Baca tanpa iklan
TRIBUNMANADO.CO.ID, Manado - Pemerintah Kota (Pemkot) Manado bersama Perusahaan Listrik Negara (PLN) Suluttenggo telah meresmikan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik (SPKLU) untuk wilayah Sulawesi, Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara pada Senin (17/1/2022).
SPKLU tersebut terletak di Kawasan Megamas, Manado, Sulawesi Utara (Sulut).
Terkait hal tersebut, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulut melalui Direktur Eksekutif Theo Runtuwene memberikan respon.
Theo menganggap mobil listrik hanya menjanjikan solusi semu bagi lingkungan karena bahan baku utama pembuatan mobil listrik dianggap merusak hutan di Pulau Sulawesi.
"Akan berdampak pada perempuan di wilayah lingkar tambang nikel," kata Theo, Selasa (18/1/2022).
Walhi Sulut menilai kebijakan tersebut tidak memprioritaskan kondisi iklim karena berada di wilayah hutan dan sumber-sumber penghidupan masyarakat Sulawesi yang akan hancur dan hilang akibat beroperasinya mobil listrik di Indonesia.
"Kami menolak solusi palsu terhadap kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak pada keselamatan rakyat dan lingkungan hidup. Walhi Sulut menuntut kepada pemerintah dan PLN untuk melakukan kerja-kerja invenstasi yang berdasarkan pada keadilan iklim, Hak Asasi Manusia dan keadilan rakyat itu sendiri serta menjamin adanya solusi berdasarkan keadilan iklim," sambung Theo.
Ada beberapa poin yang menjadi sorotan WALHI Sulut dalam persoalan ini, seperti pelaksanaan Conference of Parties ke-26 (COP26) yang membahas isu perubahan iklim di Glasgow tidak seperti yang disampaikan oleh Walikota Manado Andrei Angouw.
Menurut WALHI Sulut, pelaksanaan COP26 dianggap belum mengarah pada jalur yang tepat dalam upaya memenuhi target Perjanjian Paris untuk menjaga suhu bumi tidak melewati ambang batas 1,5 derajat Celsius.
Komitmen penurunan emisi semua negara yang terlibat dalam negosiasi tersebut justru mengarah pada kenaikan suhu bumi mencapai 2,7 derajat Celcius.
WALHI Sulut juga menyoroti diskriminasi akses karena para negosiator dari negara berkembang tidak bisa hadir yang disebabkan pandemi virus corona (Covid-19).
"Perwakilan masyarakat sipil, masyarakat adat, perempuan dan anak muda juga kesulitan menyampaikan pendapat," ujar Theo.
Theo berpendapat pelaksanaan COP26 terasa eksklusif karena hanya bisa dengan mudah diikuti oleh elit negara.
Perwakilan dari korporasi dan sektor bisnis justru difasilitasi dan diberi ruang dalam mempromosikan gagasan dan solusi palsu yang berdasarkan pada mekanisme pasar.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam beberapa pidatonya juga menegaskan bahwa Industri nikel di Indonesia akan tetap menjadi prioritas.
Hal tersebut dibuktikan dengan kesiapan Presiden Jokowi melawan gugatan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).
Dalam kesempatan itu Joko Widodo menegaskan kepada semua pihak untuk tidak melewatkan kesempatan mengelola barang tambang sendiri.
Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah tersebut tidak membebaskan rakyat dari ancaman kerusakan hutan, lingkungan, pelanggaran HAM serta kemiskinan terstruktur bagi kaum perempuan dan anak di Sulawesi.
Theo mengungkapkan WALHI Regional Sulawesi akan melakukan strategi advokasi untuk menentang ancaman ekstraksi nikel dalam upaya pemerintah menjalankan percepatan program kendaraan listrik di Indonesia.
Ancaman-ancaman di atas akan terus meningkat, terutama Presiden Jokowi telah mengeluarkan Perpres Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk transportasi jalan di Indonesia.
"Imbasnya perusahaan tambang akan semakin agresif mengeruk bahan baku berupa nikel di Pulau Sulawesi," tutup Theo.
Baca juga: Masih Ingat Mbak Monica di Tukang Ojek Pengkolan? Kabarnya Kini Pulang Kampung dan Jualan di Warung
Baca juga: 14 Pejabat Baru Isi Jabatan Sekretaris Dinas dan Kabid di Pemkab Minut
Baca juga: Dulu Tinggal di Gang Sempit, Rumah Habib Usman Kini Mewah, Beda Jauh Sebelum Nikahi Kartika Putri