Keluarga Kekaisaran Jepang Makin Menyusut, Putri Ayako Lepas Gelar Demi Menikahi Orang Biasa
Putri Ayako mengikuti jejak kakak perempuannya, Noriko yang memutuskan melepas gelar kerajaan setelah menikahi orang biasa pada 2014 lalu.
lihat foto
TRIBUNMANADO.CO.ID - Pekan ini, satu lagi anggota keluarga kekaisaran Jepang melepas gelarnya.
Dikutip TribunTravel.com dari laman abc.net.au, Putri Ayako telah melepas gelar dan hak istimewanya sebagai anggota keluarga kerajaan.
Sebab, Putri Ayako akan menikah dengan kekasihnya yang berasal dari kalangan orang biasa.
Putri Ayako mengikuti jejak kakak perempuannya, Noriko yang memutuskan melepas gelar kerajaan setelah menikahi orang biasa pada 2014 lalu.
Kakak beradik ini akan segera disusul oleh Putri Mako yang juga akan menikahi orang biasa pada 2020.
Melepas gelar kerajaan demi menikah dengan kekasih pilihan yang berasal dari kalangan orang biasa memang terdengar romantis.
Namun, faktanya adalah putri-putri di kekaisaran Jepang memang tidak memiliki banyak pilihan.
Yakni, tidak adanya calon pelamar yang berasal dari kalangan sesama kerajaan, kecuali mereka menikahi seorang sanak saudara laki-laki yang juga sangat sedikit jumlahnya.
Sehingga menikahi orang biasa adalah satu-satunya pilihan mereka.
Baca: Berikut 5 Tips Aman Bagi Kamu yang Naik Pesawat Terbang untuk Pertama Kalinya
Baca: Berikut 4 Fakta Mengejutkan Negara Brasil yang Jarang Diketahui
Keluarga kekaisaran Jepang mungkin merupakan monarki tertua yang berkelanjutan dalam sejarah manusia, tetapi jumlahnya kini menyusut.
Bahkan kemungkinan kekaisaran Jepang menghadapi krisis suksesi dalam beberapa dekade mendatang jika ada lebih banyak putri lagi yang meninggalkan kerajaan.
Di bawah Imperial House Law, undang-undang yang diberlakukan pada 1947 selama pendudukan Amerika di Jepang setelah Perang Dunia II, para putri yang menikah dengan orang biasa harus melepas status kerajaan mereka.
Para putri yang melepas gelar kerajaan memang mendapat tunjangan.
Putri Ayako akan menerima 1,3 juta dolar AS, tetapi setelah itu, ia diharapkan untuk bisa menjaga diri sendiri.
Lauren Richardson, direktur studi Asia-Pacific College of Diplomacy di Australian National University, mengatakan undang-undang tersebut merupakan bagian dari upaya pemotongan biaya pasca-perang dengan tujuan untuk mengurangi jumlah anggota kekaisaran Jepang.
