Transfer ke Daerah Turun Drastis, Gubernur YSK Beber Kondisi Fiskal Sulut di Sarasehan Nasional

Ringkasan Berita:

• Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus Komaling mengungkap kondisi fiskal daerah yang semakin berat akibat penurunan besar pada Transfer ke Daerah
• Gubernur YSK menegaskan bahwa pemerintah daerah se-Provinsi Sulawesi Utara akan menghadapi tekanan fiskal
• Pemprov Sulut sendiri mengalami penurunan TKD sebesar Rp 593.897.132.000

TRIBUNMANADO.CO.ID - Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus Komaling (YSK) mengungkap kondisi fiskal daerah yang semakin berat akibat penurunan besar pada Transfer ke Daerah (TKD). 

Hal ini disampaikan dalam Sarasehan Nasional bertema Obligasi Daerah yang digelar di Ruang C.J. Rantung Kantor Gubernur Sulut, Rabu (19/11/2025).

Dalam pemaparannya, Gubernur YSK menegaskan bahwa pemerintah daerah se-Provinsi Sulawesi Utara akan menghadapi tekanan fiskal serius pada tahun anggaran 2026.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, total penurunan TKD untuk seluruh Pemda di Sulut mencapai Rp3.150.846.565.000. Penurunan ini disebut Gubernur sebagai salah satu yang paling signifikan dalam beberapa tahun terakhir.

Tak hanya itu, Pemprov Sulut sendiri mengalami penurunan TKD sebesar Rp 593.897.132.000.

“Ini situasi yang sangat berat. Penurunan TKD dalam jumlah besar otomatis berdampak pada kemampuan pemerintah daerah menjalankan proyek prioritas,” tegas Gubernur YSK.

Gubernur YSK juga menyampaikan kabar kurang menggembirakan lainnya: Pemprov Sulut tidak menerima DAK Fisik dan Insentif Fiskal pada tahun 2026.

Sementara DAU dan DBH juga ikut mengalami pengurangan yang signifikan, sehingga memperburuk ruang fiskal yang memang sudah sempit.

Lebih jauh, Gubernur menjelaskan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU), yang selama ini menjadi sumber pembiayaan terbesar, kini terserap sepenuhnya untuk belanja wajib.

“DAU habis untuk gaji ASN sebesar Rp1,1 triliun. Di saat bersamaan, kita masih harus membayar cicilan pokok dan bunga pinjaman PEN,” ungkapnya.

Kondisi ini menyebabkan Pemprov kesulitan mengalokasikan dana ke sektor penting seperti pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.

Dengan tekanan fiskal yang semakin kuat, Gubernur YSK menegaskan perlunya strategi pendanaan alternatif. Menurutnya, jika tak segera diantisipasi, penurunan TKD akan menghambat momentum pembangunan.

Pemprov Sulut mendorong sinergi pendanaan bersama kementerian/lembaga, serta menjajaki skema KPDBU dan peluang penerbitan obligasi atau sukuk daerah sebagai opsi pembiayaan.

“Kita harus kreatif membuka sumber pembiayaan baru agar pembangunan tidak berhenti,” tegas Gubernur. (Ren)

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Manado, Threads Tribun Manado dan Google News Tribun Manado untuk pembaharuan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.