TRIBUNMANADO.CO.ID -  Vonis Richard Eliezer Pudihang Lumiu ( Bharada E ) telah diputus.

Hakim telah membacakan vonis untuk Bharada E.

Dari tuntutan Jaksa 12 tahun, Bharada E justru divonis hakim 1 tahun 6 bulan.

Vonis terhadap Richard ini jauh lebih ringan daripada tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) pada Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan.

Jaksa sebelumnya menuntut Bharada Richard Eliezer dengan pidana 12 tahun penjara.

Majelis hakim menyampaikan bahwa status justice collaborator untuk terdakwa Richard Eliezer layak diberikan dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua.

Sebab, menurut majelis hakim, keterangan yang disampaikan Richard Eliezer mampu membuat terang peristiwa pembunuhan Brigadir Yosua.

Hakim menilai keterangan Richard Eliezer telah menyelamatkan keadilan yang hampir muncul terbalik karena berani membongkar skenario pembunuhan berencana yang dirancang oleh Ferdy Sambo.

"Menimbang bahwa dengan apa yang dipertimbangkan serta adanya kebenaran fakta, penyebab meninggalnya korban Yosua dikepung dengan berbagai pihak yang menyebabkan gelapnya perkara sehingga kebenaran dan keadilan nyaris muncul terbalik," kata hakim dalam persidangan, Rabu (15/2/2023).

Hakim mengatakan kejujuran Richard Eliezer layak mendapat penghargaan sebagai seorang justice collaborator.

"Maka kejujuran, keberanian, dan keteguhan terdakwa dengan berbagai risiko telah menyampaikan kejadian sesungguhnya sehingga terdakwa layak ditetapkan sebagai pelaku yang bekerja sama, justice collaborator, serta layak mendapat penghargaan," ucap dia.

Karena itu, Richard Eliezer kemudian divonis penjara 1 tahun 6 bulan oleh majelis hakim karena terbukti melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana.

Selain menjadi jc, ada faktor lain yang membuat vonis Bharada E lebih ringan dari tuntutan jaksa.

Richard sebelumnya dituntut 12 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum (JPU). Tuntutan itu menuai perdebatan karena di satu sisi Richard adalah pelaku penembakan terhadap Yosua atas perintah Ferdy Sambo.

Akan tetapi, di sisi lain, Richard adalah orang yang mengungkap skenario buat menutupi peristiwa sebenarnya dari kasus itu.

Sejumlah pihak mulai dari aktivis hukum hingga akademisi lantas mengajukan surat sahabat pengadilan (amicus curiae).

Isinya adalah pandangan keilmuan mereka terkait persidangan yang dijalani oleh Richard.

Amicus curiae diartikan sebagai pihak yang merasa berkepentingan terhadap sebuah perkara sehingga memberikan pendapat hukumnya kepada pengadilan.

Akan tetapi, keterlibatan pihak yang merasa berkepentingan ini hanya sebatas memberikan opini dan bukan melakukan perlawanan ataupun memaksa hakim.

Pihak ketiga yang merasa berkepentingan terhadap suatu perkara dapat mengajukan opini hukumnya untuk memperkuat analisa hukum dan menjadi bahan pertimbangan hakim.

Opini hukum yang diberikan biasanya mencakup informasi yang terabaikan. Dengan opini tersebut, amicus curiae memberikan perspektif yang lain mengenai kasus yang sedang disidangkan.

Adapun dokumen yang memuat opini tersebut disebut sebagai amicus brief.

Dasar hukum amicus curiae diatur dalam Pasal 5 Ayat 1 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pasal itu berbunyi, “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”

Berharap dipertimbangkan hakim

Menurut ahli hukum pidana dari Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar, kewenangan mempertimbangkan amicus curiae sepenuhnya ada di tangan hakim.

"Hakim boleh mempertimbangkan, boleh tidak amicus curiae. Tergantung kemauannya karena itu kekuasaannya," ujar Abdul saat dihubungi Kompas.com, Selasa (14/2/2023).

Menurut Abdul, yang wajib dipertimbangkan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Richard adalah seluruh fakta yang muncul sepanjang persidangan.

"Harus dipertimbangkan apakah yang membuktikan kesalahan terdakwa atau sebaliknya," ucap Abdul.

Secara terpisah, ahli hukum pidana Universitas Indonesia Eva Achjani Zulfa juga menyampaikan hal yang sama terkait amicus curiae untuk Richard. Menurut dia tidak ada aturan yang mewajibkan seorang hakim mempertimbangkan amicus curiae.

Eva adalah salah satu akademisi yang mendorong amicus curiae buat Richard.

"Amicus curiae sebetulnya tidak mengikat hakim. Tapi sebagai sarana masyarakat khususnya akademisi untuk mengingatkan hakim dan memperkaya khasanah pengetahuannya (secara akademis) tentang suatu perkara," ujar Eva saat dihubungi Kompas.com.

