TRIBUNMANADO.CO.ID - Terkait tragedi kebakaran Depo Pertamina Plumpang, Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta menyindir sosok Gubernur DKI Jakarta (2017-2022), Anies Baswedan, sebagai sosok di balik banyaknya jatuh korban pada insiden nahas pada Jumat (3/3/2023) itu.

Fraksi PDIP Gilbert Simanjuntak tidak menyalahkan Basuki Tjahaha Purnama alias Ahok, yang merupakan seorang Komisaris Utama PT Pertamina, dan juga Gubernur DKI Jakarta (2014-2017).

Gilbert Simanjuntak menyoroti kebijakan Anies yang melegalkan warga untuk tinggal di dekat Depo Pertamina Plumpang dengan memberikan izin mendirikan bangunan (IMB), walaupun sangat berbahaya dan berisiko.

Kebijakan Anies Baswedan terkait IMB di kawasan tanah merah yang berdekatan dengan Depo Pertamina Plumpang itu dinilai sangat berbahaya bagi warga.

Hal itu berbeda dengan langkah Ahok yang justru ingin merelokasi warga sekitar depo saat menjabat DKI 1.

Di sisi lain, Fraksi PDIP juga tidak menyoroti peran Ahok sebagai penanggung jawab utama Pertamina.

"Lahan tersebut adalah milik PT Pertamina yang ditempati warga, akan tetapi oleh Anies sewaktu menjabat gubernur diberi izin mendirikan bangunan yang jelas-jelas bertentangan dengan peraturan," ucap Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gilbert Simanjuntak, dalam keterangan tertulis, Minggu (5/3/2023).

Anggota Komisi B DPRD DKI ini menyebut, objek vital seperti Depo Pertamina Plumpang seharusnya memiliki wilayah buffer zone atau zona penyangga yang bebas dari permukiman penduduk.

Sebagai penampung dan penyalur bahan bakar, Depo Pertamina Plumpang rawan terbakar dan jika terjadi kebakaran sangat mungkin berimbas ke wilayah sekitarnya.

Namun yang terjadi di Depo Pertamina Plumpang, permukiman warga berdiri tepat berada di balik tembok pembatas.

Hal ini yang kemudian menyebabkan api merembet hingga permukiman warga saat Depo Pertamina Plumpang terbakar beberapa waktu lalu.

"Sejak awal sudah diketahui bahwa Depo Pertamina Plumpang tidak boleh ditempati dengan jarak tertentu," ujarnya.

"Izin mendirikan bangunan yang dikeluarkan Anies sewaktu menjabat membuat persoalan bertambah rumit," sambungnya.

Sebagai informasi, IMB Kawasan Tanah Merah diterbitkan Gubernur Anies pada Oktober 2021 lalu.

Saat itu Anies berdalih, izin tersebut diterbitkan agar warga yang sudah bertahun-tahun tinggal di dekat Depo Pertamina Plumpang itu bisa mengakses fasilitas pemerintah, meski lahan yang mereka tempati ilegal.

IMB kawasan yang diterbitkan Anies Baswedan itu pun berlaku selama tiga tahun.

Gilbert menduga, IMB kawasan itu diterbitkan Anies hanya untuk memenuhi janji kampanye.

Pasalnya, saat era Gubernur Ahok, warga yang tinggal di kawasan itu mau direlokasi ke rusunawa.

Namun, rencana relokasi itu mendapat penolakan dari warga sekitar.

"Ini terlihat Anies lebih mementingkan terpilih jadi gubernur dengan janji kampanye walau harus menabrak aturan. Kesalahan ini tidak sepatunya berulang," tuturnya.

PSI Minta IMB Dievaluasi

Senada dengan Gilbert dari PDIP, Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, Anggara Wicitra Sastroamidjojo meminta Pemprov DKI mengevaluasi IMB kawasan di sekitar Depo Pertamina Plumpang yang diterbitkan di era Gubernur Anies Baswedan.

Ara, panggilan karibnya, menilai, Pemprov DKI harus memastikan keselamatan dan kualitas hidup warga ibu kota terjamin dengan baik.

"Saya berharap ada langkah mitigasi dari Pemprov DKI Jakarta dengan mengevaluasi IMB yang memiliki risiko tinggi seperti buffer zone dekat depo ini," ucapnya dalam keterangan tertulis, Minggu (5/3/2023).

Menurutnya, hal ini perlu menjadi perhatian lantaran pemukiman warga seharusnya tak berada dekat depo tersebut.

Bila posisinya terlalu dekat maka dikhawatirkan bila kebakaran kembali melanda Depo Pertamina Plumpang, maka kobaran api bisa merembet hingga pemukiman warga seperti yang terjadi Jumat (3/3/2023) kemarin.

"Perlu dicek juga permukiman dekat area rawan longsor, bertegangan tinggi, dan sebagainya," tuturnya.

Selain itu, ia juga menyoroti banyaknya permukiman padat di Jakarta yang punya risiko tinggi dengan kejadian kebakaran.

"Kita punya PR juga terkait permukiman yang terlampau padat dan aliran listriknya semrawut sehingga rawan korsleting yang menyebabkan kebakaran," ujarnya.

Ahok Diminta Cari Sebab

Sementara, Ahok diminta untuk mencari tahu sebab meletusnya kebakaran di Depo Pertamina Plumpang.

Menurut Pengamat Ekonomi Energi dari Universitas Gadjah Mada Fahmy Radhi, bagian Ahok adalah mencari tahu agar peristiwa serupa tidak terjadi lagi di kemudian hari.

"Ahok sebagai Komut dengan gaji besar mestinya cari tahu apa penyebabnya agar tidak keulang kembali.

Sebab, tidak ada pencari fakta apa penyebabnya, bukan salahkan siapa-siapa, tapi untuk mengetahui agar tidak terjadi lagi," ujarnya saat dihubungi Tribunnews.com, Minggu (5/3/2023).

Dia menyarankan agar Ahok menunjuk beberapa orang dalam pembentukan tim untuk mencari sebab kebakaran di depo yang menyumbang 20 persen BBM nasional.

"Mestinya Ahok sebagai komisaris utama bisa bergerak bentuk tim independen, tapi Ahok diam saja. Sangat saya sayangkan," katan Fahmy.

Di sisi lain, dia menambahkan, sisi keamanan pengolahan bahan bakar fosil dan green energy atau energi hijau pada dasarnya sama.

"Secara teknis tidak juga (lebih aman green energy), kalau sistem pengamanan tidak bagus dalam proses pengolahan green energy, tidak beda jauh dengan BBM yang energik fosil.

Karena itu, potensi risiko hampir sama, bedanya itu green energy outputnya energi bersih, tapi kalau terhadap potensi kecelakaan atau kebakaran hampir sama," pungkasnya.

Berita Terkini Portal TribunManado.co.id

Berita Update TribunManado.co.id di Google News

Artikel ini telah tayang di TribunJakarta.com