Baca tanpa iklan
TRIBUNMANADO.CO.ID - Rawan korupsi jelang pilkada 2024.
Hal itu menjadi bahasan menarik dalam Tribun Podcast Selasa (12/4/2024).
Hadir pembina Garda Tipikor anti korupsi Sulut Berty Alan Lumempouw.
Dialog dipandu wartawan senior tribunmanado.co.id Aswin Lumintang.
Dikatakan Berty, tampilnya para penjabat kepala daerah pada 2022 dapat membuka peluang politik transaksional yang dapat berujung pada korupsi.
"Para pejabat ini kan adalah ASN yang ditunjuk.
Bisa saja ada transaksional dalam penunjukan itu. Kalau saya pilih kamu lantas kamu kasih apa ke saya," katanya.
Menurut dia, para penjabat kepala daerah ini akan bergelimang uang.
Karena memegang lima APBD. Yakni 2 APBD induk dan 3 APBD Perubahan.
"Bahkan APBD yang mereka pegang akan sama dengan kepala daerah yang terpilih sebelumnya tapi hanya menjabat tiga tahun," katanya.
Mengantisipasi potensi korupsi itu, pihaknya akan melakukan pengawasan ketat.
Kerjasama pengawasan dilakukan bareng rakyat maupun lembaga antikorupsi lainnya. "Kita akan bareng KPK," kata dia.
Dalam percakapan itu juga mengemuka sejumlah persoalan yang jadi penyebab pejabat melakukan korupsi.
Salah satunya tingginya cost politik saat menjabat.
Kepala daerah kerap kali jadi sasaran warga yang ingin uang instan.
Di satu sisi, gaji kepala daerah sedikit.
"Apalagi kepala daerah yang punya banyak kegiatan.
Pegang sana pegang sini. Tentu saja banyak pengeluaran.
Belum lagi didatangi panitia pembangunan atau apalah. Itu mendorong mereka korupsi," kata dia.
Sebut dia, warga juga harus menghadirkan suasana yang kondusif kepada kepala daerah untuk menghindarkan perilaku korupsi. (Art)