Sulut Maju

Ricuh Jakarta: Ini Imbauan Wagub Steven Kandouw

tribun manado/fistel mukuan
Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw dan Pdt Franky Moukar. 

TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO – Jakarta memanas! Aksi people power 22 Mei 2019 telah menelan 5 korban jiwa. Elite politik di Sulawesi Utara mengingatkan masyarakat agar tidak terpengaruh situasi di Ibu Kota Negara.

Wakil Ketua DPD PDIP Sulut, Steven Kandouw mengimbau, masyarakat jangan terpengaruh situasi dan kondisi di Jakarta. "Saya yakin masih lebih banyak masyarakat yang mementingkan harmoni ketimbang ambisi dan kepentingan politik," kata Wakil Gubernur Sulut ini ketika diwawancarai di Kantor Gubernur, Rabu (22/5/2019).

Ia yakin dan percaya masyarakat tidak ikut serta dalam aksi berujung anarkistis. "Masyarakat Sulut sudah terbiasa dengan kontestasi politik, dari kepala desa, kepala daerah sampai presiden," kata dia. Katanya, ini sebagai kearifan lokal yang harus jadi contoh daerah lain.

Max Siso, pengamat politik menilai, pengumuman KPU soal capres-cawapres terpilih adalah produk yang tidak bisa diatasi dengan demonstrasi. “Kalau kebijakan itu persepsi publik. Semisal pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM), silahkan menolak, silahkan itu didemo,” kata dia.

Manurut Max, kebenaran itu tidak bisa diklaim sepihak tapi harus diuji. Misalnya ada klaim pemilu curang maka diuji di Mahkamah Konstitusi. “Tapi kalau keputusan KPU diselesaikan dengan didemo, ini sengaja mencari jalan untuk memantik konflik, karena kedua kubu punya pendukung,” ujar dia.

Siso juga menyinggung penolakan hasil pemilu kemudian dibalut dengan dalil lain. Dampaknya bisa melebar ke konflik, hingga menjadi pemantik gerakan separatis. Lanjut dia, kondisi ini bisa dimanfaatkan pihak tertentu yang tak sependapat keberlangsungan NKRI.

Baca: Polisi Pastikan Massa Kerusuhan Aksi 22 Mei Sudah Dibayar: Kami Temukan Uang 5 Juta

Lanjut dia, masyarakat harus mendukung TNI-Polri untuk menindak kelompok perusuh ini. Demonstrasi saat ini juga dipicu oleh pernyataan elite.

Persoalannya kini aksi demonstrasi sudah jatuh korban, maka harus ada tanggung jawab dari elite yang mengeluarkan pernyataan. Karena pernyataan ini sudah mengusik ketenteraman rakyat Indonesia.

“Elite politik silahkan berdemokrasi, silahkan menyampaikan hak perbedaan pendapat, tapi jangan hak ini mengusik ketenteraman orang lain, apalagi sampai memprovokasi,” kata dia.

Lanjut Siso, konstitusi itu bukan hanya melaksanakan hak, tapi ada juga kewajiban. Misalnya kewajiban menjaga keutuhan bangsa ini. Jangan berdemokrasi atas nama kedaulatan rakyat kemudian mengganggu ketentraman rakyat yang lain.

“Sebenarnya pernyataan kedaulatan rakyat sudah dituntaskan pada 17 April 2019 saat pemungutan suara. KPU tinggal menghitung dan mengumkan hasilnya. Jika kemudian menolak, jangan bertindak anarkis,” ujarnya.

Kata dia, Polri harus tegas menangkap dalang dari kerusuhan ini. Sudah 6 orang anak bangsa meninggal dunia jadi korban kerusuhan, menimbulkan duka cita bagi bangsa ini.

Jenazah didoakan

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengunjungi kediaman Adam Nooryan (19) salah satu korban tewas akibat insiden bentrokan di kawasan Tanah Abang dan Petamburan Jakarta Pusat.

Anies memakai baju seragam Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, baju berwarna putih dan celana berwarna hitam, tiba di kediaman korban di Masjid Al Makmur, Jembatan Lima, Tambora, pada Rabu(22/5) siang.

