Rekrutmen CPNS

November BKD Sulut Kirim Hasil Analisis Kebutuhan Pegawai

Bulan November BKD Sulut targetkan akan mengirimkan hasil analisis kebutuhan pegawai ke MenPAN RB , Selasa (4/9).

Laporan Wartawan Tribun Manado Robertus Rimawan P

TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO - Bulan November BKD Sulut targetkan akan mengirimkan hasil analisis kebutuhan pegawai ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB), Selasa (4/9).

Menurut Kepala BKD Sulut, Roy Tumiwa, analisis kebutuhan pegawai sedang dilakukan. Seperti sebelumnya, ada kira-kira 1300 hingga 1500 kelebihan pegawai di lingkungan Pemprov Sulut.

Meski demikian jumlah pasti menunggu selesainya hasil analisis.

"Sesuai ketentuan akhir tahun seharusnya dikirim, namun kami usahakan bulan November," ujarnya.

Analisis yang digunakan menggunakan PermenPAN RB nomor 26 tahun 2011, tentang perhitungan kebutuhan pegawai. Melalui peraturan tersebut, sudah ada aturan jumlah pegawai yang dibutuhkan, baik tingkat kabupaten/ kota maupun provinsi. Ada juga klasifikasi mengenai pelayanan umum, pelayanan administrasi dan beda jumlah staf, diukur dari jabatan struktural terendah.

"Eselon IV misalnya, ideal memiliki lima staf. Bila eselon IV hanya butuh satu staf buat apa dibuat struktur lebih baik digabung dengan struktur lain," jelasnya.

Mengacu aturan, pegawai miskin struktur, namun kaya fungsi. Sebelumnya Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Dr Edi Topo Ashari mengatakan, moratorium terhitung 15 bulan.

Diberikan kesempatan bagi daerah membuat analisis yang benar sesuai dengan pehitungan dengan format yang sudah disediakan BKN. Ia menilai bila tak dilakukan pehitungan tepat maka distribusi pegawai tak tertata dengan baik.

Misalnya distribusi alokasi di kabupaten kecil penduduk tak seberapa namun jumlah pegawainya banyak.

"Jangan analisis berdasarkan feeling namun juga analisis riil, ada pemetaan, penataan dan menempatkan orang tepat sesuai kompetensi," kata Ashari.

Hal senada juga disampaikan oleh MenPAN RB, EE Mangindaan. Menurutnya, kebijakan tersebut bertujuan untuk menata kembali jumlah PNS di Indonesia.

"September sampai Desember (2012), organisasi dan kebutuhannya, ada berapa? ada yang gemuk, ramping dan kurus, harus dibenahi," jelasnya.

Daerah yang gemuk jumlah pegawai akan dilakukan mutasi antar daerah.
Bahkan pada eselon antara pusat dan daerah juga bisa dilakukan mutasi.

Penulis:
Editor: Rine Araro
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved