DR Ralfie Pinasang SH MH : Kontrak Perjanjian Harus Ditinjau Kembali

Kontrak antara Pemerintah Kota (Pemko) Manado dengan Waterleiding maatschaappij Drenthe (WMD) dinilai tidak seimbang dengan pendapatan yang akan didapat oleh Pemko Manado dan dijadikan pendapatan asli daerah (PAD).

Karena hal ini dikarenakan mayoritas kepemilikan saham dimiliki oleh WMD. Seharusnya Pemko Manado memiliki saham mayoritas di PT Air Manado.

Akibatnya secara ekonomi pendapatan kecil pemasukan ke PAD Pemko Manado kurang.

Dengan menjadi mayoritas pemegang saham maka Pemko Manado pun dapat menentukan kebijakan di PT Air Manado untuk kepentingan masyarakat Manado dengan tidak membebankan biaya tinggi untuk tarif air yang dibeli oleh masyarakat.

Namun kenyataannya sekarang meski telah ditangani oleh WMD pelayanan air ke masyarakat tidak maksimal.

Oleh karena itu, Pemko Manado harus pro aktif untuk meninjau kembali kontrak tersebut dengan berbagai resiko. Begitu pun DPRD Kota Manado harus pro aktif untuk mendesak Pemko Manado meninjau oleh kontrak tersebut.

Meski kontrak perjanjian tersebut tidak bisa dibatalkan secara sepihak. Namun harus ada peninjauan ulang dengan melakukan perundingan terhadap kontrak perjanjian tersebut. Kecuali didalam kontrak tersebut tertulis bahwa salah satu pihak dapat membatalkan kontrak secara sepihak.

Tidak menguntungkannya kontrak perjanjian ini dikarenakan tidak profesionalnya Pemko Manado dalam pembuatan kontrak perjanjian tersebut sehingga penguasaan, pengelolaan dan distribusi air bersih ke masyarakat diserahkan ke pihak swasta dari negara lain.

Hal ini tidak sesuai dengan pasal 33 ayat 3  Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan “Bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.(rez)