TRIBUNMANADO.CO.ID - Polda Sulawesi Utara (Sulut) belakangan ini melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pejabat Pemerintah Provinsi Sulut.

Pemeriksaan tersebut kebanyakan terkait dengan dugaan korupsi dana hibah pemprov Sulut ke Sinode GMIM.

Hal itu pun kini menjadi sorotan warga Bumi Nyiur Melambai.

Terkait dengan pemeriksaan sejumlah pejabat tersebut Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus pun angkat bicara.

YSK, sapaan akrab Gubernur Sulut, mengatakan bahwa dia tak akan mengintervensi pemeriksaan sejumlah pejabat pemprov Sulawesi Utara.

Dia mengatakan hal itu setelah rapat paripurna serah terima jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut di Kantor DPRD, Selasa (4/3/2025).

"Saya tidak bisa mengintervensi disitu, biarkan hukum berjalan," kata YSK.

Kata Yulius, Indonesia adalah negara demokrasi dan negara hukum. 

"Kita kalau bisa proses hukumnya lebih cepat lebih bagus, daripada prasangka yang buruk dan masyarakat bertanya-tanya lalu viral," jelasnya.

YSK juga mengatakan apa yang dilakukan penyidik, melakukan pemeriksaan untuk mendapatkan keterangan bukan berarti salah. 

"Masyarakat supaya diingat, kalau ada dari kepolisian, kemudian memangil dan memeriksa, bukan berarti mereka salah, tetapi mereka dimintai keterangan untuk dikonfirmasi. Yang berhak menyatakan salah hanya Hakim," jelasnya.

Diketahui belakangan ini para pejabat Pemprov Sulawesi Utara tengah diperiksa oleh penyidik baik itu dugaan korupsi dana fiskal, dan dugaan korupsi dana hibah dari Pemprov Sulut ke Sinode GMIM. 

Adapun para pejabat yang diperiksa diantara Sekprov Sulut Steve Kepel, Kaban Keuangan Pemerintah Provinsi Sulut Clay Dondokambey,

Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Pemerintah Provinsi Sulut Fransiskus Manumpil, mantan Sekprov Edwin Silangen, hingga beberapa pejabat lainya.

(Tim TribunManado.co.id)

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Manado dan Google News Tribun Manado untuk pembaharuan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.