Pilpres 2019
Tak Sepakat dengan Poyuono, Sandiaga Uno Tolak Ajakan 'Tidak Membayar Pajak'
Poyuono mengajak para pendukung pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno untuk tidak membayar pajak
lihat foto
TRIBUNMANADO.CO.ID - Calon Wakil Presiden Nomor Urut 02, Sandiaga Uno, tidak sepakat dengan pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono.
Poyuono mengajak para pendukung pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno untuk tidak membayar pajak.
Ajakan tersebut sebagai bentuk kekecewaan terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Sandiaga mengatakan, saat ini Indonesia masih menjadi negara yang sulit dari segi ekonomi.
Untuk itu, membayar pajak bagi setiap warga negara merupakan kewajiban untuk membangun negara.
Baca: YG Entertainment Ambil Tindakan Video Viral Jennie BLACKPINK Malas Dance
Baca: 7 Fakta Kasus Bocah 6 Tahun Meninggal Tersedat Bakso, Suka Makan Bakso hingga Pesan 3 Porsi
Baca: Kamera Flip Asus Zenfone 6 Seperti Samsung Galaxy A 80, Begini Harga dan Spesifikasi
"Saya ingin mengingatkan kita bahwa negara kita lagi sulit, ekonomi neraca perdagangan kita jeblok. Kita juga lihat pelambatan ekonomi.
"Kita justru perlu meningkatkan rasio pajak kita dengan menambah basis pembayar pajak," kata Sandiaga seusai menghadiri acara ngabuburit di salah satu kampus di kotaMakassar, Sulawesi Selatan, Kamis (16/5/2019).
Sandiaga menambahkan, setiap warga harus mampu meningkatkan revenuemereka dari pajak dengan sistem IT yang lebih baik.
Untuk itu, ia pun mengusulkan bahwa nantinya akan ada penerimaan negara yang dipisah dari Kementerian Keuangan.
"Dan, itu butuh pendekatan yang dihadirkan oleh pemerintahan yang kuat dengan kepemimpinan yang tegas," imbuhnya.
Lebih lanjut Sandiaga berharap bahwa siapapun yang terpilih di Pemilu Tahun 2019 ini mampu menghadirkan pemerintahan yang kuat dan rasio pajak yang lebih besar pula.
"Pajak itu sangat diperlukan untuk membangun negara, jadi pernyataan kami cukup jelas," tandasnya.
Sebelumnya dalam keterangan tertulisnya Rabu (15/5/2019), Arief Poyuono mengajak pendukung Prabowo-Sandiaga untuk menolak membayar pajak kepada pemerintah.
Sebab, pemerintah yang terbentuk dari penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak sah.
"Tolak bayar pajak kepada pemerintahan hasil Pilpres 2019 yang dihasilkan oleh KPU yang tidak legitimate itu adalah hak masyarakat karena tidak mengakui pemerintahan hasil Pilpres 2019," kata Arief.
