Pemprov Sulut Bisa Moratorium CPNS Tiga Kali

TRIBUNMANADO.CO.ID,MANADO - Moratorium penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang rencananya akan dilakukan oleh pemerintah pusat juga sudah diantisipasi oleh Pemprov Sulut.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulut Roy Tumiwa, melalui Sekretaris BKD, Flora Krisen mengatakan analisa jabatan sudah dilakukan.

"Penghitungan kasar dan sesuai perkiraan sementara PNS Pemprov Sulut bisa moratorium selama dua atau tiga kali," ujarnya.

Sesuai penghitungan dan analisis jabatan, jumlah PNS dibanding kebutuhan tiap instansi serta jumlah pegawai yang pensiun masih bisa dilakukan moratorium dua atau tiga kali. "Kekurangan di instansi ini tapi kelebihan di instansi lain, nanti bila dilakukan rolling disesuaikan dengan kebutuhan nyata, tak terjadi masalah," ujarnya.

Persoalan tentang tenaga ahli atau tenaga khusus di instansi tertentu, ada opsi untuk dilaksanakan kursus atau training pada PNS yang muda-muda dan tak perlu mengangkat baru.

Penghitungan tersebut termasuk sudah menghitung kemungkinan honor daerah (honda) diangkat jadi PNS. Sesuai usulan sebelumnya, Pemprov Sulut mengusulkan sekitar 839 honda yang memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS. Meski demikian honda ini tetap berpatokan pada PP 48 tahun 2005.

"Bila PP tersebut masih tetap berlaku tak ada penerimaan honda, atau tak ada pengangkatan honda sepanjang PP tersebut tak dicabut atau diganti," jelasnya.

Asisten III Bidang Administrasi Umum, Gemmy Kawatu menambahkan, penerimaan CPNS akan tetap menunggu pusat. Meski demikian peluang penerimaan bisa dimungkinkan sepanjang ada kebutuhan nyata.

Saat ini menurutnya juga sudah diberlakukan untuk membuka penerimaan hanya sesuai jurusan yang dibutuhkan.

"Bila nanti moratorium dilaksanakan Pemprov Sulut antisipasi dengan fasilitasi sarjana ke bursa kerja," katanya.

Bila dulu hanya sedikit, ke depan diupayakan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan agar bisa menampung lulusan sarjana.