Kadis Perdagangan Sulut: Kenapa Harga Minyak Tanah Sangat Mahal?

TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO - Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulut Sanny Parengkuan mempertanyakan masih kurangnya ketersediaan minyak tanah menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru ini.

"Antrian minyak tanah di lapangan masih sangat panjang," tanya Sanny kepada pihak Pertamina, Rabu (14/12/2011).

Dikatakan Sanny, memang benar ada pengurangan subsidi minyak tanah. Namun menurut Sanny, pemerintah Sulut sudah menyurat kepada BPH Migas agar pencabutan subsidi minyak tanah itu ditunda hingga 31 Januari 2012. Ia mengatakan, surat itu dimaksudkan agar masyarakat Sulut masih bisa dengan mudah mendapatkan minyak tanah di lapangan. "Yang dicabut itu kan subsidinya bukan kuotanya," tutur Sanny.

Selain langkanya minyak tanah di lapangan, mantan Kadis Koperasi ini juga mengeluhkan mengenai tingginya harga minyak tanah non subsidi yang sudah diluncurkan oleh Pertamina sejak Selasa (13/12/2011) kemarin. "Kenapa harganya sangat mahal," tanya Sanny.

Ia mengatakan, jangan sampai masyarakat berpikir bahwa tingginya harga minyak tanah non subsidi ini merupakan politik Pertamina. Ia juga mempertanyakan, mengapa minyak tanah non subsidi ini diluncurkan padahal, masih ada minyak tanah non subsidi yang masih beredar di masyarakat. "Kita  (Disperindag) agak kesulitan untuk menjelaskan kepada masyarakat, apalagi masyarakat tahu bahwa penarikan subsidi nanti diberlakukan tahun depan," ucapnya.

Menanggapi hal tersebut, Sales Representative Retail BBM Pertamina Christanto, mengatakan untuk  harga minyak tanah non subsidi disalurkan sebagai jaring pengaman disaat minyak tanah subsidi mulai berkurang. Dikatakannya, untuk minyak tanah non subsidi tidak akan dibatasi kuotanya. "Memang saat ini agen yang menyalurkan minyak tanah non subsidi masih menggunakan agen yang diperuntukkan untuk industri," terang Christanto.

Mengenai tingginya harga minyak tanah non subsidi, dikatakan Christanto bahwa harga tersebut ditetapkan oleh Pertamina ada pertimbangannya. Harga minyak tanah non subsidi memang mengikuti harga untuk industri. "Kalau di daerah lain, ada banyak persaingan penyaluran minyak tanah non subsidi karena bukan hanya Pertamina yang menyalurkan, tapi kalau di Sulut hanya Pertamina, pihak pemerintah bisa mengusulkan ke pusat untuk menurunkan harganya," tandas Christanto. (aro)