Kawasan Indonesia Timur Masa Depan Indonesia

Kawasan Indonesia Timur meliputi pulau Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara dan Maluku serta Papua, akan menjadi masa depan Indonesia.

Kawasan Indonesia Timur Masa Depan Indonesia
TRIBUNMANADO/CHRISTIAN WAYONGKERE
Peti kemas yang diangkut Kapal MV Spring Mas di Pelabuhan Peti Kemas Bitung, Senin (8/6). 

TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO - Kawasan Indonesia Timur meliputi pulau Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara dan Maluku serta Papua, akan menjadi masa depan Indonesia.

Untuk itu keterbatasan infrastruktur menjadi konsentrasi pemerintah pusat dan daerah serta pengembangan kompetensi sumber daya manusia ditingkatkan.

"Untuk itu memang perlu dilakukan pengembangan untuk Kawasan Timur Indonesiia," ujar Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Selatan Causa Iman Karana dalam Pelatihan Wartawan ekonomi dan bisnis se-Sulawesi yang digelar di Hotel Istana, kota Luwuk.

Karana menambahkan khusus untuk Sulawesi yang terdiri dari enam provinsi, yaitu Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Selatan memiliki share ekonomi terhadap nasional
sebesar 5,89 persen.

Dibandingkan dengan Sumatera yang mampu menyumbang 22,32 persen, Sulawesi masih cukup kecil.

Selama ini peranan pulau Jawa paling mendominasi sumbangan terhadap pembentukan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) nasional yakni 58,36 persen.

"Namun demikian meskipun share kontribusi ekonomi yang terbilang kecil, tapi pertumbuhan ekonomi Sulawesi 8,58 persen, jauh lebih tinggi dibandingkan nasional 4,67 perse (yoy)," ungkapnya.

Hanya saja, inflasi Sulawesi pada bulan September 2015 sebesar 7,97 persen lebih tinggi dibanding nasional yang hanya 6,83 persen. Untuk Inflasi Sulawesi terutama didorong oleh inflasi di Sulut dan Sulsel yang juga memiliki bobot dalam perhitungan inflasi Sulawesi.

"Komoditas yang memberikan andil terbesar di Sulawesi antara lain beras, ikan bandeng dan tukang bukan mandor," ungkapnya.

Hanya saja sumber tekanan inflasi di Indonesia tidak hanya berasal dari sisi permintaan yang dapat dikelola oleh BI, tetapi juga dalam kordinasi dengan pemerintah daerah melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) yang dibentuk hingga kota dan kabupaten.

Hal ini karena Pemda instansi teknis memiliki fungsi dalam menjamin kelancaran pasokan dan distribusi, sehingga stabilitas inflasi dapat terjaga.

Inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pembentukan TPID, untuk menciptakan stabilitas harga di daerah.

Dalam sinergi tersebut, pertumbuhan ekonomi yang didukung inflasi rendah dapat tercapai dengan tersedianya barang yang dibutuhkan dengan mudah dan murah.

"BI melalui TPID memiliki peran menjaga stabilitas harga, melakukan kordinasi antara pemangkau kepentingan, mendorong peningkatan kerjasama antar daerah, yag bertujuan untuk meningkatkan perekonomian," ungkapnya. (Tribun Manado/Herviansyah)

Penulis: Herviansyah
Editor: Fransiska_Noel
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved