TRIBUNMANADO.CO.ID, Jakarta - Pengamat politik dari Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menilai PDIP membuka peluang sebesar-besarnya untuk bergabung ke Koalisi Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming.
"Saya membaca PDIP membuka opsi lebar untuk bersatu dan bergabung dengan pemerintahan Prabowo," ujar Burhan dikutip dari Kompas.TV, Jumat (12/4/2024).
Lanjut dia, bisa dicek dari gertur politik oleh PDIP, mulai dari penunjukan Puan Maharani sebagai fasilitas untuk membangun jembatan komunikasi dengan Prabowo.
Kemudian, ada peluang besar pertemuan Prabowo dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan semakin tidak jelasnya hak angket DPR RI terkait dugaan kecurangan Pemilu 2024.
"Hak angket yang sebelumnya dikoar-koarkan oleh PDIP, jadi tak jelas," katanya.
Kenapa Puan yang ditugaskan, kata Burhan, karena Puan adalah Ketua DPP PDIP sekaligus Ketua DPR RI.
"Puan sangat mungkin berkomunikasi dengan elite-elite seperti Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad dan elite parpol pendukung Prabowo-Gibran," kata dia.
Menurut Burhan, Puan menjadi kunci apakah PDIP bisa bergabung (Koalisi Prabowo) atau tidak.
"Tentu saja kata putusnya ada di Ibu Megawati, tapi kalau kita lihat faksionalisasi di PDIP, menurut saya Mbah Puan paling di depan untuk menyatuhan PDIP dengan pemerintahan Prabowo," ucap Direktur Eksekutuf Indikator ini.
Soal hubungan Megawati, Prabowo dan Presiden Joko Widodo (Jokowi), kata Burhan, seperti hubungan cinta segitiga.
"PDIP sepertinya wait and see, menunggu seperti apa relasi antara Prabowo dan Jokowi," ujarnya.
Katd Burhan, jika Jokowi menyelesaikan tugas sebagai presiden pada 20 Oktober 2024, maka posisi tawar PDIP lebih besar.
"Sebab Pak Jokowi tidak punya partai politik," ucap dia.
Sebelumnya, politisi PDIP Said Abdullah menyebut Puan Maharani ditugaskan Megawati untuk menjalin komunikasi dengan presiden terpilih Prabowo. (Tribun)