TRIBUNMAMADO.CO.ID - Sebelumnya diketahui Anies Baswedan menjadi sorotan soal kritikannya terhadap pemerintah.

Diketahui kritikan Anies soal ketimpangan mendapat tanggapan dari pengamat.

Dimana pengamat menilai kritikan tersebut tidak berdasar.

Hal ini dikarenakan Anies megkritik soal ketimpangan ekonomi namun berdasarkan gelap dan terang peta wilayah dari citra satelit.

Pengamat kebijakan publik Agus Pambagyo menyebut pernyataan Anies tidak ada hubungannya.

Dikarenakan ketimpangan ekonomi dihubungkan dengan gelap atau terangnya cahaya sebuah wilayah.

Berikut ini tanggapan pengamat kebijakan publik.

Serta beberapa kritikan dari Anies Baswedan yang sempat menjadi sorotan.

Bakal calon presiden Koalisi Perubahan yang juga eks Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengatakan ketimpangan ekonomi di daerah bisa dicerminkan dari gelap atau terangnya peta wilayah berdasarkan citra satelit.

Hal ini disampaikan Anies dalam acara Rakernas XVI Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia, di Makassar, Kamis (13/7/2023) kemarin. 

Menanggapi pernyataan Anies, pengamat kebijakan publik Agus Pambagyo mengatakan, kritik tersebut tidak berdasar.

Sebab menurutnya tak ada hubungan antara ketimpangan ekonomi dengan gelap atau terangnya cahaya sebuah wilayah pada citra satelit.

“Pernyataan Anies itu ngaco. Dia temen saya, tapi kalau melihat ketimpangan ya bukan seperti itu. Tidak ada hubungannya antara ketimpangan dan gelap terang citra satelit di Tanah Air,” kata Agus kepada wartawan, Minggu (16/7/2023).

Menurut Agus, cahaya sebuah wilayah pada malam hari yang terlihat dalam citra satelit tidak dapat dijadikan alasan bahwa daerah yang gelap belum teraliri listrik.

Sebab citra satelit diambil secara bersamaan.

Sedangkan terdapat perbedaan waktu antara Pulau Sumatra, Pulau Kalimantan, Pulau Bali, Pulau Sulawesi, dan Pulau Papua.

 “Saat diambil citra satelit, pulau Jawa masih pukul 20.00, di Papua sudah pukul 22.00. Sudah pada matikan lampu mereka,” kata dia.

Sejauh ini, paparnya, berdasarkan data Kementerian ESDM, rasio elektrifikasi di seluruh Indonesia pada tahun 2022 mencapai 99,63 persen.

Angka ini mengalami peningkatan sebesar 1,8 persen dari tahun 2021 yang sebesar 99,45 persen.

Hal ini menandakan bahwa hampir seluruh wilayah di Indonesia telah terhubung dengan pasokan listrik, dengan hanya 0,57 persen wilayah yang masih belum teraliri listrik.

“Memang masih ada PR Transmisi, tapi bukan gelap terang ya,” kata Agus.

Baca juga: Spesifikasi HP Xiaomi Redmi Note 11 dan 12, RAM 6/128GB Sama-sama Harga Rp 2 Jutaan

Kritikan Anies Baswedan

Pernyataannya soal ketimpangan sempat menjadi viral di media sosial.

Dimana Anies Baswedan menunjukan foto udara Indonesia saat malam hari.

Disampaikan Anies saat acara Rakernas XVI APEKSI 2023.

Lantas hal tersebut menjadi sorotan di media sosial.

Bahkan mana Anies sempat trending di Twitter.

Dikarenakan pernyataanya soal beberapa wilayah di Indonesia yang gelap.

Bacapres Anies Baswedan menampilkan foto cahaya lampu dari udara saat malam hari.

Hal ini disampaikan saat menjadi acara di acara Rakernas XVI Apeksi 2023 di Makassar pada Kamis (13/7/2023)

Anies menjelaskan kota Jakarta terlihat terang dari udara saat malam hari.

Sementara Sumatera dan Kalimantan terlihat titik-titik kecil.

Anies kemudian menunjukkan wilayah timur Indonesia yang gelap di malam hari.

Anies kemudian membandingkan dengan foto udara di India dan Korea Selatan.

"Kita ingin di malam hari seluruh kota di Republik Indonesia, seluruh kota di Indonesia menyala terang dari udara.

Jadi jangan sampai kota-kota ini gelap, kalau gelap itu perekonomiannya rendah, kontribusinya rendah, dan tentu saja PLN-nya harus menyiapkan suplainya," ujar Anies.

Baca juga: Gempa Terkini Pagi Ini Senin 17 Juli 2023, Info BMKG Baru Saja Guncang di Laut Kedalaman 10 Km

Tanggapan Soal IKN

Anies Baswedan juga menanggapi soal pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke IKN Nusantara.

Dimana dirinya mengkritik soal pemerintah yang kini justru fokus terus menerus mengganti kurikulum.

Berikut ini pernyataan Anies Baswedan soal IKN dan Pendidikan di Indonesia.

Diketahui bakal calon presiden (bacapres) Koalisi Perubahan, Anies Baswedan buka suara soal pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke IKN Nusantara saat menjadi pembicara pada acara Rakernas XVI Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), di Makassar, Kamis (13/7/2023) kemarin.

Lantas Anies menganalogikannya dengan kebijakan yang dibuat oleh para walikota.

Menurutnya sebuah kebijakan jika punya perencanaan baik, dasar yang kuat, dan ada kejelasan soal siapa yang mendapat manfaatnya, maka untuk melaksanakan kebijakan tersebut tidak memerlukan otot politik.

Pernyataan Anies ini pun disambut tepuk tangan oleh para walikota seluruh Indonesia yang hadir.

"Kita adalah orang-orang yang dipilih secara politik melalui proses Pilkada. Dan di dalam mengelola program bapak ibu tentu merasakan, sesuatu yang direncanakan dengan baik, memiliki dasar yang kuat, dia tidak perlu otot politik untuk bisa dilaksanakan," kata Anies, ditulis Jumat (14/7/2023).

Sementara itu lanjut Anies, jika sebuah kebijakan tidak punya dasar kuat, tidak dirasakan baik oleh masyarakat, dan tak tahu siapa pihak yang akan merasakannya, maka sang pembuat kebijakan pasti akan mengerahkan otot politiknya agar program yang dia inginkan bisa berjalan.

"Sesuatu yang punya dasar kuat dan baik dirasakan masyarakat, hasilnya akan menggelinding. Tapi kalau dia tidak memiliki dasar yang kuat, kemudian tidak jelas yang mendapat manfaat siapa, maka walikota itu harus kerja keras pakai otot politik untuk membuat program yang diinginkan jalan," kata Anies.

Baca juga: Harta Kekayaan Budi Arie Setiadi yang Dikabarkan akan Dilantik Jadi Menkominfo, Ini Profilnya

Kritik Pendidikan Indonesia

Bakal Calon Presiden (Bacapres) RI, Anies Baswedan mengkritik kualitas pendidikan Indonesia.

Pasalnya kurikulum yang diatur pemerintah hanya sebagai proyek semata.

Hal itu diungkapkan Anies dalam acara Garda Pemuda NasDem yang bertajuk 'Pemuda bertanya, Anies menjawab' di Jakarta Selatan, Jumat (14/7/2023).

Dalam acara itu, Anies ditanya soal visinya di bidang pendidikan jika terpilih presiden.

Awalnya, Anies menyampaikan bahwa perbaikan pendidikan harus dimulai dari kualitas guru dan kepala sekolah.

Kedua hal tersebut menjadi modal dasar perbaikan pendidikan tanah air.

"Kalau boleh saya sampaikan apa yang menjadi fokus kita itu kualitas guru, dan kualitas kepala sekolah. Dua itu menurut saya sumber utamanya. Dari sana baru turun," kata Anies.

Ia pun menyatakan mayoritas siswa dan siswi yang menyukai mata pelajaran karena gurunya.

Karena itu, perbaikan kualitas guru dan kepala sekolah menjadi penting dalam peningkatan mutu pendidikan.

"Kalau saya tanya sepintas. Boleh saya tanya ya. Suka pada mata pelajaran, itu karena bukunya atau karena gurunya? ada nggak yang suka pelajaran karena bukunya? jarang sekali. Karena itu kita harus menghadirkan guru-guru yang menyenangkan," jelasnya.

"Kalau ada anak-anak datang ke sekolah itu dengan berat hati, berada di sekolah berat, pulang sekolah senang hati, itu bermasalah. Tapi kalau datang dengan senang hati, di sekolah senang hati, pulang berat hati, itu bagus sekolahnya. Jadi kualitas guru itu yang sangat menentukan," sambungnya.

Sama halnya dengan guru, kata Anies, kepala sekolah juga menentukan kualitas sekolah di Indonesia.

Sebab kepemimpinan kepala sekolah akan menentukan arah pendidikan peserta didik.

Di sisi lain, Anies pun menyindir pemerintah yang kini justru fokus terus menerus mengganti kurikulum.

Padaha kebijakan itu hanya demi proyek semata.

"Karena kepemimpinan itu yang mentukan kualitas sekolah. Tapi yang kita sering otak-atik itu bukunya. Kurikulumnya. Proyek. Proyek. Proyek," ungkap Anies yang juga mantan Menteri Pendidikan ini.

Lebih lanjut, Anies menuturkan bahwa otak atok kurikulum sejatinya tidak efektif.

Seharusnya, perbaikan pendidikan harus dimulai dari kualitas guru dan kepala sekolahnya.

"Nah guru berkualitas itu ditopang oleh beberapa hal. Satu, gurunya bisa konsentrasi ngajar. Kalau pendapatan dia hanya bisa untuk hidup 15 hari. Ya 15 hari kemudian dia kesulitan. Jadi pendapatan dia harus cukup. Kesejahteraan guru harus baik. Sehingga dia bisa fokus pada ngajar. Kalau nggak, ngajar sambil les. Yang nggak ikut les nilainya jelek. Ini siklus yang bermasalah," pungkasnya.

Sumber Tribunnews.com dan Kompas.com