Sementara itu, advokat senior yang juga pengajar di Fakulta Hukum Universitas Indonesia, Todung Mulya Lubis, berharap hakim mempertimbangkan amicus curiae untuk Richard secara moral.

Todung juga salah satu akademisi yang mendukung amicus curiae untuk Richard.

"Amicus curiae itu sudah sering diajukan di berbagai persidangan di Indonesia," kata Todung saat dihubungi Kompas.com.

Menurut Todung, hakim mempunyai wewenang penuh apakah akan mempertimbangkan atau tidak amicus curiae itu.

"Memang hakim bisa mengenyampingkan tetapi secara moral hakim harus membacanya dan mempertimbangkan apa yang ditulis dalam amicus curiae itu. Saya percaya majelis hakim akan mempertimbangkannya," ucap Todung.

LPSK Prediksi Richard Eliezer Bebas Juni 2023

Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi Korban (LPSK) Edwin Partogi memprediksi, terpidana kasus pembunuhan berencana Nofriansyah Yosua Hutabarat, Richard Eliezer kemungkinan bisa bebas pada Juni 2023.

Kemungkinan itu bisa terjadi karena adanya remisi, salah satu hak narapidana.

"Mungkin sekitar bulan Juni (2023) Richard sudah bisa menghirup udara bebas," kata Edwin yang dihubungi Kompas.com, Jumat (17/2/2023).

Menurut dia, kemungkinan Richard bebas tersebut menghitung pemotongan masa tahanan sejak dia ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan pada 3 Agustus 2022.

Di samping itu, LPSK akan mengajukan kepada Kementerian Hukum dan HAM agar Richard memperoleh remisi tambahan sebagai justice collaborator selama 2/3 masa tahanan.

Dengan demikian, menurut dia, pada bulan Juni nanti, Richard akan dibebaskan.

Dalam kesempatan lainnya, Edwin mengatakan, ada tiga jenis remisi yang diketahui berlaku di Indonesia.

Pertama, remisi biasa atau reguler yang bisa diterima oleh siapa saja kecuali terpidana mati dan penjara seumur hidup.

Kedua, remisi khusus yang diberikan pada saat hari-hari besar nasional dan keagamaan seperti remisi Natal, Idul Fitri, dan hari kemerdekaan.

"Ketiga, ada remisi tambahan. (Remisi) khusus itu mungkin di hari raya, 17 Agustus, keagamaan, kemudian ada remisi tambahan ini yang satu hal yang spesial bisa diperoleh oleh justice collaborator," tutur Edwin.

Oleh karena itu, ia yakin Eliezer bisa lebih cepat keluar tahanan jika melihat putusan 18 bulan penjara yang dipotong masa tahanan.

Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menilai Richard Eliezer terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J sebagaimana dakwaan JPU.

Majelis Hakim kemudian memutuskan hukuman 1 tahun 6 bulan penjara kepada Richard.

Putusan tersebut jauh lebih ringan dibandingkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yaitu 12 tahun penjara.

Salah satu alasan yang meringankan Richard Eliezer yakni statusnya sebagai justice collaborator dalam persidangan berdasarkan rekomendasi yang dikeluarkan oleh LPSK.

Richard juga disebut telah memperoleh maaf dari keluarga Yosua.

Dalam kasus ini, Richard Eliezer menjadi terdakwa bersama Ferdy Sambo dan istrinya, Putri Candrawathi dan rekan sesama ajudan, Ricky Rizal atau Bripka RR.

Asisten rumah tangga (ART) sekaligus sopir keluarga Ferdy Sambo, Kuat Ma’ruf turut menjadi terdakwa dalam kasus ini.

Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi telah lebih dulu menjalani sidang putusan pada Senin (13/2/2023). Sementara itu, istrinya Putri Candrawathi divonis pidana 20 tahun penjara.

Sehari setelahnya, giliran Kuat Ma’ruf dan Ricky Rizal yang menjalani sidang putusan. Kuat Ma’ruf divonis 15 tahun penjara, sedangkan Ricky Rizal dijatuhi pidana 13 tahun penjara.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim menilai Richard Eliezer terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap Brigadir J yang direncanakan terlebih dahulu

Ajudan Ferdy Sambo itu dinilai telah melanggar Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juncto Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.

Adapun pembunuhan ini dilatarbelakangi oleh pernyataan Putri Candrawathi yang mengaku telah dilecehkan oleh Brigadir J di rumah Ferdy Sambo di Magelang, Jawa Tengah, Kamis (7/7/2022).

Pengakuan yang belum diketahui kebenarannya itu lantas membuat Sambo yang kala itu masih polisi dengan pangkat jenderal bitang dua marah hingga menyusun strategi untuk membunuh Brigadir J.

Akhirnya, Brigadir J tewas diekskusi dengan cara ditembak 2-3 kali oleh Bharada E di rumah dinas Ferdy Sambo di Kompleks Polri Duren Tiga, Jakarta Selatan, Jumat (8/7/2022).