Kasus KTP Berceceran: Dirjen Dukcapil Duga E-KTP Sengaja Dibuang, Bermotif Politik
Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Suhud Alynudin mengatakan bahwa temuan tercecernya KTP elektronik
Penulis: Tim Tribun Manado | Editor: Lodie_Tombeg
TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA - Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Suhud Alynudin mengatakan bahwa temuan tercecernya KTP elektronik di Pondok Kopi, Jakarta Timur sudah sangat mengkhawatirkan. Pasalnya kejadian tersebut berpotensi menjadi pintu masuk kecurangan pada Pemilu.
"Ini kejadian sudah kesekian kalinya. Jelas mengkhawatirkan dan harus diusut tuntas. Karena hal ini tidak hanya menyangkut potensi kecurangan dalam pemilu, juga menyangkut keamanan negara," ujar Suhud saat dihubungi, Senin, (10/12).
Suhud mengatakan tercecernya ribuan KTP elektronik tersebut sangatlah aneh. Apalagi sebelumnya ada temuan jual beli blangko KTP elektronik di toko online dan Pasar Pramuka.
"Praktik jual beli blangko e-KTP berpotensi memunculkan pemilih siluman dalam Pemilu 2019. Apalagi bersamaan dengan adanya 31 juta data baru yang akan dimasukan dalam data," tuturnya.
Suhud meminta DPR segera memanggil Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo untuk meminta penjelasan tercecernya KTP elektronik dan jual beli blangko e-KTP. DPR harus mendesak Mendagri menyelesaikan permasalahan tersebut secara cepat. "Jika Mendagri tidak bisa menyelesaikan masalah ini dalam waktu cepat lebih baik dia mundur," pungkasnya.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo menduga ada unsur politik dibalik penemuan KTP elektronik di kawasan Pondok Kopi, Jakarta Timur. Karena itu Mendagri meminta adanya upaya penegakan hukum itu perlu dilakukan segera, karena kejadian ini terjadi di tahapan Pemilu 2019.
"Ini tahun politik ya sensitif. Saya menduga ada unsur kesana (motif politik). Harus cari siapa yang bertanggung jawab siapa yang membuang," ujar Tjahjo.
Dia mengindikasikan temuan KTP elektronik di Pondok Kopi, Duren Sawit pada Sabtu (8/12) mempunyai kemiripan seperti apa yang terjadi di Kawasan Selabenda, Kemang, Bogor, pada Mei 2018. Pada saat itu, temuan e-KTP terjadi jelang pelaksanaan Pilkada Jabar 2018.
Pada waktu kejadian di Bogor, ada sekitar 6.000 e-KTP yang jatuh dari truk. Seluruh e-KTP rusak di Gudang Kemendagri itu akan dimusnahkan usai Pilpres 2019. Tujuannya agar ada bukti jika diperlukan nantinya.
"Karena indikasi orang sama yang dulu di Bogor. Yang sekarang tercecer di Duren Sawit rumahnya kok berdekatan mudah-mudahan ini bisa diungkap apa motivasinya," kata dia. Namun, dia mengaku, tidak dapat berspekukasi mengenai temuan e-KTP itu. Dia menyerahkan kepada aparat penegak hukum. Pada Senin ini, Dirjen Dukcapil Kemendagri, Zudan Arif sudah berkoordinasi dengan pihak Polri.
"Nah, kami tunggu hasil penyidikan tuntas dari polisi. Kalau saya melihat ada indikasinya ada unsur di sana walau itu e-KTP sudah kedaluwarsa," tambahnya.
Bentuk Pansus
Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengimbau Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) agar serius menangani kasus temuan tercecernya KTP Elektronik dalam karung di Pondok Kopi, Duren Sawit, Jakarta Timur. Apalagi menurutnya Komisi II berencana mendalamai serius temuan tercecernya KTP elektronik menjelang Pemilu 2019.
"Karena suara-suara di Komisi II sudah hampir nyaring juga untuk membikin semcam pansus," ujar Bamsoet.
Bamsoet mengatakan apabila tercecernya E-KTP itu ditangani dengan baik oleh Kemendagri, maka tidak diperlukan lagi pembentukan Pansus.