PNPM Miliaran Sulut Rawan Korupsi Terselubung

TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO - PNPM dengan dana miliaran di Sulawesi Utara rawan korupsi terselubung. Hal tersebut disampaikan oleh Mahyudin Damis pengamat pemerintahan Universitas Sam Ratulangi menanggapi besarnya nilai rupiah PNPM Sulut yang digelontorkan dari pusat, Rabu (6/7/2011).

"Nilainya besar loh, jangan rawan korupsi terselubung bila tak diawasi dengan ketat," ujarnya. Ia mencontohkan di daerah lain, ada kelompok-kelompok masyarakat bekerjasama dengan kepala lingkungan desa/ kelurahan beralasan membuat jalan setapak padahal proyek itu, pengecorannya sudah  dilakukan oleh dinas pekerjaan umum (PU) setempat.

Ia mengingatkan dana PNPM harus benar-benar steril dari penyelewengan. Keuanggulan program ini menurutnya menyentuh kebutuhan rakyat karena berasal dari usulan masyarakat itu sendiri.
Ia mengingatkan kepala daerah tidak boleh menghambat penyaluran dana PNPM Mandiri dengan alasan birokrasi, atau diendapkan. Sebaliknya masyarakat yang akan menggunkan dana ini menurutnya juga perlu pendampingan agar uang yang diberikan itu benar-benar tepat sasaran atau dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.

Berdasar informasi Humas Pemprov Sulut, PNPM di Sulut untuk tahun anggaran 2011 sebesar Rp 133, 4 miliar yang bersumber dari dana APBN sebesar Rp 106.72 miliar dan Dana Daerah Untuk Program Bersama (DDUB) pemerintah kabupaten sebesar Rp 26.68 miliar. Diperuntukan bagi 11 kabupaten, 124 kecamatan dan 1129 desa di Sulut.

Wakil Gubernur Sulut Drs Djouhari Kansil MPd sehari sebelumnya saat membuka pelaksanaan Lokakarya Pemerhati PNPM Mandiri Pedesaan, Kegiatan yang di gelar Badan Pemberdayaan dan Pemerintahan Desa (BPPD) Sulut di Hotel Sahid Teling Manado, juga mengingatkan pentingnya pengawasan dan ketepatan sasaran.

Lokakarya yang diikuti kalangan DPRD Sulut dan DPRD kabupaten/ kota, akademisi, konsultan dan birokrat ini  menurut Kansil merupakan kelanjutan dari program Pengembangan Kecamatan (PPK) telah diluncurkan oleh Presiden SBY di Palu pada 30 April 2007 lalu, bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat miskin terutama daerah terpencil dan terisolir.

"Program ini juga demi perluasan kesempatan kerja bagi masyarakat," ujarnya. Kansil mengharap pemberdayaan masyarakat di Sulut bisa terus dilakukan, sebagai upaya pemberantasan kemiskinan.

Selama ini Wagub Sulut menilai PNPM Sulut hasilnya cukup signifikan bagi peningkatan kapasitas SDM di perdesaan, namun ia ingatkan, agar pemanfaatan dana tersebut dapat digunakan dengan sebaik-baiknya agar ada keberlanjutan. (rob)