Pilpres 2024

PDIP Tak akan Usung Capres dan Cawapres Sendiri di Pilpres 2024, Koalisi Mengerucut

Editor: Ventrico Nonutu
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto.

TRIBUNMANADO.CO.ID - Jelang Pilpres 2024, bursa calon presiden mulai hanyat dibicarakan.

Sejumlah nama mulai muncul, mulai dari Anies Baswedan, Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo hingga Airlangga Hartanto.

Koalisi untuk Pilpres pun mulai terbentuk.

Namun hingga kini PDIP belum mebentuk koalisi dan membocorkan nama yang akan diusung sebagai calon presiden.

Dikabarkan, koalisi pilpres 2024 akan mengerucut setelah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menentukan calon presiden (capres) yang akan diusung.

Baca juga: 28 Kata-kata Ucapan Selamat Hari Kartini 2023, untuk Status Instagram, WhatsApp hingga Facebook

Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu (15/4/2023).

Hasto mengatakan pihaknya terbuka melakukan kerja sama politik dengan partai lain terutama pendukung Jokowi-Ma'ruf dalam menyongsong Pilpres 2024.

"Apa yang dilakukan ujung-ujungnya kan akan berbicara siapa yang menjadi capres, siapa yang menjadi cawapres sehingga dalam konteks komunikasi politik yang dilakukan, gagasan kerja sama besar sangat bagus, itu positif tetapi konsolidasi dari kerja sama itu akan terjadi setelah nanti diumumkan siapa capresnya dari PDIP," kata Hasto.

Hasto mencontohkan ketika dulu Megawati mengumumkan Joko Widodo (Jokowi) sebagai capres PDIP.

"Setelah Ibu Ketua Umum mengumumkan siapa capres dari PDIP, dari pengalaman mengumumkan Pak Jokowi di situ akan terjadi konsolidasi pengerucutan dalam kerjasama tersebut," ujarnya.

Kendati begitu, dia menjelaskan PDIP terus membuka komunikasi dengan partai lain dalam rangka membangun kerja sama politik.

Hasto juga memastikan PDIP tidak akan mengusung sendiri pasangan capres-cawapres di Pilpres 2024.

"Spirit PDIP membangun kerja sama kan dengan gotong royong, itu saripati Pancasila yang menjadi kultur bangsa sejak kerja sama ini dilakukan karena secara empiris menunjukkan 2014 pemerintahan Pak Jokowi konsolidasinya terhambat hingga 1,5 tahun karena berbagai manuver kerjasama pragmatis yang ada di DPR. Kami ingin kerjasama itu didasarkan pada suatu platform agenda pemerintahan," imbuhnya.

Telah tayang di Tribunnews.com

Baca Berita Lainnya di Google News

Baca Berita Terbaru Tribun Manado KLIK INI

Berita Terkini