TRIBUNMANADO.CO.ID - Diketahui pemerintah sedang gencar-gencarnya membangun Ibu Kota Negara (IKN).

Ya, seperti yang diketahui IKN tak lama lagi bakal digunakan untuk upacara di 17 Agustus 2024 nanti.

Lantas sebelumnya Presiden Jokowi sempat menyebut bakal pindah ke IKN mulai Juli 2024.

Namun kini dibatalkan.

Hal tersebut dikarenakan ada beberapa kendala di IKN.

Batalnya pindah Jokowi ke IKN menjadi sorotan.

Salah satu yang turut menyoroti yakni dari PDIP.

Terkait hal tersebut begini kata Jokowi soal batal pindah ke IKN Juli 2024 ini.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) batal berkantor di Ibu Kota Negara (IKN) mulai Juli 2024 ini, seperti rencana awal.

Sebab, sarana dan prasarana seperti air, listrik, dan lokasi kantor untuknya belum siap hingga saat ini.

Hal tersebut diketahui dari laporan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Jokowi mengatakan, apabila semua sarana dan prasarana yang dimaksud itu sudah siap, dirinya bakal segera berkantor di IKN.

"Airnya sudah siap belum? Listriknya sudah siap belum? Tempatnya sudah siap belum? Kalau siap, pindah," ujar Jokowi di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (8/7/2024), dilansir Kompas.com.

"Sudah (dapat laporan dari Kementerian PUPR), tapi belum (belum siap). Sudah, tapi belum," kata dia menegaskan. 

Orang nomor 1 RI itu menjelaskan, keputusan presiden (Keppres) mengenai pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke IKN itu bergantung pada situasi di lapangan.

Adapun, Keppres pemindahan ibu kota itu bisa saja terbit sebelum atau setelah Oktober 2024, saat ia sudah lengser dari jabatan presiden.

"Kita melihat situasi lapangan. Kita tidak ingin memaksakan sesuatu yang memang belum jangan dipaksakan, semua dilihat progress lapangannya dilihat," kata Jokowi.

Kena Sentil PDIP

Terkait belum jelasnya waktu pemindahan ibu kota negara tersebut, Ketua DPP PDIP, Djarot Saiful Hidayat, menilai  proyek IKN merupakan kebijakan yang terlalu dipaksakan dan dibuat tergesa-gesa.

Sehingga menurutnya menimbulkan beberapa masalah, seperti belum masuknya air hingga listrik dan sejumlah infrastuktur yang belum rampung.

"Kalau terlalu dipaksakan ya begitu hasilnya. Listrik belum masuk, air juga belum masuk, insfratruktur juga masih belum siap gitu ya," kata Djarot saat ditemui awak media di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (9/7/2024).

"Artinya apa, inilah salah satu konsekuensi dari kebijakan yang tergesa-gesa, tergesa-gesa. Terutama di dalam implementasinya, di dalam eksekusinya," sambungnya.

Atas hal tersebut, Djarot menyindir pemerintah agar tidak perlu percaya diri jika memang belum terealisasi.

Apalagi sejak awal sudah menggembor-gemborkan soal kesiapan terhadap pemindahan ibu kota tersebut.

"Jadi, ya saran saya sih bener jangan dipaksakan, makanya di awal jangan terlalu pede gitu loh, kan sebelumnya kan menyampaikan sudah sangat siap gitu ya, ternyata belum juga," tandas Djarot.

Persiapan 17 Agustus 2024

Sektor kesehatan dipersiapkan secara serius jelang pelaksaan Upacara 17 Agustus di IKN Nusantara.

Kalimantan Timur sebagai tuan rumah sudah menyiapkan skenario penanganan kesehatan di upacara yang akan dihadiri 8 ribu orang ini.

Diketahui, Upacara 17 Agustus di IKN Nusantara kali ini akan dihadiri 2 orang terpenting di Republik ini.

Yakni Presiden Jokowi dan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi Kalimantan Timu (Kaltim) Akmal Malik mengungkapkan hal ini dalam rakor persiapan HUT ke-79 RI, di Balikpapan, Kamis (4/7/2024).

"Dua orang terpenting Republik Indonesia hadir di IKN.

Ini sebuah kehormatan bagi Kaltim, sekaligus harus dipersiapkan dengan matang penyambutannya.

Tidak hanya pada saat hari H, juga mulai tanggal 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Agustus," tutur Akmal.

Persiapan tidak hanya soal mobilitas atau pergerakan massa, logistik, ketersediaan pangan, transportasi, pengamanan, pengawalan, akomodasi, lalu lintas, juga kesehatan.

Untuk sektor kesehatan, Kaltim menyiapkan 10 tim yang akan dikoordinasikan secara nasional oleh Kementerian Kesehatan dan Tim Kesehatan Presiden.

Ke-10 Tim Kesehatan ini melibatkan 80 personel yang terdiri dari dokter spesialis, dokter umum, perawat, tenaga kesehatan, dan driver ambulans.

Mereka bekerja mulai tanggal 10 Agustus 2024, saat kedatangan dan kirab duplikat bendera pusaka merah putih dan pasukan pengibar bendera pusaka (paskibraka) dari Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman (SAMS) Sepinggan hingga IKN.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kaltim Jaya Mualimin menjelaskan, 80 personel ini selanjutnya akan dikarantina di IKN mulai tanggal 15 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024 dengan melibatkan 9 rumah sakit.

