2 Cucunya Alami Keracunan Usai Santap MBG, Mahfud MD Kini Kritik Prabowo: Itu Menyangkut Nyawa

Menurut Mahfud MD, pemerintah jangan menyederhanakan suatu kasus menggunakan statistik ketika menyangkut nyawa seseorang.

"Tapi kan juga jutaan pesawat terbang di dunia itu lalu lalang setiap hari, kecelakaan satu aja, tidak sampai 0,00001 persen, orang sudah ribut karena itu menyangkut nyawa" tegas Mahfud

"Jadi persoalan angka. Ini harus diteliti apa penyebabnya," imbuhnya. 

Cucu Mahfud MD Masih di Rumah Sakit

Cucu Mahfud MD yang jadi korban keracunan MBG ada dua orang dan kini sedang dirawat di rumah sakit. 

"Cucu saya juga keracunan MBG di Yogyakarta. Itu cucu keponakannya, saya punya keponakan, keponakan saya punya anak namanya Ikhsan. Satu kelas itu delapan orang langsung muntah-muntah," kata Mahfud dalam YouTube-nya, Selasa (30/9/2025).

Mahfud MD mengungkapkan, kedua cucunya itu sempat dirawat di rumah sakit, namun, salah satunya hanya perlu dirawat satu hari.

Sementara, cucunya yang lain harus dirawat selama empat hari.

"Yang enam itu dan kakaknya, kakak yang masih dirawat di rumah sakit, habis muntah-muntah sehari (dirawat di rumah sakit) boleh pulang, terus dirawat di rumah," cerita Mahfud.

Perbaikan Untuk MBG

Menurut Mahfud MD yang perlu diperbaiki adalah kejelasan pihak yang bertanggung jawab atas program MBG di level bawah jika terjadi masalah seperti keracunan.

Pemerintah daerah tidak pernah dilibatkan dalam tata kelola MBG dan sekedar hanya melaksanakan apa yang diinstruksikan di level pusat.

"Pemerintah daerah nggak tahu, secara struktural tidak dilibatkan. Tapi begitu ada masalah keracunan, mereka baru turun," tuturnya.

"Ada guru yang tidak digaji, tidak menjadi panitia, tapi ikut membersihkan ompreng. Lalu ada yang hilang (ompreng), dia harus ganti padahal dia bukan panitia," jelasnya.

Mahfud menilai, carut marut terkait tata kelola MBG ini akibat tidak adanya aturan yang jelas dari pemerintah.

Ahli hukum tata negara itu mengatakan, kejelasan program MBG hanya terkait anggaran saja tanpa disertai tugas dan wewenang yang jelas hingga level sekolah.

Menurut Mahfud, secara asas, program MBG telah melanggar dua asas yang dimaksud yaitu asas kepastian hukum dan asas pelayanan.