Petugas medis Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tarakan, Jakarta Pusat menyatakan Adam Nooryan meninggal dunia setelah menjalani perawatan, sejak tadi malam akibat bentrok.

Baca: Unjuk Rasa di Bawaslu Diikuti Cucu Pendiri Nahdlatul Ulama, Begini Kondisinya saat Ini

Setelah disalatkan dan didoakan di Masjid Al Makmur, mantan menteri pendidikan dan kebudayaan itu sempat menandu jenazah korban, menuju ke mobil ambulans yang mengantarkannya untuk dimakamkan.

"Saya melayat Adam. Adam ini berusia 19 tahun. Tadi pagi, saya menemukan kondisinya di Rumah Sakit Tarakan sudah wafat," kata Anies.

Di kesempatan itu, mantan rektor Universitas Paramadina itu menghibur orang tua Ahmad. Menurut dia, orang tua Ahmad merasa shock akibat dari insiden tersebut.

"Tentu ini adalah sebuah peristiwa mengejutkan. (Semoga,-red) keluarga diberikan ketabahan dan masyarakat di lingkungan sini diberikan kesabaran dan saya berharap jaga suasana teduh, tenang, dan damai," kata dia.

Dia mengaku, orang tua dari Ahmad belum dapat menceritakan mengenai kronologis insiden nahas yang menimpa anaknya tersebut. "Peristiwa ini juga orang tuanya belum bisa menceritakan secara detail jadi saya juga tidak tanya," kata dia.

Hanya saja, berkaca dari tewasnya Adam, dia meminta kepada orang tua agar mengawasi anak pada saat bulan Ramadhan."Tetapi yang penting sekarang bagi kita semuanya mari kita pastikan anak-anak berada di rumah pada saat menjelang sahur, dan normalnya memang malam ya di rumah jangan di luar," tambahnya.

Sementara itu Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan atau RSUD Tarakan tak henti-hentinya menerima korban pascakerusuhan aksi demo tolak hasil Pemilu 2019 yang terjadi di Jakarta tadi malam hingga dini hari.

Hingga Rabu (22/5) pukul 12.00 WIB tercatat 120 pasien sudah masuk di RS Tarakan untuk menjalani perawatan medis.

Kabag Humas RSUD Tarakan Jakarta dr. Reggy S Sobari mengatakan telah menerima banyak korban sejak Selasa (21/5) sekitar pukul 19.00 WIB hingga Rabu pagi, kondisi korban pun beragam mulai dari luka ringan hingga dua korban meninggal dunia di RS Tarakan akibat luka tembak. "2 orang meninggal. 1 (luka tembak) di dada, 1 di leher. Luka berat 8, sisanya luka ringan. 79 sudah pulang dari 120," kata dr. Reggy.

Namun dia belum bisa memastikan keduanya meninggal akibat peluru berjenis apa. "1 meninggal sudah dibawa keluarga pulang yang meninggal di jembatan lima, yang luka tembak di dada.

Atas nama Adam. Jam 4.30 WIB. Satu lagi identitas enggak ada, nanti dari RS Bhayangkara Polri yg cek ke sini. Korban dari Petamburan," jelasnya. Dari data di RS Tarakan semua korban berjenis kelamin laki-laki dengan rata-rata usia 20an tahun.

Bahkan salah satu korban meninggal dunia atas nama Adam Nooryan masih berusia 17 tahun. Sementara satu korban meninggal dunia lainnya MR AA belum bisa diidentifikasi.

Prabowo Minta Pendukung
Tak Lakukan Kekerasan

Calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto, meminta para pendukungnya tidak melakukan aksi anarkistis dalam menyampaikan aspirasi penolakan hasil rekapitulasi suara Pilpres 2019.

Permintaan itu disampaikan Prabowo dalam jumpa pers di kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Rabu (22/5) sore.

"Saya tegaskan kepada semua yang masih mau mendengar saya, para pendukung saya, sekali saya tegaskan hindari kekerasan fisik berlakulah sopan santun. Hormatilah pejabat pejabat penegak hukum dan jangan sekali-kali menggunakan kekerasan. Memang berat, saya memahami," ujar Prabowo.

