Akhirnya Terungkap Alasan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo Tak Mau Mundur dari Jabatan Kapolri

TRIBUNMANADO.CO.ID - Akhirnya terungkap alasan Jenderal Listyo Sigit Prabowo menolak mundur dari jabatannya sebagai Kapolri meski sudah didesak mengundurkan diri oleh publik. 

Belakangan ini sosok Jenderal Listyo Sigit Prabowo menjadi sorotan. 

Salah satu alasan publik meminta Listyo Sigit Prabowo mundur yakni terkait insiden demonstrasi yang diwarnai penjarahan dan kerusuhan pada akhir Agustus 2025.

Pada demo tersebut publik menolak soal gaji dan tunjangan DPR RI yang dianggap fantastis. 

Demo pun terjadi di sejumlah daerah di Indonesia hingga berujung pembakaran kantor DPRD dan pos polisi. 

Karena insiden tersebut, Listyo dianggap gagal menjaga keamanan. 

Listyo Sigit Prabowo adalah seorang perwira tinggi Polri yang menjabat sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) sejak tanggal 27 Januari 2021, menggantikan Jenderal Idham Azis.

Kapolri dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kapolri menetapkan, menyelenggarakan, dan mengendalikan kebijakan teknis kepolisian.

Dalam wawancara eksklusif bersama Rosianna Silalahi di program ROSI Kompas TV, Jenderal Listyo menjelaskan bahwa ide untuk meletakkan jabatan sempat menjadi beban pikiran yang ia pertimbangkan secara serius.

"Saya juga bukannya tidak mendengar dan kemudian tidak berpikir untuk apakah saya harus mengundurkan diri ataukah saya harus bertahan," ungkapnya.

Namun, keputusan Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk bertahan didasari oleh prinsip kuat sebagai seorang pemimpin: mundur di tengah keterpurukan institusi sama saja dengan melarikan diri dari tanggung jawab terhadap moral dan kondisi anggotanya.

Jenderal Listyo bahkan mengungkapkan bahwa ide pengunduran diri ini sempat didiskusikan secara internal dengan para pejabat utama dan anggota, namun justru mendapat banyak penolakan dari internal Polri. 

Baginya, rasa tanggung jawab adalah fondasi utama yang membuatnya memilih untuk tetap memimpin di masa sulit.

"Mundur di dalam situasi kondisi seperti ini sama saja saya meninggalkan kondisi anggota, kondisi institusi yang sedang terpuruk, yang carut-marut, dan kemudian saya mundur, (artinya) saya tidak tanggung jawab," tegas Kapolri.

Ia merasa, jika ia mundur, ia akan terbebas dari masalah, namun meninggalkan organisasi dan anak buah dalam keadaan moral yang hancur.

"Tentunya yang harus saya lakukan adalah bagaimana mengembalikan mereka, mengembalikan moral mereka, bagaimana mereka bisa bekerja normal lagi," katanya.

Figuran yang Siap Dicopot

Rosianna Silalahi lantas mempertanyakan mengapa pilihan mundur tidak dianggap sebagai bagian dari pertanggungjawaban moral atas lumpuhnya keamanan yang menjadi tanggung jawab Polri saat itu.

Kapolri menjawab bahwa mundur saat ini justru tidak akan memperbaiki keadaan, melainkan memperburuknya.

"Kondisi itu bukan membuat menjadi semakin baik, justru sebaliknya. Mereka butuh figur yang berani mengambil posisi tanggung jawab," jelas Listyo.

Bahkan, Jenderal Listyo menegaskan bahwa kesiapan untuk dicopot adalah bentuk pertanggungjawabannya yang jauh lebih besar daripada sekadar mundur.

"Saya siap mengambil risiko apa pun dan saya siap dicopot. Dan itu saya sampaikan kepada para pejabat pertama saat itu," ujarnya.

Menurutnya, yang terpenting saat ini adalah mengembalikan semangat anggota dan institusi untuk dapat melaksanakan tugas pokok, menciptakan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), serta memberikan rasa aman kepada masyarakat yang saat itu diliputi kekhawatiran.

Tegak Lurus terhadap Presiden

Mengenai adanya tuntutan pergantian Kapolri dari berbagai pihak, termasuk politisi dan DPR, Jenderal Listyo memandangnya sebagai hak masyarakat dan DPR.

Namun, ia kembali menekankan fokus utamanya adalah memulihkan kinerja Polri.

"Saya fokus untuk bagaimana Polri bisa melaksanakan tugas pokoknya dengan semaksimal mungkin. Urusan lain itu prerogatif Presiden," kata Kapolri, sembari mengulang posisinya yang akan selalu tegak lurus terhadap perintah Presiden.

Kapolri Listyo Sigit Prabowo menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa misi utamanya adalah membangkitkan kembali moral dan performa institusi Polri, karena anggota butuh figur yang berani bertanggung jawab untuk menjalankan amanat Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang dalam menjaga situasi Kamtibmas.

"Kalau urusan Listyo Sigit Prabowo sudah selesai. Tugas saya laksanakan itu dulu dan itu menjadi PR saya, PR kita bersama untuk bagaimana performa institusi Polri bisa kembali seperti sebelumnya," pungkasnya.

Wawancara ini menyoroti bagaimana seorang pimpinan memilih untuk menghadapi krisis institusi, bukan dengan 'melarikan diri' lewat pengunduran diri, melainkan dengan mengambil posisi berisiko untuk membangkitkan kembali moral bawahannya.

Sumber: Tribun Jambi

Artikel ini telah tayang di TribunJambi.com 

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Manado dan Google News Tribun Manado untuk pembaharuan lebih lanjut tentang berita populer lainnya