Intip Harta Kekayaan Anggota DPR Deddy Sitorus yang Didesak Segera Ditindak Tegas oleh PDIP

TRIBUNMANADO.CO.ID - Sebanyak 5 anggota DPR RI kini dinonaktifkan diakibatkan karena sikap mereka yang menyinggung masyarakat.

Bahkan dari 5 anggota DPR tersebut 4 diantaranya rumahnya dijarah massa.

Lantas satu anggota DPR RI dari fraksi PDIP Deddy Sitorus juga menjadi sorotan.

Hal ini dikarenakan sebelumnya Deddy Sitorus sempat memberikan pernyataan menggunakan istilah rakyat jelata.

Terkait hal tersebut kini PDIP didesak untuk melakukan tindakan terhadap Deddy Sitorus.

PDIP Didesak Ambil Langkah Tegas Soal Deddy Sitorus

Terkait pernyataan kontroversialnya, publik pun kini mendesak agar PDIP mengambil langkah tegas dalam menindak Deddy Sitorus, minimal mengikuti langkah-langkah Partai Nasdem, Partai Golkar, dan PAN dengan menonaktifkan anggotanya dari kursi DPR RI.

Di media sosial X (dulu Twitter), muncul pertanyaan mengapa PDIP belum mengambil langkah apa pun terkait Deddy Sitorus.

Bahkan, PDIP dinilai seolah-olah masih 'melindungi' kadernya yang bernama lengkap Deddy Yevri Hanteru Sitorus dan lahir di Pematang Siantar, Sumatera Utara 17 November 1970 itu.

Jika PDIP berani mengambil tindakan tegas terhadap Deddy Sitorus, maka itu berarti bahwa partai berlambang banteng hitam dengan moncong putih ini benar-benar mendengarkan aspirasi rakyat.

Istilah "rakyat jelata" yang dilontarkan Deddy Sitorus juga terkesan jauh dari citra PDIP yang dekat dengan rakyat kecil alias wong cilik.

Lebih lanjut, salah satu desakan keras datang dari influencer sekaligus aktivis diaspora, Salsa Erwina Hutagalung.

Melalui sebuah unggahan di media sosial Instagramnya, @salsaer, Minggu (31/8/2025), Salsa menantang PDIP untuk berani mengambil langkah tegas terhadap Deddy Sitorus.

"PDIP Perjuangan, hari ini kita melihat beberapa anggota yang pernah berlaku arogan dan menyakiti masyarakat sudah dinonaktifkan oleh partai masing-masing," kata Salsa dalam video unggahannya.

"Tapi, sampai saat ini, kita masih menunggu, bagaimana dengan jawaban kalian terhadap anggota kalian yang pernah menghina rakyat, terutama dan paling utama adalah juara dunia manusia paling arogan sedunia yang tidak mau disamakan dengan rakyat jelata yang ngasih dia makan. Jadi, kapan kalian akan segera mengambil tindakan tegas?" lanjutnya.

Salsa juga menambahkan, PDIP diharapkan tidak sekadar mengambil langkah penonaktifan yang menurutnya tidak transparan, serta masih belum jelas konsekuensi dan durasinya.

PDIP sebagai partai yang ditunggu-tunggu responnya, harap Salsa, dapat mengambil tindakan yang lebih tegas dibandingkan partai-partai sebelumnya yang hanya menonaktifkan anggotanya.

"Jadi, kita berharap karena kalian sudah merespon paling lama, semoga kalian datang dengan respon yang sangat tegas, pecat sebagai anggota parlemen, pecat sebagai anggota parpol, diharamkan untuk pernah masuk lagi ke partai politik," ujar Salsa.

"Yang tegas, yang jelas, yang transparan, yang tidak dengan pidato normatif yang membuat masyarakat bertanya-tanya lagi," tandasnya.

Deddy Sempat Beri Klarifikasi

Setelah potongan video acara "Kontroversi" tersebut beredar viral, Deddy Sitorus memberikan klarifikasi dan mengatakan bahwa narasi yang beredar sangat menyesatkan.

Menurutnya, ada framing yang sengaja dibentuk buzzer terhadap video itu. 

