TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO - Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban APBD Provinsi Sulawesi Utara tahun 2024 di DPRD Sulut mulus. 

Lima fraksi yang ada di lembaga legislatif itu sepakat Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2024 Provinsi Sulawesi Utara dapat dibahas dalam tahap selanjutnya. 

Persetujuan para wakil rakyat itu diketok dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Sulawesi Utara, dr Fransiscus Andi Silangen, Selasa (24/6/2025) siang.

Paripurna ini dihadiri Gubernur Sulut Yulius Selvanus dan Wagub Sulut Johannes Victor Mailangkay. 

Lima fraksi, yakni PDIP, Golkar, Demokrat, Nasdem dan Gerindra menyetujui Ramperda Pertanggungjawaban APBD 2024.
 
Meski demikian, PDIP dan Golkar memberikan sejumlah catatan kritis.

PDIP mendorong agar Pemprov Sulawesi Utara ke depan meningkatkan kualitas pelayanan publik. 

"Hal ini dibarengi dengan kinerja aparatur serta penataan infrastruktur, transparansi dalam pengelolaan keuangan," ujar anggota Fraksi PDIP DPRD Sulut Tonny Supit saat menyampaikan pemandangan umum di paripurna. 

Mantan Bupati Kepulauan Sitaro ini bilang, secara umum pelaksanaan APBD 2024 relatif baik.

Indikatornya, Sulawesi Utara meraih Opini WTP sebelas kali berturut-turut dari BPK RI atas hasil pemeriksaan laporan pengelolaan keuangan pada 2024.

Sementara Golkar melalui Sekretaris Fraksi, Cindy Wurangian bilang, Pemprov Sulut perlu mendorong penerimaan PAD. 

"Belanja pemerintah daerah perlu dievaluasi agar tepat sasaran dan diukur. Kami juga melihat Silpa masih ada. Mungkin ini dari sisi perencanaannya yang belum tepat," uja politisi asal Kota Bitung ini. 

Sementara pandangan umum Fraksi Nasdem yang dibacakan langsung ketuanya, Nick Adicipta Lomba mengungkapkan pujian bagi Pemprov Sulawesi Utara. 

"Selamat atas LHP tahun 2024 yang meraih WTP ke-11 beruntun dari BPK. Nasdem berharap opini WTP dapat dijaga, mempertahankan pada akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan," jelasnya.

Baca juga: Gempa Bumi Guncang Maluku Siang Ini Selasa 24 Juni 2025, Simak Info Lengkap dari BMKG di Sini

Baca juga: Lirik Lagu Bahagia YHA! - GAC

Fransiscus Silangen mengungkapkan, setelah disetujui dalam paripurna, artinya ranperda bisa dibahas ke tahap selanjutnya. 

Kata Silangen, selanjutnya Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2024 akan dibahas oleh Banggar DPRD Sulut dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Sulut. 

"Pembahasan ini tujuan akhirnya, bagaimana bisa membawa kesejahteraan untuk masyarakat Sulawesi Utara," kata Silangen yang didampingi Wakil Ketua DPRD Sulut Royke Anter dan Stella Runtuwene.(ord) 

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Manado dan Google News Tribun Manado untuk pembaharuan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.