ntuk urusan atau sektor lain terutama sektor yang bersinggungan langsungdengan pelayanan publik," ucap Chandra.

Sektor yang bersinggungan langsung dengan publik seperti sektor pendidikan, kesehatan, dan pengembangan infrastruktur dasar. Namun Chandra juga mengatakan dalam menbuat anggaran responsif gender bukanlah hal yang mudah, karena ketersediaan data terpilah dalam proses perencanaan masih sangat rendah.

"Tetapi pengarusutamaan gender dan pengumpulan data terpilah merupakan langkah awal yang perlu dilakukan untuk mempermudah proses menuju pembuatan anggaran yang responsif gender," tuturnya.