Pejabat Pemkab Minut Teken IKK LPPD, Ini Penegasan Bupati Joune Ganda

Ringkasan Berita:

• Pejabat tinggi pratama, Kepala Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara tanda tangan perjanjian Kerja Indikator Kinerja Kunci.
• Tanda tangan tersebut adalah tolak ukur objektif dalam menilai sejauh mana keberhasilan program, dan kegiatan yang dilaksanakan setiap perangkat daerah.
• Satu per satu pejabat Pemkab Minut, melakukan tanda tangan tersebut di hadapan  Asissten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Umbase Mayuntu dan Asissten II Bidang Perekonomian.

TRIBUNMANADO.CO.ID, AIRMADIDI - Pejabat tinggi pratama, dalam hal ini Kepala Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara (Minut) tanda tangan  perjanjian Kerja Indikator Kinerja Kunci (IKK) Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun 2025, oleh seluruh Pejabat Pemkab Minut, Selasa 24 Februari 2026.

Tanda tangan tersebut adalah tolak ukur objektif dalam menilai sejauh mana keberhasilan program, dan kegiatan yang dilaksanakan setiap perangkat daerah.

Satu per satu para pejabat Pemkab Minut, melakukan tanda tangan tersebut di hadapan  Asissten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Umbase Mayuntu dan Asissten II Bidang Perekonomian Robby Parengkuan.

Menggunakan seragam keki warna cokelat, mereka maju ke depan meja yang sudah disiapkan.

Pelaksanaan tersebut berlangsung saat Bimbingan Teknis (Bimtek) Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2025 Pemkab Minut.

Di Hotel Sutan Raja jalan ruas Manado Bitung Kecamatan Kalawat Minahasa Utara.

Bimtek itu, dibuka oleh Bupati Minahasa Utara Joune Ganda yang diwakilkan oleh Asissten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Umbase Mayuntu.

Didampingi Asissten II Bidang Perekonomian Robby Parengkuan, Kepala Bappeda Hanny Tambani dan Kabag Ortal Herman Mengko.

Menurut Bupati Minut Joune Ganda, kegiatan Bimtek tersebut sangat strategis dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Tak sekedar kewajiban normatif yang harus dipenuhi setiap tahun, tetapi instrumen utama dalam mengukur dan mempertanggungjawabkan kinerja pemerintah daerah ke pemerintah pusat, DPRD dan masyarakat.

Dalam kesempatan itu Bupati Joune melalui Asisten I Umbase Mayuntu menegaskan beberapa hal.

Pertama memastikan kesesuaian antara data IKK dengan dokumen perencanaan seperti RPJMD, RKPD dan perjanjian kerja.

Kemudian menjamin komsistensi antara realisasi fisik dan realisasi keuangan, menghindari perbedaan data antar dokumen yang dapat menimbulkan koreksi berulang.

Dan melakukan verifikasi dan validasi internal sebelum data disampaikan.

Dengan sasaran peningkatan pemahaman teknis dan regulatif, terkait IKK, LPPD dan LKPJ, peningkatan kualitas dan validasi data, terwujudnya laporan yang akuntabel, transparan, dan tepat waktu serta meningkatkan nilai evaluasi kinerja pemerintah Kabupaten Minut.

Baca Berita Tribun Manado di Google News

WhatsApp TribunManado.co.id : KLIK