Pemkab Minahasa Konsisten Jaga Stabilitas Inflasi dan Dukung Program 3 Juta Rumah

TRIBUNMANADO.CO.ID - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa Sulawesi Utara terus memperkuat koordinasi lintas sektor untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah.

Hal ini menunjukkan kepemimpinan Bupati Robby Dondokambey, S, dan Wakil Bupati Vanda Sarundajang  sangat serius dalam memajukan daerahnya.

Langkah ini terlihat dari partisipasi jajaran Pemkab Minahasa dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang dirangkaikan dengan evaluasi dukungan terhadap program nasional 3 juta rumah, serta pembahasan kebersihan dan kesehatan pengolahan hewan ternak untuk pangan.

Rakor yang digelar secara virtual (Zoom Meeting) tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Muhammad Tito Karnavian, B.A., M.A., Ph.D., dan diikuti oleh seluruh kepala daerah se-Indonesia.

Dari Kabupaten Minahasa, kegiatan dipusatkan di Ruang Command Center Kantor Bupati Minahasa, Tondano, Senin (15/10/2025).

Dalam arahannya, Menteri Dalam Negeri menekankan pentingnya koordinasi aktif antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas inflasi serta memastikan tersedianya hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. 

Ia juga menyoroti pentingnya pengawasan kebersihan dan kesehatan hewan ternak untuk menjamin keamanan pangan nasional.

Sementara itu, Bupati Robby Dondokambey mengatakan bahwa Pemkab Minahasa berkomitmen mendukung penuh kebijakan pemerintah pusat melalui langkah nyata di lapangan.

Ditambahkan Wakil Bupati Vanda Sarundajang bahwa kesiapan Pemkab Minahasa mendukung program 3 juta rumah serta memperhatikan aspek kesehatan dan kelayakan pangan bagi masyarakat.

Melalui kegiatan ini, Pemkab Minahasa kembali menegaskan komitmen dan keseriusannya dalam menjaga stabilitas ekonomi, mendukung kebijakan nasional, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pangan sehat dan hunian layak.

Turut mendampingi Bupati dan Wakil Bupati, Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Lynda Watania, bersama Asisten Perekonomian dan Pembangunan, serta sejumlah kepala perangkat daerah terkait, di antaranya Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Dinas Sosial, Dinas PUPR, Dinas Kominfo, BPKAD, Dinas Perkim, Dinas Pertanian, Dinas Perhubungan, Dinas Perdagangan, Bagian Perekonomian, dan Bagian Hukum.