Nasib 23 Proyek EBT Masih Menggantung

TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA - Pengembangan proyek energi baru masih tersendat. Lihat saja, puluhan proyek pembangkit listrik energi baru terbarukan (EBT) yang sudah meneken kontrak jual beli atau power purchase agreement (PPA) pada 2017 lalu masih menggantung. Dari 70 proyek yang sudah PPA, hingga kini masih ada 23 proyek listrik EBT yang belum memenuhi syarat pendanaan.

Jumlah itu hanya berkurang satu dibandingkan data per Maret 2019 yang tercatat ada 24 proyek yang terkendala pendanaan. Direktur Bisnis Regional Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara PT PLN Djoko Rahardjo Abumanan mengatakan, pihaknya masih terus berupaya mempertemukan pengembang proyek dengan investor atau lembaga pendanaan. "Sekarang tinggal 23 proyek, satu (proyek) sudah masuk ke grup yang akan mendapatkan pendanaan," kata dia saat dikonfirmasi KONTAN, Sabtu (13/4).

Adapun dari 70 proyek pembangkit listrik EBT yang sudah PPA pada 2017, terdapat lima pembangkit berkapasitas total 35 Megawatt (MW) yang sudah beroperasi komersial atau commercial operation date (COD).

Selain itu, terdapat 29 proyek pembangkit yang masih dalam tahap konstruksi, dengan total kapasitas 780,75 MW. Lalu ada 11 proyek berkapasitas total 76,7 MW yang sudah menyerahkan jaminan pelaksanaan tapi belum menyelesaikan pendanaan atau financial close (FC).

Setelah itu, terdapat 23 proyek dengan total kapasitas 316,12 MW yang belum menyerahkan jaminan pelaksanaan dan belum menyelesaikan. PLN memberikan tenggat hingga Juni kepada pengelola proyek yang belum menyerahkan jaminan pelaksanaan dan belum FC. Jika melewati batas waktu itu, maka kontrak proyek akan diterminasi alias diputus.

Ketua Asosiasi Perusahaan Pengembang Listrik Tenaga Air (APPLTA) Riza Husni menilai, upaya PLN mempertemukan pengembang dan investor cukup positif, tapi hanya bersifat jangka pendek dan terbatas pada proyek EBT yang sudah PPA di 2017. "Ini solusi sementara. Tentu sebagian pengembang PPA mengambil langkah cut loss daripada uangnya enggak kembali sama sekali," sebut dia.

Riza berpendapat, solusi ini tak akan menimbulkan minat investor baru dalam mengembangkan pembangkit EBT, khususnya PLTMH berskala kecil. Sebab, perlu kerangka regulasi yang tepat untuk mendorong pembangkit listrik EBT, sekaligus membantu pengusaha nasional dengan skala usaha yang terbatas.

Kredit Konstruksi Tetap Kencang

Penyaluran kredit konstruksi industri perbankan bergerak naik di awal tahun. Situasi politik dalam negeri  yang diramaikan dengan pemilihan presiden rupanya tidak menyusutkan niat para pelaku usaha untuk memulai pembangunan proyek.

Data Bank Indonesia (BI) menunjukkan, kredit konstruksi yang disalurkan perbankan meningkat per Februari 2019. Baik kredit investasi maupun kredit modal kerja. Kredit konstruksi untuk investasi senilai Rp 105,7 triliun, tumbuh 47,8% secara year on year (yoy). Sedang kredit konstruksi modal kerja mencapai Rp 211,6 triliun, tumbuh 21,4% yoy (lihat tabel).

PT Bank BNI merupakan salah satu bank yang mencatatkan pertumbuhan penyaluran kredit konstruksi. Sepanjang kuartal I 2019, kredit konstruksi BNI mengalami pertumbuhan dua digit. Segmen ini  berkontribusi 6,25% terhadap total portofolio kredit BNI.

Sektor konstruksi termasuk salah satu sektor unggulan dalam menumbuhkan kredit BNI dengan pertumbuhan rata-rata di atas 15%. Hingga pengujung 2019, BNI menargetkan kredit konstruksi bisa tumbuh sekitar 13%-15%.

"Kami mengedepankan azas prudent dengan fokus pemberian kredit ke nasabah berkualitas," kata Direktur Bisnis Korporasi BNI Putrama Wahyu Setyawan, Jumat (12/4).

Proyek BUMN

PT Bank Mandiri Tbk juga mencatatkan pertumbuhan kredit konstruksi. Hanya, bank dengan kode saham BMRI itu belum melaporkan realisasi sepanjang kuartal I-2019. Sedang total outstanding kredit konstruksi yang dicatatkan per Februari mencapai Rp 129,9 triliun, atau tumbuh 68% dibanding periode yang sama tahun lalu.