TRIBUNMANADO.CO.ID - Pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2023 tinggal beberapa bulan lagi

Melansir Kompas.com, pendaftaran seleksi CPNS dibuka pada 30 Juni-21 Juli 2023

Bagi Anda yang sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti seleksi CPNS 2023, masih ada waktu untuk mempersiapkan diri.

Salah satunya rutin mengerjakan latihan soal, khusunya untuk persiapan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD)

Tes SKD sendiri diketahui sama seperti tes-tes sebelumnya, yakni sebagai tes awal mewujudkan mimpi sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.

Baca juga: Contoh Latihan Soal CPNS 2023 untuk Persiapan Tes SKD: TIU, TWK dan TKP dengan Kunci Jawaban

Agar memiliki gambaran terhadap soal-soal yang akan muncul saat tes CPNS 2023 mendatang.

Perlu diketahui, tes CPNS 2023 nantinya akan menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT) seperti tahun-tahun sebelumnya.

Dalam Seleksi Kompetensi Dasar (SKD), ada tiga jenis tes CPNS yang diujikan yaitu Tes Intelegensi Umum (TIU), Tes Karakteristik Pribadi (TKP), dan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

Di antara ketiga jenis tes tersebut, tak sedikit pendaftar yang mengaku kesulitan mengerjakan soal tes TWK.

TWK merupakan tes yang menguji pengetahuan peserta tes terhadap empat pilar kebangsaan, yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Berikut 20 contoh soal tes CPNS 2023 materi Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

1. Mendirikan perumahan, melakukan program pengembangan diri, dan menyediakan layanan sosial merupakan beberapa bentuk usaha yang dilakukan pemerintah dalam hal ....
A. Mewujudkan hak hidup rakyat
B. Penanganan fakir miskin
C. Mewujudkan kemakmuran rakyat
D. Memberikan kebebasan rakyatnya untuk berkembang
E. Mewujudkan perekonomian yang berdasar kekeluargaan

Jawaban : B

Sebagaimana dijelaskan Pasal 34 ayat 1 UUD 1945, fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara.

Lebih lanjut dalam UU No 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin, disebutkan bahwa penanganan fakir miskin dilaksanakan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan oleh pemerintah, baik tingkat pusat maupun daerah.

Bentuk pelaksanaan penanganan fakir miskin yang dilakukan berupa pengembangan potensi diri, bantuan pangan dan sandang, penyediaan pelayanan perumahan.

Lalu penyediaan pelayanan kesehatan, penyediaan pelayanan pendidikan, penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha, bantuan hukum, serta pelayanan sosial.

2. Negara menjamin hak setiap warga negara dalam hal memeluk agama sesuai dengan yang diyakininya. Kebebasan beragama yang dimaksud sebagaimana dijelaskan pada UUD 1945 adalah ....
A. Kebebasan untuk memeluk agama atau tidak memeluk salah satu agama
B. Kebebasan untuk memeluk agama dengan cara berpindah-pindah agama
C. Kebebasan untuk membentuk aliran baru
D. Kebebasan yang berasal dari martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan
E. Kebebasan untuk beribadah di tempat ibadah mana saja

Jawaban : D

Pasal 29 ayat 2 UUD 1945 menjelaskan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Hal ini berdasarkan pada hakikat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, dan manusia pun meyakini keberadaan Tuhan.

Cara meyakini keberadaan Tuhan dari setiap manusia tidaklah sama, melainkan sesuai dengan cara dan keyakinannya masing-masing, dan negara menjamin kebebasan tersebut.

3. Mengadili tingkat pertama dan terakhir mengenai pengujian UU terhadap UUD merupakan kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi, yang memiliki anggota hakim konstitusi sebanyak....
A. 6 orang
B. 8 orang
C. 9 orang
D. 10 orang
E. 12 orang

Jawaban : C

Dijelaskan dalam UUD 1945 Pasal 24C ayat 3 bahwa mahkamah konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh DPR, dan tiga orang oleh presiden.

