Daftar 10 Negara yang Menolak Palestina Merdeka di Majelis Umum PBB, Ada Tetangga Indonesia

TRIBUNMANADO.CO.ID - Majelis Umum PBB pada Jumat (12/9/2025) resmi mengadopsi Deklarasi New York 2025, sebuah dokumen yang menegaskan kembali komitmen dunia internasional terhadap penyelesaian damai konflik Israel-Palestina melalui jalur solusi dua negara.

Dari total suara, sebanyak 142 negara anggota menyatakan dukungan, sementara 10 negara menolak dan 12 memilih abstain.

Meski tidak semua negara sepakat, hasil ini menunjukkan mayoritas komunitas global masih menaruh harapan pada tercapainya perdamaian abadi di kawasan Timur Tengah.

Baca juga: Korea Utara Eksekusi Mati Warganya yang Ketahuan Nonton Drama Korea Selatan

Deklarasi ini dipandang sebagai langkah penting dalam memperkuat posisi Palestina di forum internasional sekaligus menegaskan kembali urgensi akuntabilitas, keadilan, dan jalan keluar yang adil bagi kedua pihak.

Deklarasi New York 2025 atau New York Declaration adalah hasil konferensi tingkat tinggi PBB pada akhir Juli lalu, yang disusun bersama oleh Perancis dan Arab Saudi selaku ketua bersama konferensi serta sejumlah kelompok kerja.

Dokumen itu merinci langkah-langkah konkret menuju gencatan senjata di Gaza, pembebasan sandera, serta pembentukan negara Palestina yang berdaulat.

Resolusi juga menegaskan kembali penolakan internasional terhadap pembangunan permukiman ilegal Israel di Tepi Barat, yang dianggap menghambat prospek terbentuknya negara Palestina merdeka.

Di samping itu, resolusi ini menyerukan perlucutan senjata Hamas dan menyingkirkan kelompok tersebut dari pemerintahan di Gaza, sembari mendorong normalisasi hubungan antara Israel dan negara-negara Arab.

Pengamat tetap Palestina menyampaikan apresiasi kepada negara-negara pendukung, sekaligus menyerukan agar pihak-pihak yang masih mendorong perang beralih pada akal sehat.

Menurutnya, pilihan perdamaian adalah jalan terbaik bagi kawasan untuk membuka pintu integrasi, pembangunan, dan kerja sama regional.

Perwakilan Perancis menyebut deklarasi ini sebagai peta jalan yang jelas menuju solusi dua negara.

Mereka menegaskan bahwa pencapaian tersebut hanya mungkin terjadi jika ada gencatan senjata segera, pembebasan sandera, dan langkah nyata membangun Palestina yang layak.

Namun, Amerika Serikat menolak resolusi ini. Sebelum pemungutan suara, delegasi AS menilai keputusan UNGA sekadar aksi simbolis yang tidak tepat waktu.

Menurut Washington, langkah itu justru dapat mengganggu upaya diplomasi serius yang sedang diupayakan untuk menghentikan konflik.

Lantas, negara mana saja yang menolak resolusi tersebut dan tidak menghendaki pembentukan negara Palestina berdiri?

Negara yang menolak Palestina merdeka

Dikutip dari laman resmi PBB, sebanyak 142 negara anggota menyatakan dukungan terhadap New York Declaration, 10 negara menolak, dan 12 memilih abstain.

Memang tidak semua negara menyambut baik gagasan yang meneguhkan jalur menuju solusi dua negara bagi Palestina.

Israel bersama sembilan negara lain, termasuk Amerika Serikat menolak kemerdekaan Palestina. Negara tetangga Indoensia yakni Papua Nugini juga mengambil sikap serupa.

Untuk lebih jelasnya, berikut daftar negara yang menolak resolusi Palestina merdeka di Majelis Umum PBB:

1. Israel
2. Amerika Serikat 
3. Papua Nugini
4. Argentina
5. Hungaria
6. Paraguay
7. Tonga
8. Mikronesia
9. Nauru
10. Palau

Penolakan tersebut menegaskan masih adanya perpecahan tajam di kancah internasional terkait pengakuan dan legitimasi Palestina sebagai negara merdeka.

Sementara mayoritas dunia menilai deklarasi ini sebagai jalan menuju perdamaian, kelompok penentang justru melihatnya dengan kacamata politik dan keamanan masing-masing.

Pemungutan suara di tengah serangan Israel

Sebagaimana diberitakan Al Jazeera, Jumat (12/9/2025), pemungutan suara Majelis Umum PBB berlangsung di saat Israel meningkatkan eskalasi militernya di kawasan.

Dalam sepekan terakhir, militer Israel melancarkan serangan mematikan yang menjangkau berbagai negara di Timur Tengah mulai dari Lebanon, Yaman, Suriah, Tunisia, hingga Qatar selain operasi intensif di Gaza dan Tepi Barat yang diduduki.

Ketegangan makin memuncak setelah Dewan Keamanan PBB, pada Kamis, (11/9/2025) mengecam keras serangan Israel di Doha yang menewaskan lima anggota Hamas.

Mereka tengah terlibat pembicaraan terkait usulan kesepakatan baru dari Presiden AS Donald Trump.

Perdana Menteri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani hadir langsung dalam sidang darurat DK PBB dan menuding kepemimpinan Israel bersikap sombong.

Ia menegaskan, serangan saat proses mediasi adalah indikasi jelas bahwa Israel sengaja menggagalkan upaya perdamaian.

Sementara itu, di Gaza, masyarakat sipil tetap menjadi korban utama. Tepat pada hari Jumat, sesaat setelah hasil pemungutan suara PBB diumumkan, serangan artileri dan bom udara Israel menewaskan sedikitnya 59 orang.

Militer Israel mengeklaim telah menyelesaikan lima gelombang serangan udara di Kota Gaza, menargetkan lebih dari 500 titik yang disebut sebagai infrastruktur Hamas, dan berjanji akan terus meningkatkan intensitas serangan secara terfokus.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com

-

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Manado dan Google News Tribun Manado untuk pembaharuan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.

Baca berita lainnya di: Google News

WhatsApp Tribun Manado: Klik di Sini