Stunting 20,8 Persen, Pemprov Sulut Perkuat Pembangunan Keluarga Hadapi Bonus Demografi

Ringkasan Berita:

• Wakil Gubernur Sulut, Dr J Victor Mailangkay hadiri Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Program Bangga Kencana Tahun 2026 di Manado, Rabu (15/4/2026).
• Berdasarkan data terbaru, prevalensi stunting di Sulut masih berada di angka 20,8 persen. 
• Wagub Victor menegaskan bahwa pembangunan keluarga menjadi fondasi utama dalam mencetak generasi yang sehat, produktif, dan berdaya saing. 

TRIBUNMANADO.CO.ID – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) terus memperkuat pembangunan keluarga sebagai langkah strategis menghadapi tantangan kualitas sumber daya manusia di tengah bonus demografi.

Berdasarkan data terbaru, prevalensi stunting di Sulut masih berada di angka 20,8 persen. Sementara itu, total fertility rate (TFR) tercatat 2,04, dan angka kelahiran remaja usia 15–19 tahun mencapai 33,2 per 1.000 perempuan.

Wakil Gubernur Sulut, Dr J Victor Mailangkay, menegaskan bahwa pembangunan keluarga menjadi fondasi utama dalam mencetak generasi yang sehat, produktif, dan berdaya saing.

“Dari keluarga yang kuat, akan lahir generasi masa depan yang menentukan arah pembangunan daerah,” ujar Mailangkay saat membuka Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Program Bangga Kencana Tahun 2026 di Manado, Rabu (15/4/2026).

Ia menjelaskan, Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) kini tidak lagi hanya berfokus pada pengendalian jumlah penduduk, tetapi telah berkembang menjadi instrumen penting dalam pembangunan kualitas manusia secara menyeluruh.

Program tersebut, kata dia, menjangkau seluruh siklus kehidupan, mulai dari remaja hingga lanjut usia.

Dalam upaya memperkuat kebijakan, Pemprov Sulut juga telah mengintegrasikan 30 indikator Peta Jalan Pembangunan Kependudukan ke dalam dokumen perencanaan daerah sejak tahun 2025.

“Langkah ini dilakukan agar kebijakan yang diambil berbasis data dan lebih tepat sasaran,” katanya.

Meski demikian, sejumlah tantangan masih dihadapi.

Selain tingginya angka stunting, fenomena kelahiran usia remaja dan belum meratanya akses layanan keluarga berencana di wilayah kepulauan serta daerah terpencil menjadi perhatian serius.

“Kita tidak boleh lengah. Persoalan kependudukan hari ini akan sangat menentukan kualitas pembangunan di masa depan,” tegasnya.

Mailangkay juga menekankan pentingnya penguatan sistem data dan informasi keluarga, serta pemerataan layanan kesehatan reproduksi hingga ke wilayah sulit dijangkau.

Percepatan penurunan stunting, lanjut dia, difokuskan melalui intervensi berbasis keluarga, khususnya pada 1.000 hari pertama kehidupan.

Dalam hal ini, peran Tim Pendamping Keluarga dinilai sangat penting untuk memastikan program berjalan efektif di lapangan.

Selain itu, pembangunan generasi muda melalui program GenRe dan Pusat Informasi dan Konseling Remaja terus diperkuat.

Begitu pula dengan pemberdayaan lansia melalui program Lansia Berdaya.

Menurut Mailangkay, keberhasilan pembangunan keluarga membutuhkan sinergi semua pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga masyarakat.

Rakorda tersebut diharapkan mampu menghasilkan langkah konkret untuk menjawab berbagai persoalan di lapangan, termasuk penanganan keluarga berisiko stunting dan keterbatasan layanan di wilayah kepulauan.

“Keberhasilan program ini tidak hanya dilihat dari perencanaan, tetapi dari sejauh mana mampu menghadirkan perubahan nyata bagi masyarakat,” tandasnya. (Ren)

Baca juga: Kinerja Keuangan Pemprov Sulut 2025 Menguat, Jadi Fondasi Pembangunan