Sulut Maju

Rekonsiliasi Data SBR Sensus Ekonomi 2026 Dimulai, Tahlis Galang Tekankan Kolaborasi Semua Pihak

Dok. Pemprov Sulut
REKONSILIASI - Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulut menggelar kegiatan Rekonsiliasi Prelist Statistical Business Register (SBR) sebagai bagian dari persiapan Sensus Ekonomi 2026, Rabu (6/4/2026). Tahlis Galang tekankan kolaborasi semua pihak. 
Ringkasan Berita:
  • Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara bersama Badan Pusat Statistik Sulut menggelar kegiatan Rekonsiliasi Prelist Statistical Business Register (SBR) sebagai bagian dari persiapan Sensus Ekonomi 2026
  • Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang dimulai pada Mei 2026 bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, melainkan membutuhkan kolaborasi seluruh elemen
  • Hasil Sensus Ekonomi 2026 nantinya akan menjadi dasar penting dalam mendukung visi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara

TRIBUNMANADO.CO.ID – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulut menggelar kegiatan Rekonsiliasi Prelist Statistical Business Register (SBR) sebagai bagian dari persiapan Sensus Ekonomi 2026, Rabu (6/4/2026)

Sekretaris Provinsi Sulawesi Utara Tahlis Galang, dalam sambutannya menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dalam menyukseskan agenda nasional tersebut.

REKONSILIASI - Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulut menggelar kegiatan Rekonsiliasi Prelist Statistical Business Register (SBR) sebagai bagian dari persiapan Sensus Ekonomi 2026, Rabu (6/4/2026).
REKONSILIASI - Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulut menggelar kegiatan Rekonsiliasi Prelist Statistical Business Register (SBR) sebagai bagian dari persiapan Sensus Ekonomi 2026, Rabu (6/4/2026). (Dok. Pemprov Sulut)

“Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas penyertaan-Nya, kita dapat hadir bersama dalam kegiatan Rekonsiliasi Prelist Statistical Business Register (SBR) untuk Sensus Ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh BPS Provinsi Sulawesi Utara,” ujar Tahlis.

Ia menjelaskan, pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang dimulai pada Mei 2026 bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, melainkan membutuhkan kolaborasi seluruh elemen, mulai dari pelaku usaha, akademisi, media hingga masyarakat.

“Keberhasilan sensus ini sangat bergantung pada sinergi semua pihak. Pemerintah berperan dalam pendataan dan pengawalan proses, sementara dunia usaha dan masyarakat sebagai responden menjadi penentu kualitas data yang dihasilkan,” jelasnya.

Menurut Tahlis, hasil Sensus Ekonomi 2026 nantinya akan menjadi dasar penting dalam mendukung visi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara, yakni menuju Sulut yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan.

REKONSILIASI - Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulut menggelar kegiatan Rekonsiliasi Prelist Statistical Business Register (SBR) sebagai bagian dari persiapan Sensus Ekonomi 2026, Rabu (6/4/2026).
REKONSILIASI - Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulut menggelar kegiatan Rekonsiliasi Prelist Statistical Business Register (SBR) sebagai bagian dari persiapan Sensus Ekonomi 2026, Rabu (6/4/2026). (Dok. Pemprov Sulut)

Ia memaparkan, kondisi ekonomi Sulut menunjukkan tren positif. Pada tahun 2025, pertumbuhan ekonomi daerah tercatat sebesar 5,66 persen, bahkan dalam 15 tahun terakhir selalu melampaui pertumbuhan nasional.

“Sektor pertanian masih menjadi tulang punggung dengan kontribusi 20,78 persen terhadap PDRB. Disusul sektor perdagangan, transportasi, industri pengolahan, dan konstruksi yang juga memberi kontribusi signifikan,” ungkapnya.

Selain itu, keberadaan Destinasi Super Prioritas (DSP) Likupang menjadi salah satu kekuatan pariwisata Sulut yang berkelas internasional dengan konsep pariwisata berkelanjutan.

Lebih lanjut, Tahlis menegaskan pentingnya data akurat dan terkini dalam merancang kebijakan pembangunan dan menarik investasi ke daerah

“Sensus Ekonomi 2026 akan menjadi potret utuh perekonomian Sulawesi Utara, mulai dari usaha besar hingga mikro, baik formal maupun informal. Ini menjadi landasan pemerintah dalam menentukan prioritas pembangunan dan arah investasi,” katanya.

REKONSILIASI - Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulut menggelar kegiatan Rekonsiliasi Prelist Statistical Business Register (SBR) sebagai bagian dari persiapan Sensus Ekonomi 2026, Rabu (6/4/2026).
REKONSILIASI - Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulut menggelar kegiatan Rekonsiliasi Prelist Statistical Business Register (SBR) sebagai bagian dari persiapan Sensus Ekonomi 2026, Rabu (6/4/2026). (Dok. Pemprov Sulut)

Ia menambahkan, rekonsiliasi data SBR menjadi langkah strategis untuk memastikan validitas data usaha sebelum pelaksanaan sensus di lapangan.

“SBR merupakan direktori usaha hasil integrasi berbagai sumber data antar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Melalui rekonsiliasi ini, kita memastikan data benar-benar mencerminkan kondisi riil ekonomi di Sulawesi Utara,” jelasnya.

Diharapkan, melalui kegiatan ini dapat disusun database prelist yang akurat sebagai acuan petugas sensus, mencakup seluruh skala usaha mulai dari UMKM hingga perusahaan besar di seluruh kabupaten dan kota di Sulut.

“Akurasi pada tahap awal sangat krusial dalam menentukan kualitas hasil akhir sensus,” pungkas Tahlis Galang. (Ren)

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Manado dan Google News Tribun Manado untuk pembaharuan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.