Kotambunan Blak-Blakan, Pengeluaran Rp 30 Jutaan

"Jadi, kalau anggota dewan hanya mengandalkan pendapatan dari dewan sangat menderita jadinya. Tidak heran banyak teman yang susah hadir di kantor dewan." - Arthur Kotambunan Wakil Ketua DPRD Sulut

 
TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO ‑ Wakil Ketua DPRD Sulawesi Utara (Sulut) Arthur Kotambunan blak‑blakan tentang kewajiban legislator untuk setor ke partai. Kotambunan yang berasal dari Partai Damai Sejahtera (PDS)  mengatakan ia setor ke partai Rp 3,5 juta setiap bulan.
Menurutnya setoran tersebut wajar bahkan untuk konsituen ia mengaku mengeluarkan puluhan juta tiap bulan. "Catatan pribadi saya pengeluaran sosial bermasyarakat sebagai legislator DPRD provinsi sekitar Rp 30 jutaan per bulan. Jadi, kalau anggota dewan hanya mengandalkan pendapatan dari dewan sangat menderita jadinya. Tidak heran banyak teman yang susah hadir di kantor dewan," jelasnya melalui pesan singkat BlackBerry Messenger (BBM) kepada Tribun Manado dari Hongzhou China Timur, Selasa (17/4/2012).
Saat ini Kotambunan berlibur bersama istrinya menggunakan uang pribadi sekaligus untuk membuka wawasan terkait berbagai kebijakan di sana. "Dari pengalaman kami, ibaratnya ada 10 tamu datang, 11 tamu datang membawa proposal minta sumbangan. Inilah konsekuensi jadi anggota dewan di Indonesia. Masih tercipta stigma anggota dewan banyak uang dan menjadi suatu kewajiban memberi bantuan materi kepada konstituen," kata Kotambunan.
Ia mengingatkan anggota dewan yang mewakili konstituen di dapil masing‑masing lebih mendorong pemerintah menyejahterakan rakyat melalui program‑program yang konkret. "Saya mengimbau pemilih cermat memilih wakil rakyat yang benar‑benar bisa mengaspirasikan kepentingan rakyat dan untuk menjadi wakil rakyat jangan berharap bisa hidup dari penghasilan (gaji)  karena akan stress berat," tulisnya kemudian memberi simbol tertawa di belakang tulisannya.
Kotambunan menegaskan ada dilema menjadi anggota dewan karena tidak diperkenankan bekerja lain, harus belajar hidup dengan gaji dewan. "Padahal mana cukup? Sebelum masuk di dewan saya telah menyiapkan dana untuk lima tahun ke depan. Saving saya masih meng‑cover sebagai anggota dewan," imbuhnya.
Setoran wajib atau kontribusi untuk partai juga diakui Bendahara Partai Demokrat Sulut Mor Bastian. Namun Bastian  enggan menyebutkan angkanya. "Itu intern partai, tidak dapat dipublikasikan," ujarnya. Besar kontribusi kader Demokrat di parlemen bervariasi, dan tidak harus berbentuk uang. Kontribusi sifatnya sukarela, sehingga tak ada sanksi bagi mereka yang tak menyetor.
Setoran ke partai pun diakui Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Sulut Frangky Wongkar. "Kita harus mengatur keuangan agar gaji kita cukup untuk membiayai pengeluaran ke partai maupun untuk  konstituen," katanya, Selasa (17/4). Namun,   mantan anggota DPRD Sulut itu mengaku  lupa besarnya kontribusi untuk partai.
Ketua DPD I Partai Golkar (PG) Sulut  Drs Stefanus Vreekke Runtu (SVR) mengatakan, pungutan bagi anggota dewan adalah hal yang biasa dan telah menjadi kesepakatan bersama. Saat ditemui Tribun Manado, SVR mengatakan, setoran setiap bulan dari anggota DPRD itu  untuk pembiayaan partai. "Pemberian uang dari anggota dewan untuk parpol adalah hal yang biasa, karena semua parpol melakukan hal yang sama," ujarnya tanpa merinci nominalnya dengan dalih itu urusan intern partai.
Pendapat agak berbeda dikemukakan anggota komisi 9 DPR RI, Aditya Anugerah Moha. Moha yang berasal dari Partai Golkar menegaskan bahwa partainya selama ini tidak mengatur pungutan dan setoran. "Saya pikir setiap partai punya mekanisme masing-masing. Tapi kalau di Golkar tidak ada namanya setoran atau pungutan," kata Moha sambil mengakui banyak menerima proposal permintaan dana dari masyarakat.  "Dalam sebulan banyak proposal masuk. Ada yang meminta bantuan studi dan program lainnya," ungkapnya. (rob/erv/kev/dma/luc)