Inilah 4 Fakta Baru Gempa dan Tsunami Sulteng, Polemik Relawan Asing

TRIBUNMANADO.CO.ID - Proses rehabilitasi rekonstruksi pascabencana di Sulawesi Tengah akan dilakukan pada November 2018.

Hingga saat ini BNPB dan dinas terkait masih melakukan pendataan jumlah kerugian dan kerusakan akibat bencana gempa Donggala dan tsunami Palu.

Baca: Polisi Bekuk 2 Kurir Pembawa Ratusan Butir Ekstasi 

Sementara itu, BNPB menegaskan hanya relawan asing yang memiliki ijin yang diperbolehkan masuk ke Sulawesi Tengah.

Ini sejumlah fakta terbaru terkait bencana alam di Sulawesi Tengah.

1. Rehabilitasi dan Rekonstruksi dimulai November 2018
 

Wakil Presiden Jusuf Kalla, sebagai pemimpin penanganan korban gempa dan tsunami Sulteng, menginstruksikan pelakasaan rehabilitasi dan rekonstruksi dimulai bulan November 2018.

Sementara itu, BNPB akan terus memperbarui data kerusakan dan jumlah kerugian serta kebutuhan rehabilitasi rekonstruksi pascagempa dan tsunami di Sulawesi Tengah.

Baca: Polisi Ambil Rekam Medis Ratna dari RS Bina Estetika

Rencana relokasi warga juga terus dikaji oleh pemerintah kota dan Provinsi Sulteng.

"Pemerintah Provinsi Sulteng sudah berkoordinasi dengan Pemkot Palu dan Pemda Sigi dan Donggala terkait lahan huntara (hunian sementara) bagi korban yang kehilangan rumah," kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Hubungan Masyarakat BNPB Sutopo Purwo Nugroho di kantor BNPB, Utan Kayu, Jakarta Timur, Rabu (10/10/2018).

2. Pentingnya "shelter" evakuasi di daerah rawan gempa dan tsunami
 

Sutopo Purwo Nugroho mengatakan, selama proses rehabilitasi dan rekonstruksi, sejumlah bangunan perlu dilengkapi dengan shelter evakuasi.

Bangunan yang perlu dilengkapi shelter adalah fasilitas publik yang strategis dan letaknya dekat dengan pantai, seperti hotel dan masjid.

Alasannya adalah pertimbangan Kota Palu, Donggala, dan sekitarnya dilalui oleh sesar Palu Koro yang merupakan jalur gempa.