Proyek Whoosh Diduga Ada Penggelembungan Anggaran, Mahfud MD ke KPK: Panggil Anthony Budiawan

Ringkasan Berita:

• Utang kereta cepat Whoosh menjadi perhatian publik karena nominal fantastis
• Kini muncul ada dugaan penggelembungan anggaran (mark up) pada proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh)
• Mahfud MD menyebut KPK seharusnya bisa langsung menyelidiki tanpa menunggu laporan resmi terkait dugaan mark up pada proyek Whoosh

TRIBUNMANADO.CO.ID - Utang kereta cepat Whoosh tengah menjadi perhatian publik dikarenakan nominalnya yang fantastis.

Seperti yang diketahui proyek Whoosh sendiri awalnya digagas sejak era Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 2011, dengan Jepang sebagai mitra utama melalui JICA (Japan International Cooperation Agency).

Jepang telah melakukan studi kelayakan hingga menggelontorkan biaya sebesar 3,5 juta dollar AS, dan menawarkan pinjaman bunga rendah 0,1 persen dengan tenor 40 tahun, memakai skema Government-to-Government (G2G) dan biaya estimasi 5 hingga 6,2 miliar dollar AS.  

Namun, pada 2015, Jokowi mendadak memilih China sebagai mitra untuk membangun Whoosh.

Alasannya, China menawarkan skema Business-to-Business (B2B) tanpa jaminan APBN, berbagi teknologi lebih luas, dan pinjaman sebesar 5 miliar dollar AS  tanpa syarat ketat seperti Jepang, meski bunganya lebih tinggi, yakni 2 hingga 3,4 persen.

Selain menyebabkan Jepang marah, keputusan Jokowi beralih ke China ini dinilai kontroversial.

Terkait hal tersebut kini muncul kasus dugaan ada penggelembungan anggaran (mark up) pada proyek Whoosh.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto, buka suara soal pernyataan mantan Menkopolhukam Mahfud MD terkait dugaan penggelembungan anggaran (mark up) proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh).

Mahfud menyebut biaya pembangunan per kilometer di Indonesia mencapai 52 juta dolar AS, sementara di Cina hanya 17–18 juta dolar AS.

Namun, ia berharap Mahfud MD memiliki data pendukung yang bisa memperjelas dugaan tersebut.

“Sampai sekarang sih belum terinformasi ya, artinya dari internal,” kata Setyo dalam keterangannya, Sabtu (18/10/2025).

“Tapi kalau Pak Mahfud menyampaikan seperti itu, ya mudah-mudahan ada informasi, ada data dan dokumen yang bisa mendukung kejelasan dari yang disampaikan,” lanjutnya.

KPK Siap Telaah, Mahfud Diminta Serahkan Data

Setyo meyakini Mahfud MD memiliki data tersebut, namun menyerahkan sepenuhnya kepada Mahfud apakah akan menyerahkannya kepada KPK atau tidak.

Terkait apakah KPK akan proaktif menjemput bola, Setyo menyebut informasi itu akan ditelaah terlebih dahulu di tingkat kedeputian untuk menentukan langkah selanjutnya.

“Ya biar ditelaah dulu di level kedeputiaan apa yang harus dilakukan dengan informasi tersebut,” kata Setyo.

Mahfud: KPK Bisa Bergerak Tanpa Tunggu Laporan

Pernyataan ini merupakan respons terbaru KPK setelah Mahfud MD dalam kanal YouTube-nya membeberkan dugaan mark up proyek Whoosh.

Ia menegaskan bahwa KPK seharusnya bisa langsung menyelidiki tanpa menunggu laporan resmi.

Mahfud juga mengklarifikasi bahwa sumber dugaan mark up tersebut pertama kali diungkapkan oleh ekonom Political Economy and Policy Studies, Anthony Budiawan.

“Jadi jangan, kalau mau menyelidiki betul KPK, panggil Anthony Budiawan, karena dia yang bilang itu, sebelum saya,” kata Mahfud.

Sebelumnya, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo telah mengimbau masyarakat yang memiliki data awal untuk segera menyampaikan laporan resmi agar dapat ditelaah.

Fakta Proyek: Nilai, Skema, dan Inisiator 

Proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) merupakan inisiatif Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mulai digarap pada 2016 dan resmi beroperasi pada Oktober 2023. 

Nilai investasinya mencapai USD 7,27 miliar atau sekitar Rp118 triliun, menjadikannya salah satu proyek infrastruktur terbesar di Indonesia.