4. Setiap lembaga negara menjalankan tugasnya sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya masing-masing. MPR sebagai salah satu lembaga negara yang terdiri atas anggota DPR dan DPD memiliki beberapa tugas, kecuali....
A. Mengesahkan rancangan undang- undang
B. Melantik presiden dan/atau wakil presiden
C. Mengubah Undang-Undang Dasar
D. Memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatannya sesuai dengan Undang-Undang Dasar
E. Menetapkan Undang-Undang Dasar

Jawaban : E

Pasal 3 UUD 1945 menjelaskan tentang tugas dan kewenangan yang dimiliki MPR, sebagai berikut :

1). Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.

2). Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik presiden dan/atau wakil presiden.

3). Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar.

Pengesahan rancangan undang-undang disahkan oleh presiden. RUU tersebut harus sudah mendapat persetujuan dari DPR, sebagaimana dijelaskan pada Pasal 20 UUD 1945.

5. Kekuasaan kehakiman dibentuk guna menegakkan hukum dan keadilan. Badan-badan yang berkaitan pun di- bentuk untuk lebih memaksimalkan kinerja dari kekuasaan kehakiman itu sendiri. Badan negara yang bertugas mengusulkan
untuk pengangkatan hakim agung adalah ....
A. Mahkamah Agung
B. Mahkamah Konstitusi
C. MPR
D. DPR
E. Komisi Yudisial

Jawaban : E

Pasal 24B ayat 1 menjelaskan bahwa Komisi Yudisial bersifat mandiri dan berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung.

Selain itu juga mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menengakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Pasal 24B ini menjelaskan mengenai Komisi Yudisial.

6. Paham konstitualisme muncul sejak zaman Yunani kuno, paham ini menghasilkan sebuah produk yang membatasi kehidupan manusia yang ada dalam suatu negara. Produk yang dimaksud adalah....
A. Konstitusi
B. Ideologi
C. Norma
D. Maklumat
E. Nilai

Jawaban : A

Konstitualisme merupakan ide atau gagasan tentang perlunya konstitusi dalam mengatur kehidupan manusia dalam wadah negara.

Produk dari konstitualisme adalah konstitusi. Konstitusi adalah hukum dan esensi dari hukum adalah pembatasan.

7. Peranan sebuah konstitusi bagi suatu negara sangatlah penting, sehingga perlu dilakukan penjagaan untuk konstitusi itu sendiri. Di Indonesia, penjagaan konstitusi dilakukan dengan ....
A. Satu pintu
B. Dua pintu
C. Tiga pintu
D. Seimbang
E. Beriringan

Jawaban : B

Untuk menjaga konstitusi ada dua cara, sebagai berikut :

- 1 pintu, Penjaga pengawal undang-undang sekaligus penjaga pengawal konstitusi oleh mahkamah agung. Negara yang menggunakan sistem ini adalah Amerika Serikat.

- 2 pintu, Penjaga pengawal undang-undang adalah Mahkamah Agung, sedangkan penjaga pengawal konstitusi adalah Mahkamah Konstitusi.

Indonesia menggunakan sistem 2 pintu. Mahkamah Konstitusi merupakan badan yang diperlukan dalam rangka menjaga dan mengawal konstitusi sebagai norma hukum tertinggi di dalam negara agar supremasi hukum dapat terwujud.

8. Memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia menggambarkan salah satu fungsi konstitusi bagi bangsa Indonesia. Fungsi konstitusi yang dimaksud adalah....
A. Konstitusi sebagai kerangka pembangunan politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya
B. Konstitusi membagi dan membatasi kekuasaan dalam negara
C. Konstitusi seperti rumah bangsa
D. onstitusi merupakan identitas nasional yang menunjukkan kedewasaan suatu bangsa
E. Konstitusi merupakan sertifikat kelahiran suatu negara

Jawaban : D

Konstitusi merupakan identitas nasional yang menunjukkan kedewasaan suatu bangsa dalam mengatur negaranya karena gambaran arah berjalannya negara terdapat dalam konstitusi.

