Bupati Sangihe Michael Thungari Hadiri Rakor KPK RI dan Pemda Sulut, Tegaskan Komitmen Cegah Korupsi

Ringkasan Berita:

• Bupati Sangihe Michael Thungari, menghadiri Rapat Koordinasi Optimalisasi Kerja Sama Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Pemda Sulut, Selasa (12/5/2026)
• Michael Thungari mengatakan pemerintah daerah mendukung penuh langkah-langkah strategis yang dilakukan KPK RI bersama ATR/BPN dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan
• Sinergi antara pemerintah daerah, KPK, dan ATR/BPN menjadi langkah penting dalam memperkuat tata kelola pertanahan yang lebih baik dan berkeadilan

TRIBUNMANADO.CO.ID - Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe Michael Thungari, menghadiri Rapat Koordinasi Optimalisasi Kerja Sama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia bersama Pemerintah Daerah se-Provinsi Sulawesi Utara yang dilaksanakan di Wisma Negara Bumi Beringin, Selasa (12/5/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Bupati didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Melanchton Harry Wolff, serta Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Sangihe, Raynolds Alex Mukau.

Rapat koordinasi itu menjadi wadah memperkuat sinergi antara KPK RI, Kementerian ATR/BPN, serta seluruh pemerintah daerah di Sulawesi Utara dalam mendorong pencegahan korupsi dan penguatan ekonomi daerah melalui transformasi pelayanan publik di bidang pertanahan dan tata ruang.

Bupati Michael Thungari mengatakan, pemerintah daerah mendukung penuh langkah-langkah strategis yang dilakukan KPK RI bersama ATR/BPN dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.

“Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe berkomitmen mendukung upaya pencegahan korupsi melalui pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan berpihak kepada masyarakat,” ujar Thungari.

Ia menambahkan, kerja sama lintas sektor sangat penting untuk memastikan pengelolaan pertanahan dan tata ruang berjalan sesuai aturan serta mampu memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

“Sinergi antara pemerintah daerah, KPK, dan ATR/BPN menjadi langkah penting dalam memperkuat tata kelola pertanahan yang lebih baik dan berkeadilan,” katanya.

Dalam rakor tersebut juga dibahas Program Optimalisasi Pemanfaatan Tanah dan Ruang untuk Mendorong Perekonomian Daerah sebagai bagian dari transformasi pelayanan publik.

Program itu akan diwujudkan melalui implementasi 9 Paket Program Kerja Sama yang disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan masing-masing kabupaten/kota di Sulawesi Utara dengan tetap mengedepankan prinsip transparansi dan tanggung jawab.

Selain itu, para pimpinan daerah provinsi maupun kabupaten/kota bersama jajaran Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan turut melakukan Penandatanganan Komitmen Bersama Pencegahan Korupsi dan Penguatan Ekonomi Daerah Melalui Transformasi Pelayanan Publik Bidang Pertanahan dan Tata Ruang.

Penandatanganan tersebut menjadi bentuk nyata kesepakatan seluruh pihak untuk memperkuat kolaborasi, meningkatkan akuntabilitas, serta menghadirkan tata kelola pertanahan dan tata ruang yang lebih transparan dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Manado dan Google News Tribun Manado untuk pembaharuan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.