Proyek ini dijalankan melalui skema business-to-business (B2B) antara konsorsium BUMN Indonesia yang dipimpin PT KAI dan perusahaan Tiongkok, yakni China Railway International dan China Railway Engineering Corporation, tanpa menggunakan dana APBN secara langsung.

Skema pembiayaan proyek sempat menjadi sorotan publik karena pembengkakan biaya dan utang BUMN yang menyertainya.

Mahfud MD menyebut biaya pembangunan per kilometer mencapai USD 52 juta, jauh di atas standar internasional yang hanya USD 17–18 juta di China.

Pernyataan ini memicu respons dari KPK, yang menyatakan belum menerima laporan resmi namun siap menelaah jika data pendukung diserahkan. Kontroversi ini membuka kembali perdebatan soal transparansi, efektivitas, dan akuntabilitas proyek strategis nasional.

Tanggapan Rocky Gerung Terkait Utang Whoosh

Akademisi sekaligus pengamat politik Rocky Gerung menanggapi kontroversi Mantan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang kini bertambah panjang lantaran proyek Whoosh atau Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) yang berbuntut utang ratusan triliun rupiah.

Rocky pun menyinggung filsafat Jawa mengenai seseorang yang kehilangan pulung, atau 'kelangan pulung.'

Dalam mitologi Jawa, pulung diyakini berupa seberkas cahaya berwarna biru atau hijau yang menyiratkan adanya perolehan wahyu, dikutip dari National Geographic Indonesia.

Menurut Rocky, Jokowi sudah seperti kehilangan pulung, yang tak mampu membaca tanda alam bahwa dirinya sudah tak lagi berkuasa.

Hal tersebut dia sampaikan dalam tayangan video yang diunggah di kanal YouTube Rocky Gerung Official, Sabtu (18/10/2025).

"Di dalam filsafat Jawa kita sebut ada seseorang yang kehilangan pulung, tidak lagi punya kemampuan untuk membaca tanda-tanda zaman atau tanda-tanda alam. Dan itu yang sedang terjadi pada Pak Jokowi sebagai mantan presiden," papar Rocky.

Selanjutnya, mantan pengajar filsafat di Universitas Indonesia (UI) ini menyebut, Jokowi tak akan tenang.

Mulai dari polemik keabsahan ijazahnya (termasuk ijazah S1 Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM), hingga kontroversi pencalonan anak sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, sebagai calon Wakil Presiden RI di Pemilihan Presiden/Pilpres 2024 sampai akhirnya terpilih bersama Presiden RI Prabowo Subianto.

"Pada akhirnya dia tidak bisa tidur nyenyak, karena setiap hari emak-emak, BEM, netizen membongkar kembali skandal-skandal yang pernah terjadi selama 10 tahun kepresidenan beliau," ujar Rocky.

"Bukan sekedar soal ijazah atau kasus 'penyelundupan hukum' terhadap anaknya yaitu Pak Gibran yang sekarang jadi wakil presiden."

Kini, dengan adanya polemik kereta cepat Whoosh, Rocky Gerung menilai, Jokowi akan semakin sulit menghindar dari tudingan publik.

Apalagi, ada dugaan mark-up dalam pembangunan proyek tersebut.

Sebab, peralihan kerjasama dari JICA (bersama Jepang) menjadi bersama China (KCIC) justru dinilai lebih mahal.

"Tetapi, ada hal yang hari-hari ini menjadi titik sorot pembicaraan, yaitu soal kereta api cepat, dan terlihat bahwa agak sulit Pak Jokowi untuk menghindar dari sebut saja tuduhan publik bahwa beliau melakukan mark-up," ujar pendiri wadah pemikir sekaligus lembaga riset isu-isu publik, Tumbuh Institute, tersebut.

"Karena kita tahu sejarah dari kereta cepat itu."

"Tadinya negosiasi dengan Jepang lalu Jepang mutung [kecewa dan mogok, red], kesal karena hasil riset dari Jepang dipindahkan ke China. Lalu China akhirnya yang menjadi penerima proyek itu. Dan setelah dihitung bahwa sebetulnya biaya dengan investasi Jepang itu jauh lebih masuk akal daripada Cina."

Artikel telah tayang di Tribunnews

-

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Manado dan Google News Tribun Manado untuk pembaharuan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.

Baca berita lainnya di: Google News

WhatsApp Tribun Manado: Klik di Sini