Perikanan
Pasokan Ikan Bitung Turun 40 Persen
Hal ini akan kita bawa ke Kementrian Kelautan dan Perikanan. Hari ini saya berangkat ke Jakarta untuk ikut pertemuan membahas persoalan ini
Penulis: Fernando_Lumowa | Editor:
TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO - Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal) VIII Manado, Laksma Sugianto SE MAP mengatakan, pasokan ikan dari nelayan kepada perusahaan pengolahan di Kota Bitung menurun rata-rata 40 persen selang beberapa bulan terakhir.
"Hal ini akan kita bawa ke Kementrian Kelautan dan Perikanan. Hari ini saya berangkat ke Jakarta untuk ikut pertemuan membahas persoalan ini," kata Sugianto dalam pertemuan dengan Tim Komisi I DPR RI yang melakukan kunjungan kerja ke Lantamal VIII Manado, Rabu (27/7).
Sebagai langkah awal, Sugianto akan mengusulkan ke pusat bersama kementrian terkait untuk mengeluarkan kebijakan membuka keran impor dari luar. Tujuannya, menutupi kekurangan pasokan ikan dari dalam. "Kenapa kita bisa mengekspor ikan dalam jumlah besar dan tak bisa impor dari luar untuk menutupi kekurangan?" ujarnya.
Untuk menjaga pasar, akan diusulkan diberlakukan harga pasar sehingga tak merusak iklim pasar. "Kita tak ingin perusahaan-perusahaan pengolahan ikan di Bitung collapse atau di-blacklist pengusaha luar," jelasnya.
Menurut Sugianto, berkurangnya pasokan ikan karena meningkatnya ilegal fishing nelayan asing di wilayah laut Indonesia. Secara langsung, kata dia, turut dipengaruhi keterbatasan peralatan pendukung pengamanan di wilayah perbatasan. "Memang ini masalah klasik. Kita sudah sejak dulu meminta ke pusat tapi selalu terhadang dana," katanya.
Soal keterbatasan kapal, Sugianto mengatakan, idealnya di wilayah Laut Sulawesi dan sekitarnya ada KRI yang standby melakukan patroli keamanan laut. Sejauh ini, ada empat kapal patroli biasa yang ditempatkan di Bitung dan Tarakan.
"Dua di Tarakan, dua Bitung. Memang hasilnya lumayan, banyak kapal asing yang diamankan. Tapi akan jauh lebih efektif bila ada kapal besar," jelasnya. Selama ini, patroli KRI di wilayah laut Lantamal VIII bersifat periodik karena harus mengikuti jadwal patroli. "Bisa ke sini jika ada hal insidentil," tambahnya.
Menyikapi hal ini, Hayono Isman berjanji akan memperjuangkan anggaran untuk pengadaan Alutsista TNI AL. Khususnya pengadaan KRI. Mengenai pencurian ikan di wilayah laut Indonesia, Isman menilai hal itu tak bisa dipandang sebelah mata.
"Memang selama ini terkendala kurangnya kapal patroli. Ke depan kami akan upayakan penambahan. Sebab kalau dibiarkan, kita, rakyat kita yang rugi," jelasnya.
Ia berjanji akan menjadikan pengadaan kapal untuk TNI AL sebagai prioritas. "Ini tidak saja berhubungan dengan hajat hidup orang banyak. Tapi juga menjadi pertaruhan harga diri bangsa," tegasnya.(ndo)