Bagi bangsa Indonesia, tujuan yang hendak dicapai sesuai dengan yang dijelaskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, diantaranya memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

9. Salah satu isi konstitusi adalah adanya pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia. Di Indonesia, pengaturan mengenai HAM terdapat pada UUD 1945 pasal....
A. 24A - 24C
B. 28A - 28J
C. 25 A
D. 36
E. 34

Jawaban : B

Pengaturan mengenai HAM terdapat dalam UUD 1945 Bab XA, yaitu Pasal 28A-28J. Bab ini merupakan hasil amandemen kedua.

10. Negara berdiri di atas semua paham golongan, rakyat ada untuk negara, dan pengaturan mengenai HAM diatur secara umum merupakan ciri gagasan cita
negara ....
A. Individual
B. Golongan
C. Intergralistik
D. Pancasila
E. Sekuler

Jawaban : C

Cita negara intergralistik adalah konsep bernegara, yaitu negara merupakan susunan masyarakat yang integral yang di dalamnya segala golongan, bagian, dan anggotanya saling berhubungan secara erat dan merupakan masyarakat yang organis.

Negara berdiri di atas semua paham golongan, rakyat ada untuk negara bukan negara untuk rakyat, dan HAM diatur secara umum.

11. Setelah tidak berlakunya lagi konstitusi RIS 1949, ada lembaga negara yang ditiadakan pada saat mulai diberlakukannya UUDS 1950. Lembaga yang dimaksud adalah....
A. Menteri
B. DPR
C. MA
D. DPK
E. Senat

Jawaban : E

Lembaga negara yang ditiadakan pada saat berlakunya UUDS 1950 adalah senat.

Pada masa tersebut, lembaga negara terdiri atas presiden dan wakil presiden, menteri, DPR, MA, dan DPK.

Senat tidak ada lagi di masa UUDS 1950 karena senat sebagai cerminan dari negara federal. Senat adalah semacam DPD, yaitu sebagai perwakilan daerah-daerah.

12. Dari awal berdirinya Indonesia, konstitusi yang berlaku tidak hanya dipengaruhi oleh satu cita negara. Konstitusi RIS dan UUDS 1950 dipengaruhi oleh cita negara....
A. Individual
B. Pancasila
C. Intergralistik
D. Sekuler
E. Golongan

Jawaban : A

Cita negara individual adalah suatu negara merupakan suatu kontrak nasional, yaitu adanya negara untuk rakyat bukan rakyat untuk negara. Konsekuensi terhadap HAM tidak diatur secara terperinci.

13. Hingga saat ini, UUD 1945 telah mengalami amademen sebanyak empat kali. Proses amandemen kedua dilak- sanakan pada....
A. Oktober 1999
B. Agustus 1999
C. Agustus 2000
D. November 2000
E. November 2001

Jawaban : C

Amandemen kedua dilaksakana pada tanggal 7-18 Agustus 2000. Pasal yang mengalami perubahan adalah pasal 18, 18A, dan 18B, 19, 20, 20A, dan 22B, 25E, 26, 27, 28A sampai 28J,30, 36A sampai 36C.

14. Sebelum disahkan menjadi undang-undang, rancangan UU harus mendapatkan persetujuan bersama. Lembaga yang berhak mengajukan rancangan undang-undang adalah....
A. DPR
B. Presiden
C. MPR
D. DPD
E. MK

Jawaban : B

Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. Hal ini
Pasal 5 ayat 1 UUD 1945.

15. Asas pemisahan kekuasaan menurut UUD 1945 hasil amandemen dijelaskan rakyat bahwa prinsip kedaulatan dibagikan secara horizontal dan saling mengendalikan satu sama lainnya.

Salah satu contohnya mengenai pengajuan usulan pemberhentian presiden yang harus diajukan ke Mahkamah Konstitusi terlebih dahulu. Hal tersebut merupakan asas check and balances antara....
A. DPR dengan Presiden
B. DPR dengan DPD
C. DPR dengan MK
D. Presiden dengan MK
E. MPR dengan MK

Jawaban : C
Usulan pemberhentian presiden tidak bisa langsung diajukan oleh DPR, melainkan harus diajukan ke MK terlebih dahulu.

Ini merupakan bentuk asas check and balances antarlembaga negara, yaitu DPR dengan MK. Hal ini juga diatur dalam UUD 1945 Pasal 7B.

16. Pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia, yaitu pada saat....
A. Proklamasi kemerdekaan
B. Sidang PPKI I
C. Lahirnya Piagam Jakarta
D. Sidang PPKI II
E. Belanda kembali ke Indonesia

Jawaban : B

Pengesahan digunakannya UUD 1945 sebagai konstitusi negara adalah pada saat sidang PPKI I, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945. Sidang tersebut menghasilkan beberapa poin penting, sebagai berikut :

- Menetapkan presiden dan wakil presiden.

- Mengesahkan UUD 1945.

- Membentuk KNIP untuk membantu kinerja presiden.

17. Pada masa awal kemerdekaan, kekuasaan presiden sangat luas karena tidak ada lembaga negara lainnya yang mengawasi. Untuk menetralisasi hal tersebut, maka dikeluarkan....
A. Konstitusi RIS
B. UUDS
C. UU No. 23 Prp No 23
D. Dekrit presiden
E. Maklumat Wapres No. X tahun 1945

Jawaban : E

Maklumat Wakil Presiden No. X Tanggal 16 Oktober 1945 berisi tentang pemberian kewenangan kepada KNIP untuk memegang kekuasaan legislatif dan ikut serta menetapkan GBHN (Garis-Garis Besar Haluan Negara).

18. UUD 1945 hanya berlaku selama empat tahun setelah kemerdekaan, kemudian konstitusi berubah menjadi kontitusi RIS karena situasi politik dalam negeri Indonesia yang agak terguncang dan adanya campur tangan Belanda. Pada masa ini, sistem pemerintahan yang berlaku adalah....
A. Presidensiil
B. Parlementer
C. Di bawah kendali Belanda
D. Campuran
E. Pengawasan langsung oleh rakyat

Jawaban : B

Pada masa berlakunya konstitusi RIS, pemerintahan menganut sistem kabinet parlementer, yaitu kebijakan dan tanggung jawab kekuasaan pemerintah berada di tangan menteri, baik secara bersama maupun individual.

Para menteri tidak bertanggung jawab kepada presiden, melainkan kepada parlemen (DPR).

19. Pada saat diberlakukannya konstitusi RIS, negara Indonesia berbentuk serikat dan terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu sembilan satuan kenegaraan dan negara bagian yang berjumlah ....
A. 5
B. 6
C. 7
D. 8
E. 9

Jawaban : C

Sebagai negara serikat, Indonesia terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu menjadi tujuh negara bagian dan sembilan satuan kenegaraan.

Ketujuh negara bagian itu adalah Negara Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, Negara Pasundan (termasuk distrik federal Jakarta), Negara Jawa Timur, Negara Madura, Negara Sumatra Timur, dan Negara Sumatra Selatan.

Sementara itu, kesembilan satuan kenegaraan yang dimaksud adalah Jawa Tengah, Bangka, Belitung, Riau, Kalimantan Barat (daerah istimewa), Dayak Besar, Daerah Banjar, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur.

20. Diberlakukannya konstitusi RIS meru- pakan salah satu cara Belanda untuk merebut kembali Indonesia, yaitu dengan membagi Indonesia menjadi beberapa bagian. Rancangan konstitusi RIS dibuat pada saat ....
A. Konferensi Meja Bundar
B. Perjanjian Renville
C. Piagam persetujuan
D. Perjanjian Linggarjati
E. Agresi Militer I

Jawaban : A

Rancangan konstitusi RIS dirumuskan oleh delegasi Republik Indonesia dan delegasi B.F.O. (Bijeenkomst voor Federal Overleg atau badan istimewa permusyawaratan federal) dalam Konferensi Meja Bundar.

Rancangan tersebut diterima oleh kedua belah pihak dan diberlakukan sejak tanggal 27 Desember 1949, setelah sebelumnya pada tanggal 14 Desember 1949 disetujui oleh Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia.

Baca juga: Kumpulan Contoh Latihan Soal CPNS 2023 Mareri Bhinneka Tunggal Ika - TWK, untuk Persiapan Tes SKD

Itulah kumpulan latihan soal CPNS 2023, untuk persiapan SKD.

(*)

Baca Berita Tribun Manado DI SINI

Artikel ini telah tayang di Surya.co.id