Gubernur YSK–Menteri PKP Sepakati Program Perumahan Besar-besaran, 8.000 Rumah BSPS Digelontorkan

Ringkasan Berita:

• Gubernur Yulius Selvanus Komaling (YSK) bergerak cepat memperjuangkan kebutuhan hunian layak bagi warga Sulawesi Utara
• Langkah strategis itu diwujudkan melalui pertemuan intensif bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait
• Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak menyepakati program perumahan komprehensif yang langsung dialokasikan untuk Sulawesi Utara

TRIBUNMANADO.CO.ID – Gubernur Yulius Selvanus Komaling (YSK) bergerak cepat memperjuangkan kebutuhan hunian layak bagi warga Sulawesi Utara.

Langkah strategis itu diwujudkan melalui pertemuan intensif bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Jumat (27/2/2026) di kantor Kementerian PKP.

Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak menyepakati program perumahan komprehensif yang langsung dialokasikan untuk Sulawesi Utara.

Kesepakatan ini dinilai sebagai lompatan besar dalam pemenuhan kebutuhan rumah layak huni di Bumi Nyiur Melambai. 

Gubernur Yulius menegaskan, sinergi pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci agar program benar-benar menyentuh masyarakat.

“Langkah ini penting agar seluruh program berjalan efektif, transparan, dan tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan,” ujar Yulius.

8.000 Unit BSPS dan Rusun MBR di Manado

Hasil pertemuan tersebut menghasilkan sejumlah alokasi besar untuk Sulut. Salah satu yang paling mencolok adalah lonjakan signifikan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) menjadi 8.000 unit rumah. Sebelumnya, alokasi untuk Sulut hanya 748 unit.

Tak hanya itu, pemerintah pusat juga menyetujui pembangunan rumah susun (rusun) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Tahap pertama akan dibangun satu tower di Kota Manado.

Selain MBR, sekitar 400 hingga 600 unit rumah pada tahap awal juga disiapkan bagi ASN, pelaku UMKM, TNI, Polri, atlet hingga tokoh agama melalui skema kerja sama.

Program rumah subsidi melalui skema Tapera pun mendapat alokasi 7.000 unit untuk Sulawesi Utara.

Respons Bencana dan Penanganan Kawasan Kumuh

Program ini juga menyasar penanganan kawasan kumuh dan pembangunan rusun asrama.

Termasuk pembangunan hunian bagi masyarakat Kabupaten Kepulauan Sitaro yang terdampak banjir pada awal 2026.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya terpadu pemerintah dalam meningkatkan kualitas permukiman sekaligus mempercepat pemulihan pascabencana.

UMKM dan Pengembang Lokal Dapat Suntikan Modal

Tak hanya pembangunan fisik, kerja sama ini juga menyentuh sektor ekonomi. Kementerian PKP menyiapkan fasilitas Kredit Modal Kerja dan Investasi bagi UMKM dengan plafon hingga Rp 5 miliar dan subsidi bunga 5 persen.

Selain itu, pengembang lokal di Sulawesi Utara akan mendapat dukungan pembiayaan hingga Rp 50 miliar guna mempercepat pembangunan hunian rakyat.

Sinkronisasi Data dengan BPS

Untuk memastikan seluruh bantuan tepat sasaran, Menteri PKP telah berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik guna melakukan sinkronisasi data secara real-time.

Rencananya, Maruarar Sirait akan melakukan kunjungan kerja ke Sulawesi Utara pada April 2026 mendatang.

Kunjungan tersebut bertujuan memastikan implementasi program berjalan sesuai target serta memperkuat sinergi pusat dan daerah dalam menghadirkan hunian layak bagi masyarakat. (Ren)

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Manado dan Google News Tribun Manado untuk pembaharuan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.