Ia juga mengimbau semua pihak menahan diri agar tidak terjadi kekerasan fisik terkait aksi unjuk rasa penolakan hasil Pilpres 2019 yang berlangsung di depan kantor Bawaslu RI, Jakarta.

"Saya mengimbau seluruh pihak, masyarakat yang menyampaikan aspirasinya, pihak kepolisian, pihak TNI, dan semua pihak untuk menahan diri, agar tidak melakukan kekerasan fisik," ujarnya.

Baca: Rusuh Aksi 22 Mei, Masyrakat Jangan Terpengaruh

Prabowo mengatakan, apapun yang terjadi, para pendukungnya harus menahan diri demi bangsa dan negara. Pesan sama disampaikan Prabowo untuk semua pihak agar menahan diri. Hindari kekerasan fisik maupun verbal.

"Termasuk kepada seluruh pejabat publik, pejabat kepolisian politisi, tokoh masyarakat, tokoh agama, netizen dan seluruh anak bangsa untuk menghindari kekerasan verbal pun yang dapat memprovokasi apalagi di bulan Ramadhan yang baik dan suci ini," ujarnya.

Pernyataan Prabowo Subianto disampaikan menyusul aksi unjuk rasa ribuan pendukung capres-cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di depan kantor

Bawaslu RI, Jalan MH Thamrin, Jakarta, sejak Selasa siang hingga Rabu malam kemarin. Aksi unjuk rasa yang semula damai berakhir pada kericuhan dan tindakan anarkis massa di sekitar kantor Bawaslu, Pasar Tanah Abang, dan Asrama Brimob di Jalan KS Tubun, Jati Baru, dan Slipi Jaya.

Dalam jumpa pers tersebut, Prabowo didampingi calon wakil presiden Sandiaga Uno dan elite parpol koalisi. Di antaranya Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufri, Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais, Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon dan Ferry Juliantono, Laksamana Purnawirawan Tedjo Edhy Purdjiatno, Marsekal Purnawirawan Imam Sufaat, dan lainnya. 

Banyak Kepentingan di Balik Kericuhan

Toar Palilingan, pengamat hukum dari Unsrat menilai, agenda kericuhan di Jakarta jelas sudah di-setting oleh kelompok tertentu yang ingin memanfaatkan momen pengumuman hasil Pemilu 2019.

Terutama kelompok yang sama sekali tidak menginginkan elite dalam barisan Presiden Jokowi memerintah kembali. Terlalu banyak kepentingan di balik kericuhan atau kerusuhan tersebut baik ekonomi, politik serta ideologi.

Namun sangat disayangkan para pelaku kerusuhan tersebut tidak menyadari akan adanya agenda terselubung di balik gerakan atau demo atas nama kedaulatan rakyat yang menuntut adanya kecurangan pada pelaksanaan pemilu.

Sebenarnya paslon 02 beserta BPN sudah melakukan langkah-langkah hukum baik laporan kecurangan ke Bawaslu dan upaya akan ke Mahkamah Konstitusi untuk perselisihan hasil perhitungan suara pada tanggal 21 Mei 2019.

Langkah ini menunjukan bahwa paslon 02 menghormati ketentuan peraturan perundangan terkait dengan penyelesaian permasalahan yang timbul dalam proses penyelenggaraan pemilu.

Memang harus diakui ada elite dalam barisan paslon 02 yang memprovokasi agar tidak melakukan upaya sesuai mekanisme perundangan.

Tapi lewat gerakan jalanan bahkan revolusi dan oknum-oknum atau elite tersebut sebagian sudah berurusan dengan penegak hukum.

Untuk Sulut masyarakatnya sangat demokratis. Sampai saat ini, suasana sangat kondusif pasca pengumuman hasil pemilu pada tanggal 21 Mei 2019. Tentunya menjadi kewajiban kita semua untuk tetap menjaga memelihara keadaan tersebut namun harus waspada.

Untuk gerakan anarkistis, sangat jauh dari peradaban maupun kultur apalagi dalam suasana bulan suci Ramadan. Masyarakat Sulut yang beragam dan harmonis sangat menghargai dan menghormati akan suasana ibadah puasa tersebut, tidak akan bisa dipecahkan. (Tribun Network/gle/gta/wly/ryo/juf)