BPK
Pemprov Sulut Gagal Hattrick WTP
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) gagal meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP)
Penulis: Ryo_Noor | Editor: Andrew_Pattymahu
Laporan Wartawan Tribun Manado, Ryo Noor
TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) gagal meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Sulut, untuk ketiga kali berturut-turut.
Setelah laporan keuangan 2009 dan 2010 meraih WTP, di 2011 prestasi Pemprov turun jadi wajar dengan pengecualian (WDP)
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan keuangan Pemprov Sulut dibacakan oleh Kepala BPK Perwakilan Sulut, Rochmadi Saptagiri, dalam Rapat Paripurna DPRD Sulut, Rabu (11/7).
Dalam penyerahan LHP tersebut, Gubernur Sinyo Harry Sarundajang dan Wakil Gubernur Djauhari Kansil absen. Orang nomor 1 dan 2 Sulut itu sedang tugas ke luar negeri. Sekprov Sulut Ir Siswa Rachmat Mokodongan pun mewakili Gubernur menerima LHP.
Adapun, BPK memberikan empat opini atas laporan keuangan yakni WTP, Wajar dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW), dan Tidak diberi pendapat (Disclaimer). (ryo)
