Ini Alasan Gubernur Jatim Jalan Kaki Temui Jokowi

TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA - Gubernur Jawa Timiur Khofifah Indar Parawansa mengaku rela berjalan kaki untuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (18/6) kemarin.

Ia mengaku, terpaksa harus berjalan kaki dari Hotel Sriwijaya yang berada dekat Stasiun Juanda, Jakarta, menuju ke Istana Kepresidenan karena mobilnya tidak dapat melintas ke Istana.

Menemui Jokowi, Khofifah mengaku membahas sejumlah proyek infrastruktur dan transportasi di Jawa Timur seperti penambahan gerbang Commuter Line, hingga rencana pembangunan MRT dan LRT. Mantan Menteri Sosial itu pun tidak mempersoalkan jalan kaki yang diperkirakan berjarak 500 meter tersebut.   "Aku ini tukang jalan, tukang naik gunung jadi biasa aja," ucap Khofifah.

Baca: Kata yang Digunakan 44 Kali Ini Jadi Senjata Kubu 01 Patahkan Dalil Prabowo-Sandi

Namun, setelah Khofifah keluar dari Istana Merdeka, mobilnya sudah menunggu di halaman komplek Istana Kepresidenan. Kendaraannya harus memutar ke Jalan Veteran untuk menuju Istana.  Akses jalan disekitaran menuju Istana Kepresidenan ditutup untuk umum karena hari ini berlangsung sidang lanjutan sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK).

Pantauan tribun, dalam rangka pengamanan sidang di MK kemarin, Jalan Medan Merdeka Barat ditutup total dari arus lalu lintas dan lalu lalang manusia mulai dari patung kuda Monas hingga daerah simpang Harmoni.

Ketua Tim Hukum Prabowo Subianto dalam sengketa hasil Pilpres 2019, Bambang Widjojanto atau akrab disapa BW juga mengeluh.  Ia juga mengungkap keluhannya terkait penjagaan Gedung MK oleh aparat kepolisian. 

BW mengaku berjalan kaki hampir satu kilometer dari Gedung Indosat di sekitar patung kuda Monas menuju Gedung MK. “Gila itu tadi, saya jalan nyelip-nyelip dari Indosat, kalau lewat Jalan Abdul Muis saya bisa sampai MK pukul 10.00 WIB karena macet sekali,” ungkap BW.

Baca: Minta MK Sahkan Presiden Terpilih Jokowi: Ini Dalil KPU yang Sulit Dibantah Kubu Prabowo

Sebagai tim hukum, BW mengaku kecewa tidak ada pemberitahuan dari kepolisian kepada pihaknya terkait adanya rekayasa lalu lintas dalam upaya penjagaan Gedung MK.  “Yang paling menarik tidak ada pemberitahuan dari aparat lalu lintas, kami ini tim hukum, mau sampaikan bukti-bukti hukum lewat mana kalau begini," kata dia.

"Polisi jangan berlebihan seperti ini lah, jangan paranoid, kalau begini kan Indonesia seperti negara yang dapat menekan dengan kekuatan polisi atau ‘state police’,” pungkas BW.

Sekitar pukul 07.00 WIB sebelum sidang dimulai,  aparat gabungan menggelar apel pengamanan di depan Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat.  Apel dipimpin langsung oleh Dir Pamobvit Kombes Fx Surya Kumara. "Hari ini hari yang luar biasa. Dimana kita melakukan pengamanan sidang konstitusi dimana memasuki hari kedua sidang dilaksanakan," ujar Fx Surya di lokasi.

Fx Surya kembali menegaskan kepada seluruh aparat yang bersiaga mengamankan jalannya sidang, bahwa mereka dilarang untuk menggunakan senjata api. Ia juga meminta kepada para pemimpin pasukan untuk mengecek kembali personelnya masing-masing guna memastikan seluruhnya mematuhi prosedur tetap (protap).

Agenda sidang yang kemungkinan akan berlangsung selama 12 jam ini diminta memaksimalkan seluruh titik fokus pengamanan. "Seluruh personel dilarang menggunakan senjata api dan mohon para perwira masing-masing untuk melakukan pengecekan ulang. Yang kedua, agenda sidang hari ini dimungkinkan 12 jam. Untuk itu pengamana di sejumlah titik-titik yang kurang maksimal agar hari ini dimaksimalkan," kata dia.

Fx Surya juga turut meminta para perwira yang bertugas untuk dapat mengatur waktu dalam hal pergantian personel penjagaan. "Jadi setelah apel ini para perwira kembali ke posisi masing-masing diatur shiftnya diatur waktunya silakan maksimal. Jangan jauh-jauh dari posnya," ungkapnya.

Baca: Kenapa Diabetes Disebut Penyakit Gula? Simak Penjelasan dan Cara Mencegahnya

5.800 personel TNI dikerahkan untuk menjaga sidang kedua gugatan Pilpres 2019 atau Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK).  Ribuan personel tersebut diterjunkan guna menjaga kestabilan situasi dan kondisi di Ibu Kota Jakarta.

Tak hanya kawasan sekitar Gedung MK, ribuan personel tersebut juga akan berjaga di sejumlah titik yang dianggap rawan. Seperti di Jalan Jenderal Sudirman, Bundaran HI, Jalan MH. Thamrin, Jalan Medan Merdeka hingga Hayam Wuruk.