"Di sana video dipotong pernyataan saya seolah-olah jangan samakan DPR dengan rakyat jelata. Dia tidak memasukkan video secara utuh. Host saat itu membandingkan gaji anggota DPR dengan pekerja UMR. Itu kan perbandingan yang tidak setara. Seperti Anda membandingkan gaji jenderal dengan prajurit. Itu sesat logika," kata Deddy, seperti dikutip dari Instagram resminya, Sabtu (23/8/2025), dilansir TribunJakarta. 

Potongan video tersebut, kata Deddy, sengaja diviralkan buzzer untuk menyerang dirinya dan PDI Perjuangan. 

Selain itu, Deddy menyinggung adanya operasi buzzer dengan anggaran sebesar Rp8 miliar, untuk menggiring opini publik. 

"Sama buzzer ini motong video dibuat seolah-olah hanya pernyataan, jangan samakan DPR dengan rakyat. Oh, jahat banget kalian tapi rendahan sih. (Gara-gara itu) saya dihajar komentar-komentar buzzer di mana-mana, masya allah," lanjutnya. 

Deddy memberikan klarifikasi bahwa dalam talkshow itu, dirinya menolak perbandingan gaji DPR dengan rakyat biasa. 

Menurutnya, gaji DPR semestinya dibandingkan dengan profesi yang setingkat, bukan lebih rendah. 

"Kalau mau bandingkan gaji DPR, bandingkan dong dengan pejabat dari lembaga tinggi lainnya. Misalnya menteri, kapolri, dirjen dan deputi lembaga negara. Masa dibandingkan dengan pekerja UMR," katanya. 

Deddy melanjutkan, pertanyaan itu sengaja dilempar host kala itu demi memantik perdebatan. 

"Jadi, kalau ada yang bilang saya seolah-olah DPR itu tidak setara dengan rakyat, itu pikiran go*lok. Karena esensinya di talkshow itu bicara soal gaji bukan status. Jadi buzzer-buzzer bayaran, saya diamin. Biarin lah kalian dapat makan, tetapi banyak orang terpengaruh karena video itu hanya secuil," pungkasnya.

Profil

Deddy Yevri Hanteru Sitorus, seorang politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang kini menjabat sebagai Anggota DPR RI.

Sebelum menjabat sebagai Anggota DPR RI, Deddy Sitorus itu juga telah berkecimpung di sejumlah perusahaan.

Ia tercatat pernah menjadi Komisaris di perusahaan PT Berkah Multi Cargo hingga PT Takagama.

Berikut profil Deddy Sitorus.

Deddy Sitorus mengawali karier dengan menjabat sebagai Komisaris PT Takagama.

Tak berselang lama, ia ditunjuk menjadi Direktur Eksekutif PT Optima Consulting Network dari 2010 hingga 2012.

Kemudian, Dedy bekerja sebagai analis di Indonesia Country Representative Exclusive.

Pada tahun 2012 hingga 2014, ia diangkat menjadi Komisaris PT Optima Consulting Network.

Berkat kinerja dan prestasinya, Deddy kembali mendapat kepercayaan untuk menjabat Komisaris Independen PT Waskita Beton Precast dari 2014 hingga 2017.

Lalu menjadi Komisaris Independen PTPN III dari 2017 hingga 2019.

Kesuksesan yang diraih Deddy tak membuatnya puas sampai disitu.

Ia memutuskan untuk terjun ke dunia politik dan bergabung dengan PDI Perjuangan.

Pada Pemilihan Legislatif 2014, ia maju sebagai Anggota DPR RI, tetapi tidak terpilih.

Deddy kembali maju dan ia pun terpilih sebagai Anggota DPR RI untuk periode 2019 hingga 2024 dari Dapil Kalimantan Utara.

Untuk ketiga kalinya ia mencalonkan diri sebagai Anggota DPR RI dan terpilih untuk periode 2024 hingga 2029.

Harta Kekayaan

Berdasarkan data dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) harta kekayaan anggota DPR RI Deddy Sitorus total 27 miliar.

