Program Makan Bergizi Gratis

Soal Anggaran Makan Gratis Turun Jadi Rp 7.500, Gibran: Selama Ini Uji Cobanya Rp 15.000

Editor: Glendi Manengal
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Wakil Presiden Terpilih Gibran Rakabuming Raka tanggapi kabar soal anggaran makan bergizi gratis turun

TRIBUNMANADO.CO.ID - Diketahui sebelumnya Presiden terpilih Prabowo Subianto menjanjikan untuk makan siang gratis.

Dimana terkait program tersebut terus mendapat perhatian.

Lantas kini dikabarkan anggaran makan siang gratis yang kini jadi makan bergizi gratis diturunkan.

Namun soal penurunan anggaran makan bergizi gratis tersebut masih dalam pertimbangan.

Hal ini mendapat banyak sorotan baik pemerintah hingga warga.

Lantas Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming juga turut memberikan pernyataan.

Dimana sebelumnya anggarannya Rp 15.000 kini dipertimbangkan turun jadi Rp 7.500.

Begini tanggapan Gibran Rakabuming Raka.

Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka menilai, anggaran Rp 15.000 untuk makan bergizi gratis sudah ideal.

Hal itu Gibran sampaikan menanggapi kabar bahwa anggaran makan bergizi gratis yang disebut turun dari Rp 15.000 menjadi Rp 7.500 per porsi.

Putra sulung Presiden Jokowi itu mengatakan, belum ada kepastian terkait anggaran makan bergizi gratis. Ia meminta publik menunggu kepastian anggaran itu.

"Tunggu kepastiannya dulu ya, ditunggu semua. Jangan memberitakan hal-hal yang belum pasti," kata Gibran di Solo, Jawa Tengah, Kamis (18/7/2024).

"(Dari awal anggarannya Rp 15.000) betul. Sudah ideal segitu, dan sudah diujicobakan di beberapa tempat. Termasuk Solo hari Senin ada uji coba makan siang gratis," sambung Gibran.

Suami Selvi Ananda itu menyampaikan, selama ini uji coba makan bergizi gratis dengan anggaran Rp 15.000 per orang.

Sehingga, kata Gibran belum ada keputusan terkait pengurangan anggaran makan bergizi gratis menjadi Rp 7.500.

"Belum ada kepastian untuk pengurangan itu. Selama ini uji cobanya Rp 15.000. Tunggu aja kepastiannya ya," jelas Gibran.

Menurut Gibran, uji coba makan bergizi gratis yang selama ini telah dilakukan di beberapa tempat berjalan dengan lancar.

"Saat ini berjalan lancar. Kan kita melibatkan banyak ahli gizi. Kan Rp 15.000 saya kira cukup ideal," terang dia.

"Tapi, nanti kalau ada masukan dari orangtua murid, murid, guru, monggo nanti disilakan ke kami," ungkap Gibran.

Tanggapan Airlangga Hartarto

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut, besaran anggaran makan siang gratis untuk tiap anak akan berbeda-beda di tiap daerah. 

Ia menyebut, teknis soal program andalan presiden terpilih Prabowo Subianto ini akan dibahas lebih detail lagi ke depan.

Hal ini disampaikan Airlangga menanggapi pertimbangan Prabowo mengefisienkan pagu anggaran Rp 71 triliun untuk makan siang gratis, dengan menurunkan alokasi biaya dari Rp 15.000 menjadi Rp 7.500 per porsi.

"Tentu di setiap daerah akan berbeda. Tapi teknis akan dibahas ke depan," kata Airlangga usai acara peluncuran Geoportal One Map Policy 2.0 dan White Paper OMP Beyond 2024 di St. Regis, Jakarta Selatan, Kamis (18/7/2024).

Ketua Umum Partai Golkar ini menuturkan, teknis akan dibahas lebih detail mengingat anggaran program unggulan Prabowo tersebut masuk dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

Anggaran program makan siang gratis mencapai Rp 71 triliun.

"Program makan gratis itu sudah dianggarkan di dalam RAPBN ke depan itu sebesar sekitar Rp 71 triliun. Nah teknisnya nanti akan dibahas lebih detail lagi," jelas Airlangga.

Sebelumnya, Ekonom Verdhana Sekuritas, Heriyanto Irawan mengaku diajak mendiskusikan program makan bergizi gratis untuk anak-anak oleh tim sinkronisasi Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Salah satu pembahasannya adalah mengenai keinginan Prabowo mengefisienkan pagu anggaran Rp 71 triliun agar dapat digunakan secara maksimal dan menjangkau sebanyak mungkin anak-anak.

Dari situ, Heriyanto melihat ada keinginan dari pihak Prabowo untuk bisa menjalankan program makan bergizi gratis secara maksimal, tanpa perlu menambahkan atau mengurangi pagu anggaran Rp 71 Triliun.

Menurut Heriyanto, opsi yang kemudian dimunculkan oleh tim sinkronisasi dalam diskusi adalah menurunkan alokasi biaya makanan per anak, dari rencana Rp 15.000 menjadi Rp 7.500.

“Yang menarik buat saya, Bapak Ibu sekalian adalah, setelah dikomunikasikan angka itu 71 triliun, kemudian tugasnya Pak Presiden terpilih ke tim ekonomi ini adalah untuk memikirkan, apakah biaya makanan per hari itu bisa enggak diturunin, lebih hemat dari Rp 15.000,” ungkap Heriyanto.

“Mungkin ke Rp 9.000, ke Rp 7.500 kira-kira begitu. Dan kita bisa pahami kalau sebagai politisi, tentunya beliau mau programnya itu menyentuh sebanyak mungkin rakyat,” sambungnya.

Heriyanto pun menyadari bahwa efisiensi itu memang diperlukan agar program makan bergizi gratis tetap berjalan secara bertahap, dengan anggaran yang tersedia.

Langkah mengefisienkan anggaran itu juga dinilai sebagai upaya baik dari pemerintah mendatang untuk menjaga keberlanjutan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

“Jadi yang saya ambil sebagai hal yang penting adalah, pemikiran beliau itu adalah mendorong programnya di dalam keterbatasan itu. Di dalam keterbatasan Rp 71 triliun, tidak kemudian mendorong Rp 71 triliun itu ke Rp 200 triliun ataupun ke Rp 300 triliun,” pungkasnya.

Reaksi Ganjar Pranowo

Ketua DPP PDI-P Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Ganjar Pranowo berpandangan, program makan gratis untuk anak-anak yang dicanangkan oleh presiden terpilih Prabowo Subianto harus mendapatkan perhatian khusus.

Pasalnya, anggaran program tersebut akan diturunkan menjadi Rp 7.500 per anak. Padahal sebelumnya, anggarannya direncanakan Rp 15.000 per anak.

"Sepertinya program (makan gratis) harus dapat perhatian khusus," kata Ganjar kepada Kompas.com, Kamis (18/7/2024).

Perhatian khusus yang dimaksudnya adalah terkait anggaran, cara distribusi, kelompok sasaran sampai kandungan gizi dari program makan gratis tersebut.

Menurutnya, semua itu harus disesuaikan dengan anggaran negara yang tersedia.

Kemudian, mantan calon presiden pada Pilpres 2024 ini juga berharap pemerintahan ke depan menyiapkan sosok sebagai juru bicara program.

"Nantinya harus ada yang menjelaskan secara terbuka agar publik tahu dan program ini bermanfaat," ungkap mantan Gubernur Jawa Tengah ini.

(Sumber Kompas)

Berita Terkini