DPA Zaman Orde Baru Mau Diaktifkan Lagi, Jusuf Kalla: Sudah Ada Wantimpres

Editor: Lodie Tombeg
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Welcome Orde Baru! Dewan Pertimbangan Agung (DPA), lembaga tinggi negara yang populer di era Presiden Soeharto rencananya diaktifkan lagi.

TRIBUNMANADO.CO.ID, Jakarta - Welcome Orde Baru! Dewan Pertimbangan Agung (DPA), lembaga tinggi negara yang populer di era Presiden Soeharto rencananya diaktifkan lagi.

Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK) meresposn soal wacana diaktifkannya kembali DPA.

Lembaga tersebut nantinya diisi oleh Presiden dan Wakil Presiden yang pernah menjabat. DPA akan memberikan masukan kepada Presiden dan Wakil Presiden yang sedang menjabat, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming.

Atas hal itu JK menilai DPA tak perlu diaktifkan kembali karena sudah ada Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) untuk memberi masukan kepada Kepala Negara.

"Kan ada Wantimpres pengganti Dewan Pertimbangan Agung, masa ada dua," kata JK di Jakarta Pusat, Kamis (16/5/2024).

Ia menegaskan bahwa wacana tersebut tak perlu direalisasikan.

Baca juga: Presidential Club, Charta Politika: Tantangan Prabowo - Megawati - Jokowi - SBY

"Memang begitu (Wantimpres sudah cukup)," tutupnya.

Diketahui ide untuk mengaktifkan kembali DPA muncul dari Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet). DPA pernah eksis pada masa pemerintahan Partai Golkar.

Ia menyampaikan soal DPA tersebut untuk merespon wacana pembentukan klub Presiden sebagai wadah komunikasi antara Presiden dan wakil presiden yang menjabat dengan Presiden dan Wapres pendahulunya.

Bamsoet berharap ide presiden terpilih, Prabowo Subianto untuk membentuk Presidential Club dilembagakan.

"Malah kalau bisa (presidential club) mau diformalkan," kata Bamsoet di kompleks parlemen, Senayan, Selasa (7/5/2024).

Menurut Bamsoet, Indonesia pernah memiliki Dewan Pertimbangan Agung (DPA) yang diisi para mantan presiden dan wakil presiden.

"Kita pernah punya lembaga Dewan Pertimbangan Agung, yang bisa diisi oleh mantan-mantan presiden maupun wakil presiden, kalau mau diformalkan kalau Pak Prabowo-nya setuju," ujarnya.

Namun, dia tak menyoalkan jika Ketua Umum Partai Gerindra itu enggan memformalkan presidential club. Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menyerahkan sepenuhnya kepada Prabowo untuk memutuskan.

Bamsoet menilai para pemimpin bangsa sangat penting duduk bersama berdiskusi mengenai persoalan bangsa.

“Seperti Pak SBY, Pak Jokowi ya, Bu Mega ini penting untuk melihat ke depan bagaimana persoalan bangsa ini bisa kita hadapi, bisa kita selesaikan secara gotong royong,” ucapnya.

Dewan Pertimbangan Agung (DPA)

Berita Terkini