Tanggapi Pernyataan MUI Sulut, Habib Umar: Harap Tidak Dijadikan Persoalan Besar

Ringkasan Berita:

• Pendakwah Sulawesi Utara Habib Umar Bin Toha Al-Habsyi, menanggapi polemik ketidakhadiran Gubernur Sulut dalam pelantikan pengurus MUI Sulut
• Menurut Habib Umar, sikap yang ditunjukkan MUI Sulut dengan menyampaikan kritik terbuka kepada Pemerintah Provinsi Sulut dinilai berlebihan
• Habib Umar juga mengingatkan bahwa Gubernur bukan hanya milik satu kelompok atau organisasi tertentu, melainkan milik seluruh masyarakat Sulawesi Utara

TRIBUNMANADO.CO.ID – Pendakwah Sulawesi Utara Habib Umar Bin Toha Al-Habsyi, menanggapi polemik ketidakhadiran Gubernur Sulut dalam pelantikan pengurus MUI Sulut yang digelar 14 Februari 2026 lalu.

Menurut Habib Umar, sikap yang ditunjukkan MUI Sulut dengan menyampaikan kritik terbuka kepada Pemerintah Provinsi Sulut dinilai berlebihan.

"Menanggapi sikap MUI Sulawesi Utara yang mengeluarkan kritik kepada Pemprov Sulut, menurut saya itu termasuk kekanak-kanakan. Sebagai tokoh harusnya lebih dewasa,” ujar Habib Umar, Rabu (18/2/2026).

Ia menilai, jika MUI memposisikan diri sebagai mitra pemerintah, maka komunikasi seharusnya dibangun lebih awal sebelum menentukan jadwal kegiatan penting seperti pelantikan.

“Kalau merasa sebagai mitra pemerintah, mestinya bangun komunikasi dulu dengan pimpinan daerah untuk menanyakan kesiapan waktu beliau. Jangan tiba-tiba kirim undangan dengan jadwal yang sudah ditentukan sepihak,” katanya.

Habib Umar juga mengingatkan bahwa Gubernur bukan hanya milik satu kelompok atau organisasi tertentu, melainkan milik seluruh masyarakat Sulawesi Utara tanpa membedakan agama dan golongan.

Ia pun meminta semua pihak memahami padatnya agenda Gubernur Sulut saat itu.

Diketahui, di waktu yang sama, Gubernur Yulius Selvanus Komaling tengah menghadiri sejumlah kegiatan, termasuk agenda di Bolaang Mongondow Selatan serta rangkaian peringatan Peristiwa Merah Putih.

“Ketidakhadiran Gubernur jangan dijadikan persoalan besar. Itu hal yang wajar karena kesibukan beliau, apalagi sudah ada agenda lain yang terjadwal,” jelasnya.

Di akhir pernyataannya, Habib Umar mengajak para tokoh MUI Sulut untuk lebih mengedepankan komunikasi dan kedewasaan dalam bermitra dengan pemerintah daerah.

“Saya mengajak seluruh tokoh di MUI untuk lebih dewasa. Kalau bermitra dengan pemerintah, bangun komunikasi lebih dulu dengan Pak Gubernur atau jajaran Pemprov. Jadwal itu seharusnya dibicarakan bersama, bukan sepihak,” pungkasnya 

Sebelumnya, Pimpinan MUI Sulut bertemu langsung dengan Gubernur Sulut Yulius Selvanus Komaling (YSK) di Wisma Negara Bumi Beringin, Minggu (15/2/2026).

Pertemuan tersebut menjadi momentum klarifikasi terkait absennya gubernur pada pelantikan MUI yang digelar sehari sebelumnya, Sabtu (14/2/2026).

Hadir dalam dialog itu Ketua Dewan Pertimbangan MUI Sulut KH Abdul Wahab Abdul Gafur Lc bersama pengurus MUI Agus Budiarsio.

Suasana pertemuan berlangsung akrab. Kedua belah pihak membahas secara terbuka persoalan yang sempat menjadi perhatian publik.

Gubernur YSK menegaskan, tidak pernah ada jarak antara dirinya dan MUI maupun organisasi keagamaan lain di Sulawesi Utara.

“Tidak ada jurang antara saya dan MUI. Itu sebabnya saya merasa, kenapa sampai ada anggapan seperti itu. Kapan kegiatan umat Muslim saya tidak hadir?” ujar YSK.

Ia menjelaskan, ketidakhadirannya dalam pelantikan bukan karena mengabaikan undangan, melainkan telah mengutus perwakilan. Padatnya agenda pemerintahan, baik di daerah maupun di pusat, disebutnya menjadi faktor yang memicu miskomunikasi.

“Mungkin ada komunikasi yang kurang maksimal. Agenda Gubernur sangat padat, sehingga terkadang terjadi hambatan komunikasi. Kalau komunikasi kurang baik, bisa muncul persepsi negatif,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, YSK juga menyampaikan permohonan maaf secara pribadi atas ketidakhadirannya.

“Kalau ada miss seperti ini, saya mohon maaf. Tapi perlu dipahami, saya bukan milik satu organisasi saja. Ada tanggung jawab kepada masyarakat luas, daerah, dan juga pemerintah pusat,” katanya.

Ia memastikan pintu komunikasi selalu terbuka bagi seluruh elemen masyarakat.

“Kita tidak pernah menutup pintu. Bahkan jam 2 pagi pun masih kami terima. Tidak ada organisasi atau masyarakat yang tidak mendapat perhatian,” tegasnya.

Ketua Dewan Pertimbangan MUI Sulut KH Abdul Wahab Abdul Gafur mengapresiasi keterbukaan gubernur dalam menerima langsung jajaran MUI.

“Sebagai Ketua Dewan Pertimbangan, saya merasa perlu datang. Dan hari ini kita melihat keterbukaan Pak Gubernur. Komunikasi memang sangat penting,” ujarnya.

Ia mengakui persoalan yang terjadi lebih disebabkan oleh tersendatnya komunikasi.

“Sudah plong semua. Apa yang terjadi kemarin, Alhamdulillah sudah jelas. Mungkin kita juga terlalu terpaku pada aturan protokoler. Kadang bukan hanya minta waktu, tapi bagaimana bisa menyesuaikan waktu Pak Gubernur,” katanya.

KH Abdul Wahab memastikan hasil pertemuan tersebut akan disampaikan kepada seluruh pengurus MUI yang baru dilantik. Ia juga menegaskan komitmen MUI untuk mendukung program kerja Gubernur YSK demi kemajuan Sulut.

Dalam waktu dekat, MUI juga berencana menggelar silaturahmi lanjutan bersama seluruh pengurus dan gubernur.

“Insyaallah akan ada pertemuan dengan seluruh pengurus MUI yang baru. Kita akan duduk bersama,” tutupnya.

Pertemuan ini sekaligus menjadi penegasan bahwa hubungan antara Pemprov Sulut dan MUI tetap harmonis. (Ren)

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Manado, Threads Tribun Manado dan Google News Tribun Manado untuk pembaharuan lebih lanjut tentang berita populer lainnya