Bapedda Bolsel Terima kunjungan dari Bappeda Provinsi Sulawesi Utara

TRIBUNMANADO.CO.ID, Manado - Guna menyelaraskan program kerja tahun anggaran 2022.

Tim Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Lakukan Kunjungan Kerja di Kabupaten Bolmong Selatan.

Tim Bappeda Provinsi Sulut langsung disambut oleh Bappeda Kabupaten Bolmong Selatan, di Gedung BAPPEDA Kabupaten Bolsel, Selasa (7/9/2021).

Kepada Tribunmanado.co.id, Kepala Bidang perekonomian dan perdagangan Bapedda Sulut Elvira Katuuk mengatakan kami dari Provinsi baru selesai penyusunan dokumen tahunan ditahun 2020 Rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dengan kondisi sekarang ini, karena pandemi merupakan hal yang penuh dengan ketidakpastian.

"Sehingga dari awal kami mencoba meminimalisir bias-bias perencanaan," jelas dia Ketika ditemui Tribunmanado.co.id.

Contohnya, Kami akan mengecek kembali, melihat kembali perencanaan dalam RKPD program kegiatan sub kegiatan.

"yang ada disemua perangkat daerah di Kabupaten-Kabupaten, khususnya di Kabupaten Bolmong Selatan," ujar Elvira

Ia mengatakan, kami melihat, dalam program disetiap kegiatan-kegiatan RKPD itu, betul-betul tidak, dia relevan dengan pendekatan indikator.

"Antara lain Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di tahun 2022, yang semua itu ada di dokumentasikan RKPD tahun 2022," ungkapnya

Elvira menambahkan, nah, Kenapa kita harus melihat itu, Karena ada banyak pergeseran-pergeseran yang terjadi.

"Bolmong Selatan, kontribusi terbesar terhadap struktur PDRB, Itu dari lapangan usaha pertanian, Perikanan dan kehutanan," aku dia

Ada tiga, Lapangan usaha-usaha besar, pertama ada pertanian, Perikanan dan Kehutanan, Kemudian kedua konstruksi dan yang ketiga Jasa lain

"Ketiga bentuk konstruksi PDRB terbesar di Bolsel, dari pada kami intervensi ini pencapaian PDRB, baiknya kita sentuh ini lapangan usaha-usaha yang berikan kontribusi terbesar," tambah Elvira

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Bolsel Harifin Matulu mengatakan, Ini Sudah menjadi proses sesuai Permendagri 86 tahun 2017, harus divasilitasi ke Gubernur melalui Bapedda Provinsi.