Baca tanpa iklan
TRIBUNMANADO.CO.ID – Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), adalah satu diantara 45 Pemerintah Daerah (Pemda) di Indonesia yang melakukan enam upaya konkrit dalam penanganan Inflasi Daerah.
Informasi ini sebagaimana yang disampaikan Wakil Walikota Bitung Hengky Honandar SE, usia mengikuti rapat koordinasi (rakor) Pengendalian Inflasi secara virtual, di ruang kerjanya Senin (28/11/2022).
Pemerintah Kota (Pemkot) Bitung, sangat eksis dalam mengikuti rakor tentang pengendalian Inflasi Daerah, yang diselanggarakan oleh Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia.
Dalam rakor tersebut dipimpin oleh Mendageri Tito Karnavian, Kota Bitung dalam catatan Itjen Kemendageri bulan November 2022 masuk dalam 45 Pemda yang melakukan enam upaya konkrit pengendalian inflasi hasil monitoring evaluasi (monev) 514 Kabupaten Kota.
“Upaya konkrit yang Pemda dalam pengendalian inflasi daerah berdasarkan hasil Monev Kemendagri diolah tim bulan November 2022, meliputi melaksanakan operasi pasar murah, sidak ke pasar dan distributor agar tidak menagan barang, kerjasama dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan, Gerakan menanam, APBD realisasikan BTT dan dukungan transportasi dari APBD,” jelas Hengky Honandar.
Hengky menerangkan, enam upaya konkrit yang dilakukan pemkot Bitung dalamm pengendalian Inflasi adalah bagian dari Sembilan upaya yang ada.
Ada ke 45 Pemerintah Daerah yang melakukan upaya konkrit dalam penanganan inflasi, Kota Bitung, Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Aceh Singkil, Kota Sabang, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Bangli, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Bungo.
Kota Jambi, Kota Depok, Kota Cimahi, Kabupaten Grobogan, Kota Mangelang, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Cilacap, Kota Semarang, Kabupaten Mojekerto, Kota Probolinggo, Kabupaten Landak, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kota Banjarmasin, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Tabalong.
Kota Bontang, Kota Tarakan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Belitung Timur, Kota Batam, Kabupaten Pesawaran, Kota Ambon, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dogiyai, Kota Jayapura, Kabupaten Tambrauw, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Bone, Kabupaten Donggala, Kabupaten Kolaka Utara, Kabupaten Kepulauan Talaud, Kota Padangpanjang, Kabupaten Langkat dan Kabupaten Tapanuli Utara.
Dalam Rakor juga dihadiri Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, TNI dan Polri.
Diawali laporan data oleh Setianto, Deputi Bidang Statistik dan Distribusi jasa mewakili Kepala Badan Pusat Statistik, menyampaikan tren data komoditas di daerah.
Mendagri kemudian memberikan kesempatan pada Gubernur Provinsi Sulawesi Utara untuk menyampaikan kiat - kiat kepada seluruh peserta rapat yang terdiri Propinsi, Kabupaten dan Kota seluruh Indonesia.
Gubernur Sulut diwakili Asisten 3 Setda Provinsi Sulut Fransiscus Manumpil menjelaskan, dimana sepanjang minggu lalu angka Inflasi di Propinsi Sulawesi Utara tercatat sebagai yang terendah yaitu di angka 4,65 persen.
Menumpil jelaskan tentang beberapa langkah yang dilakukan, menjaga ketersediaan pasukan terutama pada bahan atau komoditas penyumbang inflasi, kemudian pelaksanaan program Mari jo Bakobong, gerakan Urban Farming.
Serta program kredit usaha rakyat Bohusami Bakobong yang dilaksanakan oleh Bank Pembangunan Daerah yang dikhususkan kepada petani nelayan.