Berikut ini rincian harta kekayaannya:

Data harta pelaporan LHKPN 25 Februari 2025/Periodik - 2024

Tanah dan bangunan Rp 9.922.071.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 204 m2/218.5 m2 di Kab / Kota Jakarta Timur , hasil sendiri 2.000.000.000

2. Tanah dan Bangunan Seluas 30 m2/30 m2 di Kab / Kota Jakarta Timur , hasil sendiri 414.071.000

3. Tanah dan Bangunan Seluas 56 m2/56 m2 di Kab / Kota Jakarta Selatan , hasil sendiri 2.250.000.000

4. Tanah Seluas 561 m2 di Kab / Kota Jakarta Timur , hasil sendiri 4.500.000.000

5. Tanah Seluas 538 m2 di Kab / Kota Bulungan, hasil sendiri 500.000.000

6. Tanah Seluas 2500 m2 di Kab / Kota Tarakan, hasil sendiri 75.000.000

7. Tanah Seluas 2500 m2 di Kab / Kota Tarakan, hasil sendiri 75.000.000

8. Tanah Seluas 4000 m2 di Kab / Kota Buleleng, hasil sendiri 108.000.000

Alat transportasi dan mesin Rp 2.175.000.000

1. MOBIL, HYUNDAI CRETA Tahun 2022, hasil sendiri 180.000.000

2. MOTOR, ITALJET DRAGSTER Tahun 2022, hasil sendiri 20.000.000

3. MOTOR, QUADRO QOODER Tahun 2019, hasil sendiri 75.000.000

4. MOBIL, TOYOTA APLHARD Tahun 2021, hasil sendiri 700.000.000

5. MOBIL, HYUNDAI IONIC 5 Tahun 2022, hasil sendiri 400.000.000

6. KAPAL LAUT/PERAHU, KAPAL KAPAL SPEED BOAT Tahun 2021, hasil sendiri 800.000.000

Kas dan setara kas Rp 15.425.298.586

Harta lainnya Rp 129.556.358

Sub Total Rp 27.651.925.944

Total harta kekayaan Rp 27.651.925.944

5 Anggota DPR RI Dinonaktifkan

Sejumlah anggota DPR RI dinonaktifkan oleh partai masing-masing lantaran dinilai telah menunjukkan sikap arogan atau melontarkan pernyataan yang dinilai tidak empati terhadap masyarakat.

Pada Minggu (31/8/2025) kemarin, total ada lima anggota DPR RI yang resmi dinonaktifkan oleh partainya, yakni:

• Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach - Partai Nasional Demokrat (Nasdem)
• Surya Utama (Uya Kuya) dan Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio) - Partai Amanat Nasional (PAN)
• Adies Kadir - Wakil Ketua DPR RI dari Partai Golongan Karya (Golkar)

Setelah lima tokoh ini, sorotan publik bergeser ke Partai Indonesia Perjuangan (PDIP).

Sebab, salah satu kadernya, Deddy Sitorus, juga sempat menuai kontroversi dengan pernyataannya yang dinilai menyakitkan.

Pernyataan Deddy Sitorus saat menjadi tamu di acara “Kontroversi” di Metro TV pada Desember 2024 kembali viral pada Agustus 2025 ini.

Dalam acara itu, Deddy menanggapi pertanyaan pembawa acara, Zilvia Iskandar, mengenai ketimpangan antara tunjangan rumah anggota DPR RI Rp50 juta per bulan dan iuran Tapera (Tabungan Perumahan Rakyat) yang membebani pekerja berpenghasilan UMR (Upah Minimum Regional). 

Deddy menyebut perbandingan antara gaji DPR dan pekerja UMR, seperti tukang becak atau buruh, sebagai “sesat logika” dan menggunakan istilah “rakyat jelata” untuk menggambarkan masyarakat berpenghasilan rendah. 

Diksi "rakyat jelata" dinilai merendahkan sekaligus menyakiti hati masyarakat Indonesia dan mencerminkan sikap elitis yang memisahkan anggota DPR dari rakyat yang seharusnya mereka wakili, sehingga memicu kemarahan publik.

Di tubuh partai, ia menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP.

Sebagian artikel Tribunnews.com/Rizki A./TribunJakarta.com