TRIBUNMANADO.CO.ID - Program makan bergizi gratis yang dicanangkan pemerintah pusat mulai diterapkan di Sulawesi Utara (Sulut), termasuk di 45 sekolah di Kabupaten Minahasa. 

Meski mendapat dukungan dari Pemerintah Provinsi Sulut dengan alokasi anggaran Rp 10 miliar dalam APBD 2025, pelaksanaan program ini masih belum merata.

Pengamat Sosial dari Universitas Negeri Manado (Unima) Sulut, Dr Meike Imbar, memberikan tanggapan kritis terkait program ini. 

Ia menilai tujuan utama dari penyediaan makan bergizi adalah untuk menurunkan angka prevalensi kekerdilan (stunting) di Indonesia. 

“Tujuan penyediaan makan bergizi ini jelas menurut pemerintah, dalam rangka menurunkan angka prevalensi kekerdilan (tenges/stunting), yang berdasarkan data World Bank tahun 2020, Indonesia menduduki peringkat 115 dari 151 negara terkait dengan persoalan stunting ini,” katanya, Senin (6/1/2025).

Menurut Dr. Meike, pelaksanaan program ini melibatkan satu badan khusus yang dibentuk pemerintah, yaitu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yang tersebar di 26 provinsi sasaran. 

Namun, ia menekankan pentingnya penggunaan data yang valid untuk memastikan efektivitas program ini. 

Apalagi, berdasarkan tujuan penyediaan makan bergizi yang ditetapkan pemerintah, maka hal yang harus diperhatikan adalah data yang valid tentang persoalan kekerdilan dari setiap provinsi. 

"Atas dasar data tersebut, pemenuhan gizi yang dimaksud akan efektif, meskipun efektivitasnya belum pasti,” jelasnya.

Dr. Meike juga menyoroti kompleksitas masalah stunting yang tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan gizi anak, tetapi juga faktor sejak dalam kandungan. 

Di mana, persoalan stunting itu bukan hanya disebabkan oleh faktor pemenuhan gizi pada anak yang sedang bertumbuh dan berkembang.

Ia mengingatkan bahwa penentuan daerah penerima program ini juga menghadapi tantangan. 

Kota/kabupaten yang terpilih sebagai penerima makan bergizi seharusnya adalah kota/kabupaten yang memiliki angka risiko stunting yang tinggi. 

Dan di sinilah letak kesulitannya, Meike katakan, hampir semua pemerintah kota/kabupaten tidak mau daerahnya ditengarai sebagai daerah dengan prevalensi stunting yang tinggi. 

"Karena itu menunjukkan kekurangberhasilan pemerintah daerah mensejahterakan masyarakatnya,” ungkapnya.

Dr. Meike menegaskan pentingnya penyaluran bantuan secara tepat sasaran kepada anak yang benar-benar membutuhkan. 

Di mana, hal yang penting juga untuk diperhatikan adalah penyaluran makan bergizi secara tepat sasaran kepada anak yang membutuhkan. 

Kata Meike, tidak semua anak sekolah memerlukan makan bergizi dari pemerintah. 

"Bahkan gizi yang dibutuhkan oleh masing-masing anak pun bervariasi, tidak sama, tergantung pada tumbuh kembangnya,” jelasnya lebih lanjut.

Sebagai program pemerintah pusat, ia mendorong pemerintah daerah dan masyarakat untuk bersama-sama menyukseskan pelaksanaan program ini. 

“Selebihnya karena ini program pemerintah pusat, tentu pemerintah daerah dan warga masyarakat harus menyukseskan pelaksanaannya, dan mengawal agar itu efektif,” tutup Dr. Meike. (Pet)

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Manado dan Google News Tribun Manado untuk pembaharuan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.

Bergabung dengan WA Tribun Manado di sini >>>

Simak Berita di Google News Tribun Manado di sini >>>

Baca Berita Update TribunManado.co.id di sini >>>