"Terutama RSUD, RS Siloam, RS Kodam Mulawarman, RS Beriman, RS Aji Batara Agung, RS Pertamina, RS Sepaku, kemudian Puskesmas yang ada di sana.

Dan kita akan mengelola kegiatan pelayanan kesehatan serta antisipasi kalau terjadi permasalahan yang berhubungan dengan kesehatan di IKN," ucap Jaya.

Selain itu, akan dibangun pos-pos kesehatan di 10 titik, mulai dari Sumbu Kebangsaan, ruang bawah tanah, IKN Utara dan IKN Selatan masing-masing dua pos kesehatan.

Dan ditambah rumah sakit lapangan 140 tempat tidur yang akan didirikan Kodam VI Mulawarman.

Sekretariat Negara juga akan mempersiapkan penginapan untuk tim kesehatan, 14 buah ambulans untuk VVIP, dan hal-hal terkait trafik untuk jalur darurat kesehatan.

Termasuk rumah sakit yang memiliki fasilitas lengkap dan bagus seperti RS Kanujoso Djatiwibowo untuk mengantisipasi jika ada penyakit tertentu yang diidap atau kecelakaan tamu VVIP.

Terlebih akan ada total 8.000 peserta upacara yang menyaksikan momentum bersejarah untuk kali perdana di IKN ini.

"Persiapan di sektor kesehatan kami upayakan semaksimal mungkin ya dengan koordinasi dan sinergi," ucap Jaya.

Termasuk honor tenaga kesehatan yang ditangani Dinas Kesehatan Provinsi Kaltim, sementara honor tenaga dan dokter spesialis ditangani Sekretariat Negara.

Jaya berharap, semua hal berjalan lancar dan baik sesuai dengan yang direncanakan, mulai dari kedatangan peserta upacara hingga usai.

Proyek Stop 10 Agustus

Pelaksanaan upacara HUT Kemerdekaan di ibu kota negara alias IKN Nusantara jadi sorotan publik.

Untuk pertama, pada tahun 2024 IKN Nusantara jadi tempat pelaksanaan Upacara Kemerdekaan yang dihadiri Presiden beserta jajarannya.

Saat ini pemerintah semakin gencar menggenjot pembangunan konstruksi bangunan-bangunan di IKN Nusantara di Kaltim.

Sebagai informasi, pada 10 Agustus 2024 pekerjaan konstruksi di IKN Nusantara stop total.

Kabarnya petugas upacara kemerdekaan menginap di Kantor Kemenko, selain di apartemen ASN di IKN Nusantara.

Tengok daftar proyek IKN Kalimantan Timur yang ditargetkan kelar pada Juli 2024.

Kemudian, nantinya proyek IKN di Kaltim akan disetop sementara jelang HUT RI tepatnya pada 10 Agustus 2024.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah mengebut pembangunan infrastruktur dasar Ibu Kota Nusantara (IKN).

Sampai dengan Juli 2024, terdapat beberapa proyek yang dtargetkan rampung.

Ini sekaligus mendukung pelaksanaan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) RI ke-79 pada 17 Agustus 2024.

"Kantor Presiden, Kawasan Istana Presiden, Area Sumbu Kebangsaan, Memorial Park, Beranda Nusantara (ditargetkan rampung pada Juli 2024)," kata Ketua Satuan Tugas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Dasar IKN Danis Hidayat Sumadilaga saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Jumat (5/7/2024).

Selain itu, juga ada infrastruktur pendukung seperti Kantor Sekretariat Presiden yang akan dioperasikan secara fungsional.

Kemudian, ada Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) 1 yang akan digunakan sebagai tempat menginap para petugas upacara.

"Kita sediakan toilet dan shower untuk mendukung acara," lanjut Danis.

Untuk tempat menginap para petugas upacara, turut difungsikan apartemen ASN sebanyak 12 tower.

Sementara dari sisi konektivitas, akan difungsionalkan Jalan Tol IKN Seksi 3A, 3B, dan 5A sebanyak satu jalur dan satu arah.

"Progresnya bagus, sudah di aspal, target kita pokoknya akan satu jalur, satu arah, tiga lajur," tuntas Danis.

Pekerjaan konstruksi di Ibu Kota Nusantara (IKN) akan dihentikan sementara jelang Upacara Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 2024.

Ketua Satuan Tugas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis Hidayat Sumadilaga mengatakan, proyek akan dihentikan pada 10 Agustus 2024.

"Insya Allah tanggal 10 (Agustus) lah kira-kira sudah kita hentikan," kata Danis saat ditemui di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Jakarta, Jumat (5/7/2024).

Pekerjaan yang dihentikan khususnya yang berada di luar ruangan dan membutuhkan mobilisasi kendaraan dan alat berat.

Sementara pekerjaan yang bisa dilakukan di dalam ruangan dan tidak menganggu pelaksanaan upacara, maka akan tetap berjalan.

Guna memanfaatkan waktu libur sementara para pekerja konstruksi, Satgas IKN akan mengadakan sejumlah acara.

 Pasalnya dalam waktu tersebut, para pekerja konstruksi tidak dipulangkan ke rumah dan tetap berada di kawasan IKN.

"Nah kalau yang harus di luar nanti kita adakan acara sendiri.

Kayak olahraga, kemudian kita adakan juga semacam pelatihan, sertifikasi, kita manfaatin lah supaya enggak diem," jelas Danis.

(Sumber Tribunnews/Kompas)