Inilah Temuan BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemprov Sulut

TRIBUNMANADO.CO.ID,  MANADO -  Sedikitnya ada delapan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Sulut atas Laporan Keuangan Pemerintah Sulut 2011. Atas temua tersebut, Pemprov Sulut gagal meraih hatrick Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dan hanya meraih Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Ke 8 temuan tersebut yakni:

1. Belum diterapkannyya metode
penilaian penyertaan modal sesuai dengan kebijakan akuntasi, dan terdapat perbedaan pengakuan nulai penyertaan modal oleh pihak PD Pembangunan Sulut

2.Adanya selisih pencatatan nilai tanah, gedung dan bangunan beberapa bidang tanah, gedung dan bangunan. Penguasaan tanah pemda oleh pihak yang tidak berhak, dan proses penghapusan peralatan dan mesin yang tidak semestinya

3. Kemitraan bangun kelola serah dengan PT Wenang Permai Sentosa, PT Wenang Permai Sentosa melakukan pembangunan gedung dan bangunan di luar perjanjian dalam kontrak kerja sama yang berpotensi merugikan negara

4. Penggunaan langsung atas pendapatan dari dana sharing/kontribusi peserta diklat di luar PNS Pemprov sebesar Rp 1,704,700,000 oleh Badan Pendidikan dan Latihan untuk membiayai penyelenggaran diklat

5. - Penetapan pembayaran biaya personel dan biaya langsung non personel pada kegiatan pengadaan buku Dinas Pertanian dan Peternakan Rp 391,060,000 tidak didukung dengan bukti analisis memadai.
- Perjalanan dalam rangka Penyusunan buku kajian sebesar Rp 349,488,600 belum didukung bukti memadai.
- Pertanggungjawaban realiasi belanja perjalanan dinas DPRD dan Sekretariat DPRD sebesar Rp 837,096,500 kurang memadai

6. Pemberian hibah pendidikan sebesar Rp 837,096,500 kepada dosen-dosen tidak didukung bukti pertanggungjawaban

7. Belanja bantuan sosial sebesar Rp 6,618,970,800 belum didukung laporan pertanggungjawaban

8.Pemberian bantuan keuangan kepada partai Politik sebesar 139,272,500 tidak didukung bukti memadai. (ryo)