Sulawesi Utara
Menuju Sulut Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan

Penerimaan PNS

Stop Rekrutmen PNS Muda Dikursuskan IT

Keseriusan pemerintah untuk mengurangi beban anggaran negara belanja pegawai benar-benar diuji.

Penulis: | Editor: Andrew_Pattymahu
Laporan Wartawan Tribun Manado, Robertus Rimawan

TRIBUNMANADO.CO.ID , MANADO - Keseriusan pemerintah untuk mengurangi beban anggaran negara belanja pegawai benar-benar diuji.
Pengamat pemerintah dan anggota DPRD Sulut mendesak rekrutmen PNS dihentikan bila pemerintah serius dengan hal tersebut, Jumat (8/7/2011).

Mahyudin Damis, pengamat pemerintahan dari Universitas Sam Ratulangi mengatakan tenaga IT yang dibutuhkan untuk menunjang e-goverment bisa diambil dari PNS berusia muda, kemudian dikursuskan.

"Yang muda-muda sangat cepat memahami IT. Sudah banyak yang direkrut jadi PNS berusia muda namun kerjanya dikantor biasa-biasa saja. Kursus jauh lebih efisien daripada menerima PNS baru lagi," ujarnya.

Menurut Mahyudin dengan menghentikan rekrutmen, bisa meningkatkan kesejahteraan PNS.

Sementara dengan rekrutmen menurutnya hanya untuk kepentingan sekelompok orang yang ingin keluarganya jadi PNS.

Menanggulangi kekurangan lapangan pekerjaan menurut Mahyudin merupakan tugas pemerintah

"Tentu, kreativitas pemerintah daerah diuji disini, bagaimana mereka memanfaatkan seluruh potensi sumberdaya yang ada di daerah," jelasnya.
Senada dengan Mahyudin, anggota DPRD Sulut, Viktor Mailangkay menilai bila dilakukan pensiun dini untuk kurangi beban anggaran negara, juga harus disertai dengan penghentian rekrutmen.

"Kalau tak dilakukan seperti menggarami air laut," ujarnya.
Bila ingin menghemat keuangan negara, Viktor mengimbau dua hal ini dilakukan.

Sementara untuk menutup kebutuhan tenaga ahli, ia menyarankan sesuai dengan ketentuan reformasi birokrasi akan digunakan pegawai-pegawai profesional melalui outsourching.

Menanggapi hal tersebut, sebelumnya, Kepala BKN Kantor Regional XI di Manado, Yulianus Tandi SH MSi mengatakan rekrutmen CPNS tetap dilakukan, tapi lebih selektif dengan melihat kebutuhan nyata.

Selama ini menurutnya ada jabatan PNS yang tidak dapat diduduki tenaga outsourcing

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved