Targetkan Kasus Suap Garuda Indonesia Selesai Tahun 2019, KPK Gandeng Otoritas Singapura
KPK menargetkan kasus dugaan suap pengadaan pesawat Airbus dan mesin pesawat Rolls-Royce di PT Garuda Indonesia (Persero) dilimpahkan sebelum 2019
lihat foto
TRIBUNMANADO.CO.ID - Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menargetkan kasus dugaan suap pengadaan pesawat Airbus dan mesin pesawat Rolls-Royce di PT Garuda Indonesia (Persero) periode 2004-2015 akan dilimpahkan sebelum tahun 2019 berakhir.
Pada kasus ini KPK menetapkan mantan Dirut PT Garuda Indonesia, Emirsyah Satar dan pendiri PT Mugi Rekso Abadi sekaligus beneficial owner Connaught International Pte. Ltd, Soetikno Soedarjo sebagai tersangka.
“Sebelum kami selesai (sudah dilimpahkan). Itu janji kami seperti itu, tapi ya makanya ini kasus berkembang terus," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung KPK Lama, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (20/2/2019).
Baca: Dari Sejumlah Industri, Perusahaan Pembiayaan Penerbit Surat Utang Terbesar
Baca: KPK Serahkan Aset Rampasan Senilai Rp 110 Miliar ke Kejagung dan BNN
Ia mengatakan, mandeknya penanganan perkara ini lantaran kejahatan ini terjadi lintas negara, salah satunya Singapura karena Connaught International milik Soetikno yang diduga menerima uang dari Rolls-Royce untuk Emirsyah beroperasi di Negeri Jiran tersebut.
"Kita koordinasi dengan otoritas Singapura, perusahaan yang digunakan ada di Singapura untuk menerima uang, kita merjasama dan sejauh ini baik-baik saja. Yakinlah itu pasti akan kita limpahkan," tegasnya.
Emirsyah Satar dan Soetikno Soedarjo telah ditetapkan sebagai tersangka sejak 16 Januari 2017.
Namun, hingga saat ini, KPK belum juga merampungkan penyidikan kasus dugaan suap di PT Garuda.
Bahkan, Emirsyah dan Soetikno hingga kini belum ditahan KPK.
Alex menjelaskan alasan pihaknya belum menahan kedua tersangka.
Baca: Jelang Pertemuan Kim-Trump di Vietnam, Anak-anak TK Belajar Lagu dan Makanan Khas Korea
Baca: Doa I Made Wirawan Iringi Perjalanan Persib Bandung ke Markas Arema FC
Dikatakan, berdasarkan aturan, masa penahanan terhadap tersangka dibatasi hanya 120 hari.
Untuk itu, KPK perlu mempertimbangkan batas waktu penahanan tersebut.
"Jadi kalo penahanan itu kan ada batas maksimal 120 hari. Kalau kita tahan sekarang, sementara penyidik kami masih berupaya untuk lebih memperdalam kasus itu, dan diperkirakan enggak selesai dalam waktu 120 hari, lepas dong (tersangkanya)," katanya.
Dalam kasus ini, KPK menyangka Emirsyah Satar telah menerima uang sebesar USD2 juta dan dalam bentuk barang senilai USD2 juta dari Rolls-Royce melalui pendiri PT MRA Group Soetikno Soedarjo dalam kapasitasnya sebagai Beneficial Owner Connaught International Pte.ltd.
Suap itu diduga terjadi selama Emirsyah menjabat sebagai Dirut PT Garuda Indonesia pada 2005 hingga 2014.
